SELASA, 20 FEBRUARI 2018 | Nomor 1395 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
CHELSEA vs BARCELONA
MENGURAI MAKNA KONTEMPLASI
PELUANG SEMPURNA
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
AFP | ABDULMONAM EASSA
Komitmen KPU tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon tertentu patut dibuktikan.
SURIAH SEMAKIN MEMBARA Seorang lelaki menyelamatkan bayi dari reruntuhan bangunan saat bombardemen dahsyat militer Suriah ke Hamouria, Ghouta Timur, yang dikuasai pemberontak, Senin (19/2). Sedikitnya 44 warga sipil tewas dan ratusan lainnya terluka. Bombardemen ke Ghouta Timur berlangsung di tengah kabar kuat militer Suriah juga bersiap memasuki Afrin untuk melawan militer Turki yang sebulan terakhir memerangi petempur Kurdi Kesatuan Pembela Rakyat (YPG). >> BERITA DI HALAMAN A2
PANTAU BERKALA PENERIMA BANSOS » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4 Semarang
JAKARTA (HN) Kinerja penyelenggara pemilu, terutama di daerah perlu pengawalan ketat karena rentan melakukan praktik kecurangan. Berdasar kajian lembaga pemilih Indonesia (LPI), kontrol pengawasan terhadap KPUD dan Bawaslu cenderung minim, sehingga indikasi ketidaknetralan dua lembaga tersebut dalam pemenangan kandidat sulit terendus. Perbedaan kualitas penyelenggara pemilu di daerah dan pusat diakui cukup signifikan, bagai jurang yang cukup tajam. Terlebih, petugas di daerah kurang berkompeten sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan yang membuat persoalan berujung ke level pusat. Direktur LPI Boni Hargens menyebut penyelenggara pemilu di tingkat teratas skema kerawanan politik. “Aspek penyelenggara (KPU maupun Bawaslu) tidak bisa diabaikan dalam memetakan kerawanan politik. KPUD dan Bawaslu di daerah mampu melakukan kecurangan sistematis. Bahkan, kegiatan mereka sulit tercium,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Senin (19/2). Tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sudah memasuki masa krusial. Pesta demokrasi lokal di 171 daerah yang digelar 27 Juni tahun ini, sudah memasuki masa kampanye sejak Kamis (15/2) hingga 23 Juni (selama 127 hari). Begitu pun pesta demokrasi nasional, KPU RI, Minggu (18/2) malam, sudah mengundi dan menetapkan nomor urut parpol peserta Pemilu 2019. Pilkada 2015 dan 2017 yang kerap diwarnai kecurangan sistematis patut menjadi pelajaran. Perhelatan pilkada di dua tahun berbeda itu sangat ironis lantaran oknum KPUD dan panwas tidak bisa disentuh ketika melakukan
SUBSIDI KRL JABODETABEK DIEVALUASI » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A5 26-35°C
kecurangan atau terlibat dalam kontestasi. Selain penyelenggara, kerawanan juga tak luput dilakoni partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas). “Secara regulasi ormas memang tidak terikat UU Pilkada sehingga mereka bisa agresif mengampanyekan kandidat. Penting kegiatan ormas turut dipantau,” ujar Boni.
POTENSI KERAWANAN PEMILU U
AKTOR KPU RI dan KPUD Bawaslu Ormas (sekuler dan keagamaan). Partai politik Tim sukses (konsultan) Petugas keamanan Pengusaha independen | oligarki | bos lokal | cukong Media massa dan media sosial ISU BERKEMBANG Korupsi SARA Komunis Privat (pribadi) MODUS Kampanye hitam (black campaign) Kampanye negatif (negative campaign) Efek kupu-kupu Pilkada DKI Sumber: Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)
Wasekjen DPP Golkar Viktus Murin menilai, faktor kemiskinan salah satu pemicu politik uang jelang pilkada maupun pemilu. Pemilik modal yang mengusung pemenangan calon tertentu bisa leluasa membeli suara rakyat dengan iming-iming rupiah atau barang. “Realita yang terjadi, pintu politik uang dan kecurangan dibuka dengan persoalan kemiskinan yang semakin kompleks,” kata Viktus.
KPU Pusat juga dituntut melakukan pengawasan ketat terhadap KPUD guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Komitmen KPU tidak berpihak terhadap salah satu paslon tertentu patut dibuktikan, sehingga pengalaman kelam di masa sebelumnya (Pilkada 2017) tidak terulang kembali. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mendorong KPU Pusat memonitor setiap tahapan di daerah-daerah jelang pelaksanaan pilkada. Menurut Fadli, KPU memiliki koordinator divisi yang melaporkan perkembangan pencalonan daerah masing-masing. Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menyatakan, pernah menemukan panwas daerah yang kurang kuat berargumen saat sidang sengketa sehingga menimbulkan ketidakpuasan penggugat. Menurut Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, KPUD memang banyak melakukan kesalahan. PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2019 akibat kesalahan administrasi serta teknis di lapangan. Kesalahan itu terjadi di Manokwari Selatan saat PBB menjalani verifikasi faktual keanggotaan partai. PBB, kemarin resmi mendaftarkan gugatan ke Bawaslu. Yusril melampirkan bukti PBB sempat dinyatakan lolos oleh KPUD Manokwari Selatan dalam berkas gugatan yang diajukan. “Berita acara yang sampai ke pusat justru status PBB tidak memenuhi syarat. Kami sangat dirugikan karena tidak ada PBB dalam pengundian nomor urut parpol,” ujar Yusril. Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menyatakan, lembaganya akan mempersiapkan argumen untuk menghadapi gugatan PBB di Bawaslu. “Nanti kami buktikan dalam persidangan,” kata Hasyim. O ARIF RAHMAN
STATUS AWAS GUNUNG SINABUNG – PESAWAT DILARANG MELINTAS » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A8 Cerah sumber: BMKG