JUMAT, 29 AGUSTUS 2014 | Nomor 347 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
DRAWING LIGA CHAMPIONS 2014/2015 » A2
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
HAK SISWA TERANCAM » A5
ISIS MUSUH NOMOR SATU » A16
KETIKA PENGANAN RAKYAT NAIK KELAS » C25
SBY Tolak Naikkan Harga BBM
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK BERNIAT MENGALIHKAN SUBSIDI KE USAHA PRODUKTIF, BUKAN KONSUMTIF.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) usai rapat bersama tim transisi dan koalisi partai pendukung di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8) malam. Jakarta
23-33° C
Bandung
22-32° C
Semarang
23-33° C
Yogyakarta
22-32° C
Surabaya
JAKARTA (HN) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah meminta pemerintah saat ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, permintaan itu ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika mereka bertemu empat mata di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. “Beliau (SBY) menyampaikan, saat ini kondisinya kurang tepat untuk menaikkan harga BBM subsidi. Kira-kira itu jawabannya,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/8). Jokowi mengaku tak keberatan dengan keputusan Presiden SBY itu karena dia kini masih Gubernur DKI Jakarta. Namun, ketika sudah menjadi presiden kelak, dia akan menaikkan harga BBM. “Saya siap tidak popular. Tetapi subsidi harus segera dialihkan ke usaha produktif, di kampung-kampung, pedesaan, UMKM, pupuk petani, benih, hingga solar untuk nelayan,” tuturnya. Kartu subsidi usaha produktif pun bakal diterapkan. Menurut Jokowi, hal itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Dia pun mengimbau masyarakat tak menjadikan Indonesia sebagai negara konsumtif, melainkan produktif. “Jangan sampai kita konsumtif untuk digunakan kepada mobil-mobil mewah,” katanya. Jokowi mengatakan, ditolaknya kenaikan harga BBM subsidi tak memengaruhi ruang fiskal yang dimintanya kepada pemerintah saat ini. Dalam APBN 2015 terdapat anggaran mengikat yang tak dapat diubah seperti biaya pendidikan sekitar 20 persen. Dia pun menargetkan pemerintahan ke depan harus menekan defisit Produk Domestik Bruto (PDB). Berkait antisipasi langkanya BBM bersubsidi, Jokowi mengembalikan kebijakan tersebut kepada pemerintahan saat ini. “Sekarang masih kewenangan Pak SBY,” ujar Jokowi di Rumah Transisi. Menurut dia, yang dilakukan saat ini sekadar menyusun beberapa langkah ke depan usai dilantik. “Menyesuaikan program pemerintahan, supaya program yang kita punyai lancar,” ujarnya. 24-33° C
Denpasar
22-31° C
Hujan Lebat
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menegaskan, pembicaraan mengenai pemerintah ke depan masih terus dievaluasi. Langkah pasti yang akan dilakukan terkait BBM bersubsidi, mengalihkan subsidi konsumtif menjadi subsidi produktif. “Pengalihan subsidi misalnya dengan membangun jalan-jalan yang lebih baik, irigasi untuk pertanian, dan membuat desa lebih baik ketimbang memberikan bensin murah untuk orang kota,” katanya. Politikus Partai Hanura Syarifudin Sudding mengatakan, antrean pembeli BBM merupakan realitas, bagaimana persoalan tersebut sangat menyentuh masyarakat bawah. “Kita tidak ingin masyarakat antre seperti itu. Kita lihat ke depan. Apakah solusinya dinaikkan atau dicarikan sumber-sumber pendapatan lain. Saya yakin satu dua hari ini tidak ada antrean, karena Pak SBY akan perintahkan memasukkan BBM subsidi sampai akhir tahun. Kemungkinan besar kuota itu habis pada Oktober saat peralihan,” tuturnya. Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Aris Yunanto mengatakan, APBN 2015 tersandera masalah BBM bersubsidi. Menurut dia, yang harus diubah adalah cara menaikkan harganya. “Harga BBM premium semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, dan mungkin jadi Rp 7.500. Seharusnya pemerintah memberikan subsidi per liter BBM. Misalnya harga BBM Rp 10 ribu, subsidi saja Rp 4 ribu sehingga jadi Rp 6 ribu. Ketika harga minyak dunia naik jadi Rp 12 ribu, subsidi saja Rp 4 ribu menjadi Rp 8 ribu. Dengan cara itu, masyarakat bisa aware bahwa energi itu tidak murah.” Setelah disubsidi dengan cara seperti itu, menurut Aris, pom bensin penyedia BBM bersubsidi dipisahkan dengan yang tak menyediakan BBM bersubsidi. “Kalau hanya dispenser yang dipisah, petugas pom bensin susah menolak mobil mewah yang ingin mengisi BBM bersubsidi,” ujarnya. O DIAN R ROSMAYANTI | RIZAVAN S THORIQI | ARIF KUSMA
» Berita Terkait di Halaman A7 Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah