Harian Nasional

Page 1

SELASA, 29 JANUARI 2019 | Nomor 1660 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

REVOLUSI GAYA RAMBUT LELAKI

“MARADONA CHINA” TERBANG KE SPANYOL

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN Dari 2.357 PNS yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan, hanya 891 diberhentikan.

PENGAMANAN PEMILU DI ACEH Personel Penanggulangan Huru-Hara (PHH) TNI dari Korem 011 Lila Wangsa, Kodam Iskandar Muda (IM), mempertahankan diri dari amukan ‘’demonstran’’ pada simulasi pengamanan pemilu di Lapangan Jenderal Sudirman, Lhokseumawe, Aceh, Senin (28/1). Simulasi ini bagian dari Apel Gelar Pasukan PHH untuk Pengamanan Pemilu. Kodam IM siap mengerahkan 6.600 prajurit PHH dari semua satuan demi membantu Polri dalam mengamankan Pemilu 2019 di Provinsi Aceh.

pemerintah pusat maupun daerah memonitor pemberian sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti korupsi dipertanyakan. Berdasar informasi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), pemecatan PNS yang berkekuatan hukum tetap melakukan praktik rasuah atas putusan pengadilan masih cenderung lamban. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lambatnya tindakan pemerintah disebabkan beberapa faktor, mulai dari keengganan, keraguan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan indikasi lain. Beredarnya surat dari LKBH Korpri Nasional yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut, juga salah satu pemicu. Tercatat, 2.357 PNS telah divonis bersalah oleh pengadilan. Data BKN per 14 Januari 2019, hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak hormat dari daftar 2.357 orang yang telah divonis bersalah melalui putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap). Padahal, target pemberhentian seluruh PNS ini akhir Desember 2018. Namun, di luar 2.357 PNS tersebut, terdapat tambahan 498 yang terbukti korupsi, sehingga total yang diberhentikan 891 orang. “KPK menyayangkan rendahnya komitmen PPK baik di pusat ataupun daerah, mematuhi perundang-undangan yang berlaku,” katanya di Jakarta, Senin (28/1). KPK terus koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk memastikan ketidakpatuhan atau hambatan dalam pemberhentian PNS. Sejak September 2018 ditandatangani keputusan bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN. “Seharusnya ini dipatuhi,” ujar Febri. Ada pula sejumlah PNS di

ANTARA | RAHMAD

JAKARTA (HN) P e n g aw a s a n

institusi pemerintah pusat yang masih aktif meski sudah divonis bersalah atas kasus korupsi. Febri berpendapat, langkah hukum judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) semestinya tidak jadi alasan untuk menunda aturan yang ada. KPK mengimbau, pimpinan instansi serius menegakkan aturan terkait pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang korupsi. “Sikap kompromi terhadap pelaku korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS bersangkutan masih harus dibayarkan,” katanya. Kahumas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, lembaganya terus mendorong PPK memecat PNS yang terbukti korupsi.

KULIAH JARAK JAUH JANGAN DIPAKSAKAN » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

TINDAK LANJUT UT PNS KORUPSII

INSTITUSI PEMERINTAH Dari 98 PNS di kementerian yang divonis bersalah, baru 49 orang yang diberhentikan. Kementerian PUPR 9 orang. Kemenristek Dikti 9 orang. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 orang. Kementerian Pertahanan 3 orang. Kementerian Pertanian 3 orang. Kementerian Perhubungan 17 orang. Kementerian Agama 7 orang. Dari total 2.357 PNS yang divonis bersalah, hanya 393 orang yang diberhentikan tidak hormat. Di luar 2.357, ada tambahan 498 yang terbukti korupsi. Total yang diberhentikan 891 orang. Sumber: BKN | KPK

PNS BERSTATUS INKRAH PATUT DIPECAT » A3

Catatan BKN, tingkat kepatuhan PPK baru 17 persen. “Kami terus mendorong PPK melakukan pemecatan cepat PNS menyusul Surat Keputusan Bersama (SKB) yang seharusnya per 31 Desember 2018 dilakukan,” ujar Ridwan kepada HARIAN NASIONAL. Dia mengakui, banyak persoalan dan hambatan yang terjadi di lapangan. Salah satu alasan pejabat daerah belum bisa menindak tegas PNS koruptor lantaran status inkrah yang diputuskan pengadilan sebelum masa jabatannya berakhir. Sebab itu, masih melakukan dan melihat kesalahan PNS tersebut, mengingat pemecatan tidak hormat perlu ada syaratnya, salah satunya surat dari pengadilan. “Ini hambatan bagi PPK, ketika belum menerima surat rekomendasi yang mengharuskan melakukan pemecatan. Per-

PEMINAT TRANSPORTASI UMUM DIKLAIM MENURUN » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A5 26-35°C

soalan ini tentu jadi perhatian BKN, terlebih masih ada PNS bermasalah yang justru naik jabatan selevel kepala dinas. Tunjangan dan gaji itu yang jadi masalah karena harus dikembalikan sebagai uang negara,” katanya. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, wewenang pemecatan terhadap ribuan PNS jadi tupoksi kepala daerah. Kemendagri sekadar memberikan pembinaan terhadap kepala daerah selaku PPK. Jika masih ada PNS aktif meski terbukti terlibat kasus korupsi, keputusan ada di tangan Kemenpan RB. “UU-nya seperti itu.” Kemendagri akan berkoordinasi kembali dengan PPK menindaklanjuti persoalan tersebut. PPK wajib berkomitmen menindak tegas para PNS yang korupsi. O TEGAR RIZQON ALFIAN

KRISIS MAKANAN SEGAR ANCAM INGGRIS » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.