RABU, 28 SEPTEMBER 2016 | Nomor 991 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
CELTIC vs MAN CITY
DILARANG BESAR KEPALA
SENI RUPA RUANG PUBLIK
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kandidat “Boneka” Menguat JAKARTA (HN) K e b i j a k a n Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik membongkar koalisi dukungan, antisipasi pasangan calon tunggal, dinilai kontraproduktif. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyatakan kebijakan tersebut berisiko. Selain menyalahi aturan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, menurut Titi, kebijakan tersebut justru membuka potensi munculnya kandidat “boneka”. “Karena hanya sekadar menciptakan demokrasi artisifisial (buatan) dan memaksa koalisi parpol memecah dukungan agar pilkada bisa diikuti oleh dua paslon,” tuturnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (27/9). Titi mengingatkan, potensi munculnya kandidat “boneka” harus dicegah. Itu karena dapat mencederai demokrasi. KPU, sambungnya, seharusnya tidak membuat kebijakan yang berisikan permintaan agar partai mengubah dukungan koalisi. Sesuai UU Pilkada, kata Titi, berkas dukungan untuk pasangan calon yang sudah diserahkan partai kepada KPU di daerah tak bisa ditarik. “Terkecuali bakal paslon yang diusung tidak memenuhi syarat, maka boleh mengganti, tapi peta koalisinya tetap sama,” jelasnya. UU Pilkada, Titi mengingatkan, membolehkan pesta demokrasi daerah diikuti kandidat tunggal, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ihwal solusi untuk meminimalisasi potensi kandidat tunggal, menurut Titi, ruang KPU terbatas, yakni sekadar
ANTARA | ZABUR KARURU
KPU Disarankan Membuka Ulang Masa Pendaftaran
GULAT PON 2016 RICUH Pegulat putra asal Kalimantan Selatan Agus Setia (tengah) diamankan petugas usai bertanding melawan pegulat Kalimantan Timur pada semifinal Kelas 54 Kg Putra PON 2016 di Arena Saparua Sport Park, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9). Agus Setia diamankan petugas karena diduga menimbulkan kericuhan. >> Berita PON di Halaman B23
membuka kembali waktu pendaftaran. Alhasil, penyelenggara pilkada disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pemilihan jika kontestasi diikuti satu kandidat. Sosialisasi diharapkan mengarah pada pemberian pemahaman bahwa kandidat tunggal tidak otomatis memenangi kontestasi. “Karena pemilih boleh menunjukkan pilihan berbeda dengan memilih kolom kosong. Itu jauh lebih mendidik dari pada memaksa parpol (membongkar koalisi dukungan),” imbaunya. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui kebijakan terkait permintaan partai membongkar koalisi bertentangan dengan UU Pilkada. Tapi, ia me-
PETINGGI KOMISI V DPR DIBURU » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
POTENSI KANDIDAT TUNGGAL KABUPATEN BUTON SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN | LA BAKRI KOALISI TUJUH PARTAI KABUPATEN LANDAK KAROLIN MARGRET N | HERCULANUS HERIADI KOALISI DELAPAN PARTAI KOTA TEBING TINGGI UMAR JUNAIDI HASIBUAN | OKI DONI SIREGAR KOALISI DELAPAN PARTAI KABUPATEN PATI HARYANTO | SAIFUL ARIFIN KOALISI DELAPAN PARTAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UMAR AHMAD | FAUZI HASAN KOALISI 10 PARTAI KABUPATEN TAMBRAU GABRIEL ASEM | MESAK METUSALA KOALISI DELAPAN PARTAI KABUPATEN KULON PROGO HASTO WARDOYO | SUTEDJO KOALISI ENAM PARTAI Sumber: Komisi Pemilihan Umum | Selasa 27 September 2016 malam
ANTARAPABRIK ROKOK TERJUN BEBAS » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
nilai beleid tersebut perlu diterapkan. Tujuannya sebagai tindak lanjut putusan MK. MK, kata Hadar, meminta penyelenggara pilkada untuk melakukan upaya serius guna menghindari kandidat tunggal. “Calon tunggal dibolehkan, tapi KPU harus menghindari. Itu dimaknai dengan memberikan ruang waktu lebih banyak pada pendaftaran dan semua parpol (dalam koalisi dukungan) kami bolehkan untuk membongkar,” tuturnya. Soal kekhawatiran kebijakan tersebut memunculkan calon “boneka”, Hadar tak memberi penjelasan. Ia hanya mengaku tidak paham ihwal pasangan calon dinyatakan “boneka” atau bukan.
A7
Denpasar
Terkait waktu pendaftaran kembali dibuka, menurut Hadar, hal tersebut menjadi kewenangan KPU di daerah. Terpenting, ia mengingatkan, masa pendaftaran kedua tidak mengacaukan penetapan kandidat secara nasional. Dalam masa pendaftaran kedua, bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dibolehkan kembali mendaftar. “Begitu juga jika (terhadap) bakal paslon perseorangan.” Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai potensi munculnya kandidat tunggal tak perlu dipersoalkan. Menurut Tjahjo, kondisi keamanan daerah penyelenggara lebih penting diutamakan. O ARIA TRIYUDHA
DEBAT PERTAMA MILIK HILLARY » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG