Harian Nasional

Page 1

SABTU, 29 MARET 2014 | Nomor 205 Tahun I

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

»C25

Waspadai Uang Palsu Jelang Pemilu

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

Pengeroposan Tulang Anak

ARSENAL

A

MAN CITY

NGERI CITY

»A7

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

ANTARA | NYOMAN BUDHIANA

Ritual Melasti di Pantai Purnama Umat Hindu membawa benda-benda sakral ke laut saat upacara Melasti menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1936 di Pantai Purnama Gianyar, Bali, Jumat (28/3). Ritual Melasti bermakna penyucian diri dan alam agar Hari Raya Nyepi, Senin (31/3), berlangsung hening.

Jakarta

24-33° C

Bandung

23-32° C

Semarang

25-33° C

Yogyakarta

23-33° C

Surabaya

JAKARTA (HN) Pemberantasan ­korupsi menjadi isu krusial yang dipilih para Guru Besar Universitas Indonesia (UI) saat menggali pandangan sejumlah tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi calon presiden (capres). Selain itu, isu ekonomi dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diangkat. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, pemberantasan korupsi yang dipraktikkan KPK terbukti menakutkan pejabat negara. Salah satunya, sejumlah pejabat negara tak berani mengambil keputusan penting. Untuk itu, KPK diimbau lebih selektif menyelidiki kasus korupsi dan tidak membuat ketakutan kepada pejabat negara itu. “KPK jangan memeriksa orang yang ikut rapat, tapi hasilnya. Jangan periksa ruang rapat, tapi uangnya ke mana. Kasus Century, sebagai contoh, itu sebenarnya simpel,” katanya dalam “Dialog dan Debat Materi Deklarasi Politik Suara ILUNI UI” di Aula FK UI Salemba Jakarta, Jumat (28/3). Diskusi itu menyoroti krisis jati diri bangsa dan upaya mencapai perubahan lebih baik melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Bagi capres yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD, hukuman mati pantas diterapkan bagi koruptor karena rasuah sudah terjadi di hampir seluruh lini. “Mereka tergiur korupsi karena anggaran besar di setiap bidang. Mereka akhirnya gelap mata.” Mantan Ketua MK itu mengatakan korupsi dilakukan bukan karena kebutuhan namun keserekahan seseorang untuk mendapatkan yang lebih besar. Mahfud pun setuju perubahan Pasal 5 Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isinya menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, melakukan pe­ ngulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. “Frase negara dalam keadaan kritis sebaiknya diganti koruptor langsung dihukum mati, ditambah pemiskinan baik keluarga utama maupun keluarga samping. 24-34° C

Denpasar

24-33° C

Hujan Lebat

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Pejabat Takut Ambil Keputusan

Jusuf Kalla dalam acara dalam “Dialog dan Debat Materi Deklarasi Politik Suara ILUNI UI” di Aula FK UI Salemba Jakarta, Jumat (28/3).

Itu sudah dilakukan negara lain,” ujarnya. Capres Konvensi Partai Demokrat Marzuki Alie berbeda pendapat. Hukuman mati sudah ditinggalkan banyak negara di dunia karena dinilai kejam. Ketua DPR itu mengatakan para narapidana korupsi sebaiknya ditempatkan di pulau terpencil, di mana mereka harus kerja rodi dengan bercocok tanam yang hasilnya diserahkan ke negara dan sebagian untuk hidup. “Selama di tahanan mereka justru dibiayai negara melalui APBN,” katanya. Dia pun mengkritisi pengusutan korupsi di kepolisian dan kejaksaan karena banyak pejabat daerah terjerat rasuah bermula dari kasus perdata. Capres Konvensi Demokrat lainnya Irman Gusman berpendapat, hukuman berat bagi para koruptor boleh saja dilakukan. Pencegahan tindak pidana korupsi lebih baik dikedepankan. “Seperti di Amerika, pengusaha yang sudah terjerat korupsi tak boleh ikut proyek pemerintah lagi,” ujar Ketua DPD RI itu. Sedangkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (purn) Ryami­ zard Ryacudu dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memiliki pendapat sama bahwa pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai dari pemberian contoh pejabat negara. “Ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pejabat harus memberikan contoh yang baik dulu,” kata Ryamizard. Menurut Karwo, “Perjalanan dinas pejabat janganlah menggunakan uang cash melainkan via transfer sehingga transaksi selalu bisa diawasi.” l CATUR NUGROHO Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.