SENIN, 29 MEI 2017 | Nomor 1186 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SPORTS
TEATER GARASI
ALIEN MESSI
BABAD BLAMBANGAN DI MENARA INGATAN
»B17
»C25
A
FOTO-FOTO: ANTARA | SIGID KUR
NIAWAN | HILAL RAH MAT
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
IMSAKIYAH RAMADHAN 1438 H ALI SADLI AUDITOR BPK
SENIN, 29 MEI 2017
JAKARTA Imsak 04.26 Subuh 04.36 Maghrib 17.47 SURABAYA Imsak 04.04 Subuh 04.14 Maghrib 17.21
JAROT BUDI PRABOWO PEJABAT ESELON III KEMENDES PDTT
ROCHMADI SAPTOGIRI PEJABAT ESELON I BPK
SUGITO IRJEN KEMENDES PDTT
Fenomena Gunung Es PREDIKAT WTP MEMUDAHKAN KEMENTERIAN CAIRKAN ANGGARAN
MEDAN Imsak Subuh Maghrib
04.42 04.52 18.35
MAKASSAR Imsak 04.34 Subuh 04.44 Maghrib 17.58 BALIKPAPAN Imsak 04.37 Subuh 04.47 Maghrib 18.14 MANADO Imsak 04.01 Subuh 04.11 Maghrib 17.47 JAYAPURA Imsak 04.08 Subuh 04.18 Maghrib 17.39 UNTUK WILAYAH & SEKITARNYA
JAKARTA (HN) Dugaan suap terkait pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai bukan perkara baru. Dalam rentang 2005-2017, hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya terjadi enam kasus, melibatkan 23 auditor, pejabat, dan staf BPK. Tiga kasus, peneliti ICW Febri Hendri mencatat, terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Satu kasus suap, ihwal opini wajar dengan pengecualian (WDP), satu perkara untuk mengubah hasil temuan BPK, dan sisanya terkait proses audit. Dari 23 pelaku, lima di antaranya telah dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 14 sekadar sanksi internal, dan empat masih dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, tertangkapnya pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli oleh KPK, termasuk Inspektur Jenderal dan pejabat Eselon III Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Sugito
PERKUAT PENGAWASAN DI DAERAH » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
dan Jarot Budi Prabowo –dugaan suap pemberian status WTP untuk Kemendes PDTT– kian menguatkan “cerita lama”. “Pemberian opini BPK kepada kementerian sering dicurigai tidak sesuai prosedur,” kata Febri kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (28/5). Motif suap, menurut Febri, agar kementerian tidak dicurigai menyelewengkan anggaran. Itu karena predikat WTP dapat memudahkan pencairan anggaran. “Semakin banyak mendapat WTP, semakin cepat pencairan anggarannya, karena tidak dicurigai,” ujar Febri. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memberikan ultimatum agar kementerian/lembaga bisa menyerap anggaran hingga 100 persen. Alhasil, kata Febri, praktik suap opini BPK menjadi jalan. “Auditor dan pejabat BPK juga tidak tahan suap, kemudian menyalahgunakan (jabatan) dan audit laporan keuangan,” ujar Febri. Ia berharap pemerintah mengevaluasi ulang laporan keuangan setiap kementerian. Tujuannya, kata Febri, “untuk membuktikan
A3
Semarang
jual-beli opini (BPK) tidak terjadi di kementerian lain.” Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, kasus Kemendes PDTT layaknya fenomena gunung es. Alhasil, ia berharap kasus ini menjadi pintu masuk KPK untuk menelusuri pemberian
Kementerian/ lembaga yang dapat WTP justru memiliki indikasi korupsi.
OMZET PASAR TRADISIONAL MEROSOT » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
Denpasar
HENDRAWAN SUPRATIKNO ANGGOTA KOMISI XI DPR
KASUS KEMENDES JADI PINTU MASUK
» A2
opini WTP di instansi lain. “Disinyalir pemberian status WTP kepada kementerian/lembaga didapatkan dengan cara suap atau pemerasan,” ujarnya. Ihwal munculnya praktik minor, Fickar menilai ada beberapa penyebab. Pertama, misalnya, monopoli kewenangan mengaudit instansi negara menciptakan budaya tidak sehat. Kedua, kewenangan tunggal yang dimiliki BPK tidak diikuti cukupnya pengawasan. “Situasi ini tidak akan pernah berakhir, kecuali ada terobosan sistem pengawasan dan penindakan keras yang menimbulkan efek jera. Jika perlu dengan hukuman mati,” kata Fickar. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno turut mempertanyakan hasil audit laporan keuangan kementerian/ lembaga oleh BPK. Selama ini, sambungnya, belum ada indikator jelas untuk mendapatkan opini BPK. “Ternyata daerah atau kementerian/lembaga yang dapat WTP justru memiliki indikasi korupsi.” O TARI OKTAVIANI | INDIANA MALIA
A7 23-34°C
KUSHNER DIKECAM » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG