Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 29 JUNI 2018 | Nomor 1490 Tahun V

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

MENYERUPUT KOPI TERSANDERA SPAGHETTI

TAK ADA KATA UNTUK JERMAN

»A11

»B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KUNJUNGAN PM MAHATHIR MOHAMAD Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (28/6). Kedua pemimpin negara ini rencananya melakukan pertemuan resmi di Istana Bogor hari ini membahas hubungan bilateral dan sejumlah isu di Asia Tenggara.

ANGKA PERCERAIAN MASIH TINGGI » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

BERITA DI HALAMAN

» A2

A4

Semarang

JAKARTA (HN) Pelaksanaan pesta demokrasi lokal di 171 daerah, Rabu (27/6), dinilai belum sejalan dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) ataupun UU Pilkada, seperti ketika melayani pemilih. Pantauan Perludem, terdapat pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap (DPT), tapi tidak mendapat undangan dan hanya dibolehkan mencoblos setelah pukul 14.00 waktu setempat. “Beberapa pelaksana pemilihan di lapangan menerapkan standar teknis pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sejalan dengan ketentuan PKPU. Formulir C6 (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) tidak didistribusikan, termasuk DPT yang tidak ditempel,” kata Direktur Perludem Titi Anggraini kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (28/6). Bagi pemilih yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas), seperti di Lapas Surabaya, Jawa Timur, juga banyak yang tidak bisa menggunakan hak suara karena akses KPU ditutup untuk melakukan sinkronisasi dan akselerasi data dengan Dirjen Pas. Belum lagi, ada pemilih yang mengalami gangguan jiwa, tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum memiliki KTP elektronik (KTP-el). “Terlebih, tidak ada sikap proaktif Dukcapil maupun pengurus panti sosial untuk merekam KTP-el para penyandang disabilitas mental,” ujarnya. Menyangkut pendidikan pemilih oleh KPU, Bawaslu beserta para pemangku kepentingan relatif baik dan masif sehingga cukup bisa mengatasi hoaks,

LION AIR GROUP JAJAKI RUTE JEPANG » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

fitnah, dan politisasi SARA. Negara, kata Titi, mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut dengan segala kesiapan berdasarkan pembelajaran Pilkada 2017. Namun, pengamatan Perludem, masih terjadi praktik politik uang oleh sejumlah pihak. Di 15 daerah masih banyak pemilih yang tidak memahami mekanisme pilkada bercalon tunggal, termasuk kotak kosong sebagai alternatif pilihan atau saluran ekspresi politik. Selain itu, banyak pemilih yang belum memahami kategorisasi suara sah dan tidak ketika mencoblos kotak kosong. Menurut Titi, KPU dan Bawaslu harus bekerja maksimal hingga penetapan hasil pilkada (calon terpilih). Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengakui, masih ada masyarakat yang mengonfirmasi Mendagri Tjahjo Kumolo perihal namanya tidak tercantum dalam DPT. Kemendagri tidak bisa berbuat banyak karena penetapan DPT mutlak otoritas KPU dan

Jangan sampai ada persepsi keliru. DPT itu ranah KPU, Kemendagri hanya menyerahkan DP4. KEMENDAGRI.GO.ID

ANTARA | PUSPA PERWITASARI

Kemendagri temukan sejumlah kasus dan kendala dalam Pilkada Serentak.

BAHTIAR KAPUSPEN KEMENDAGRI

A5 Denpasar

yang mengawasi proses adalah Bawaslu. “Kemendagri hanya menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU,” kata Bahtiar. Menurut Koordinator Desk Pilkada Serentak Kemendagri Suhajar Diantoro, pemerintah dalam regulasi bertugas membantu dan fasilitasi antara lain, tenaga untuk sekretariat, kantor, dan di lapangan, termasuk pendanaan. Pemerintah, kata Bahtiar, berkewajiban menjamin kelancaran transportasi, sementara persoalan logistik pemilu tanggung jawab penyelenggara (KPU). “Soal DP4, kami sudah sampaikan sejak 27 November 2017. Semestinya itu bisa buat dasar penyusunan DPT,” ujar Suhajar. Kemendagri menemukan beberapa peristiwa dan kendala dalam pilkada. Di Desa Dasamulya, Cirebon, ditemukan surat suara pilbup hilang 2.467 lebih. Di Makassar juga beredar C-1 (Formulir yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS). Hasil koordinasi di Sulsel, yang beredar itu C-1 simulasi. Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, persoalan Cirebon sudah diatasi oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon bersama Bawaslu setempat. Saat peristiwa terjadi, Ketua KPU Kabupaten Cirebon bersama Bawaslu setempat langsung melakukan rapat, membahas persoalan yang mengancam kelancaran pesta demokrasi lokal itu. Keputusan rapat disepakati memakai surat suara cadangan. O RIDWAN MAULANA | YOSEP ARKIAN | TEGAR RIZQON ALFIAN

MERKEL, SEPAK BOLA, DAN KRISIS MIGRAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.