Harian Nasional

Page 1

SENIN, 29 OKTOBER 2018 | Nomor 1591 Tahun VI

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

TOTTENHAM vs MAN CITY TOTTEN

MERAJUT ASA JAGAT BUSANA DI NUSANTARA

FOKUS C CITIZENS

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

JAKARTA (HN) Korupsi di Tanah Air sudah dalam taraf akut karena melibatkan hampir di seluruh sendi. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan pun seolah tak menjerakan, salah satu buktinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK masih terus berlangsung. Pemiskinan bagi koruptor sudah sering diwacanakan, tapi hingga kini belum terwujud karena regulasi belum mendukung lantaran adanya dugaan resistensi di DPR. Sedangkan wacana penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga kurang efektif. Salah satu celah yang memungkinkan untuk ditempuh adalah memaksimalkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Iya (JPU bisa memaksimalkan tuntutan di pengadilan negeri atau tingkat pertama). Namun, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diperbaiki lebih dahulu, agar ada dasarnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (28/10). Saut sependapat, hukuman bagi koruptor dimaksimalkan. Dia memberikan contoh kasus di Singapura baru-baru ini ketika salah satu pihak baru ingin menawarkan sogokan SIN$ 50 saja, pihak yang mau disogok melaporkan ke KPK Singapura. Pihak yang menawarkan sogokan terkena hukuman berupa denda SIN$ 15 ribu. “Intinya, hukuman harus lebih tega, termasuk hukuman mati,” ujar Saut.

KEPALA DAERAH JUAL BELI JABATAN

Menyoal adanya anggapan hukuman bagi koruptor masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, Saut menjelaskan, pemberian hukuman itu ditentukan banyak hal. Normatifnya, jaksa penuntut dan hakim yang memutuskan memiliki pertimbangan antara lain tidak berbelit, menyesali, terbuka pada banyak keterangan, dan sebagainya. “Sekali lagi, kalau negara memiliki political will ingin lebih berefek jera, perbaiki UU Pemberantasan Tipikor dan sebagainya. Saya kira upaya pencegahan sudah cukup. Kini, penindakan yang harus lebih keras,” tutur dia. Saut menjelaskan, KPK kini tidak hanya mengurusi penyelenggara negara, tetapi kalangan swasta pun dibidik. Ini menunjukkan, komisi antirasuah konsisten mencegah dan memberantas korupsi di segala lini. “Swasta nyogok swasta atau korupsi di lingkungan swasta, ada orang kaya enggak jelas sumbernya (illicit enrichment), pemegang kuasa memperjualkan pengaruhnya (influence trading), dan banyak lagi, selain yang sudah ada sekarang ini diperbaiki,” katanya. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, kepala daerah yang terkena OTT KPK maupun yang tidak terkena OTT adalah produk sistem politik pada umumnya serta sistem politik pemilukada (serentak) pada khususnya. Jika melihat tujuan dan

BUPATI KLATEN SRI HARTINI Kasus: Menerima suap Rp 12,8 miliar dari sejumlah pejabat dan PNS di Setda Pemkab Klaten terkait jual beli jabatan, pemotongan dana desa, mutasi, dan promosi kepala sekolah. Divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta subsider 10 bulan kurungan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 2017.

PENGOBATAN KANKER DIJAMIN BPJS » Jakarta

24-32°C

Bandung

20-29°C

A4 Semarang

ANTARA | INDRIANTO EKO SUWARSO

Penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi berat terhadap koruptor jadi kunci.

MUSEUM SUMPAH PEMUDA Anak-anak ditemani orangtua mengunjungi Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat, Minggu (28/10). Memperingati Hari Sumpah Pemuda, pengunjung memadati Museum Sumpah Pemuda yang memiliki koleksi foto dan benda-benda bersejarah dalam pergerakan nasional kepemudaan dan menjadi tonggak Berita di Halaman A4 sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

»

modusnya, semua memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh uang korupsi yang ujungnya ditujukan untuk mengganti cost politik, menumpuk kekayaan pribadi, atau pembiayaan partai. Kendala sistem coba diatasi dengan cara negara menanggung seluruh biaya kampanye, tetapi tetap saja korupsi terjadi. Artinya, ada kebiasaan atau bahkan budaya yang tidak pernah akan hilang. Oleh karena itu, perbaikan sistem politik belum tentu bisa mengubah budaya korupsi.

BUPATI NGANJUK TAUFIQURRAHMAN Kasus: Menerima suap Rp 298 juta dari sejumlah pejabat di Kabupaten Nganjuk terkait perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil di pemerintahan setempat pada 2017. Divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider enam bukan kurungan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

BUPATI JOMBAMG NYONO SUHARLI WIHANDOKO Kasus: Menerima suap Rp 275 juta dan gratifikasi dari Plt Kadinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyanti. Uang tersebut dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi BPJS di 34 Puskesmas di Jombang. Divonis 3,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan dicabut hak politik.

WINGS AIR AKAN TERIMA DUA ATR TERBARU » 24-32°C

Yogyakarta

23-32°C

“Ini artinya soal integritas pribadi di satu sisi dan soal sistem keuangan negara yang sangat mungkin memicu korupsi di sisi lain,” ujar dia. Ujungnya, kata Fickar, penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi berat memang diperlukan. Termasuk hukuman maksimal bagi koruptor yaitu 20 tahun penjara atau seumur hidup dan hukuman mati disertai penyitaan aset hasil korupsi. “Kini, seorang berintegritas sekaliber ulama atau pendeta se-

Surabaya

A5

26-33°C

kali pun, ketika menjadi kepala daerah, cenderung koruptif. Artinya, sistem secara keseluruhan atau hanya kelembagaan? Dua lembaga produk reformasi yang diharapkan bisa tetap mempertahankan integritas baik kelembagaan maupun personnya hanya tinggal KPK. Sedangkan MK sudah pernah jebol, melalui kasus Akil Mochtar yang notabene ketuanya,” tutur dia. O ESTI TRI PUSPARIN

>> Berita Terkait di Halaman A2

D IJ U A L

BUPATI CIREBON SUNJAYA PURWADISASTRA Kasus: Menerima suap total Rp 6 miliar dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan serta menyangkut proyek dan perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2001. Sunjaya diduga mematok harga pengisian jabatan sekitar Rp 20 juta- Rp 200 juta maulai dari level camat hingga eselon II.

Sumber: Berbaga Sumber

PAUS KECAM PENEMBAKAN MASSAL DI SINAGOGA PITTSBURGH » Denpasar

25-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

A10 Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.