Harian Nasional

Page 1

SABTU, 29 NOVEMBER 2014 | Nomor 437 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Menjadikan Perjalanan Bisnis Menyenangkan

A

DIREKSI PERTAMINA DIPANGKAS

» C25

» A7

Separuh Nyawa Real Madrid » B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

ANTARA | TERESIA MAY

40 Juta Anak tak Miliki Akta

Pementasan Balet Batavia Hotel Sejumlah penari balet dari Namarina Youth Dance tampil mementaskan pertunjukan tahun kesembilannya bertajuk Batavia Hotel di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat (28/11). Pementasan yang berlangsung 29-30 November itu mengangkat cerita tahun 30-an, suatu periode sejarah di mana dunia mengalami krisis ekonomi global dengan dua tokoh utama Aku dan Harlequin.

Jakarta

23-33° C

Bandung

21-31° C

Semarang

24-34° C

Yogyakarta

23-31° C

Surabaya

JAKARTA (HN) Pemenuhan hak anak akan sulit ditempuh. Sebab, merujuk pada catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 60 persen anak di Indonesia atau 40 juta anak dengan rentang usia 0-17 tahun tak memiliki akta kelahiran. Padahal, tutur Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi, Rita Pranawati, akta kelahiran merupakan hal mendasar yang seharusnya dimiliki. Selain itu, akta kelahiran menjadi hak sipil dan politik yang juga harus dimiliki warga negara. Ia khawatir, jumlah 40 juta anak tanpa akta kelahiran akan menjadikan anak tak dapat menikmati program pemerintah, semisal akses bantuan sosial dan akses sekolah negeri. Belum habis, potensi mendapatkan diskriminasi dan tak adanya kepastian identitas juga membonceng. “Memiliki akta kelahiran merupakan hak sipil dan politik, serta bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum,” ujar Rita dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (28/11). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012, terungkap sejumlah alasan yang melatari anak tak memiliki akta kelahiran. Yakni 42 persen tak mempunyai biaya pembuatan, 11 persen tidak tahu cara mengurus akta, sembilan persen merasa tak perlu, lalu empat persen masyarakat tak mengetahui akta kelahiran harus dicatat. “Dari data itu, 40 juta anak tak punya akta. Bayangkan, masih banyak sekali anak Indonesia yang tak tercatat secara sah,” kata Rita. Menurut dia, ketiadaan catatan resmi itu membuat anak rentan mendapat diskriminasi. “Potensi ditahan lebih lama ketika terkait tindak pidana ringan juga akan terjadi,” tuturnya. Masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran, dinilainya terjadi karena belum maksimalnya peran pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum terkait kewarganegaraan. Selain itu, kata Rita, juga karena belum adanya unit pelaksana teknis (UPT) di tingkat kecamatan untuk melakukan pencatatan, serta munculnya akta kelahiran palsu akibat pemberlakuan 24-34° C

Denpasar

26-34° C

Hujan Lebat

Undang-Undang (UU) Adminduk. Dalam aturan itu, memberikan ancaman bagi anak yang terlambat membuat akta kelahiran harus melalui mekanisme pengadilan. “Anak-anak yang lahir pada 2006 sampai 2013, bisa-bisa akta kelahiran mereka banyak yang palsu. Apalagi masyarakat malas mengurus ke pengadilan,” ujar Rita. Persoalan lain yang melatari munculnya akta kelahiran palsu yakni orangtua anak itu sendiri. Orangtua, kata dia, tak memiliki surat nikah resmi dan telah memiliki anak. Karena itu, ia menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengadakan petugas registrasi di desa untuk melakukan pencatatan sipil. Apalagi, tutur Rita, hal itu telah diamanatkan dalam UU Adminduk.

MEMILIKI AKTA KELAHIRAN MERUPAKAN HAK SIPIL DAN POLITIK SERTA BENTUK PENGAKUAN HUKUM TERHADAP KEWARGANEGARAAN. “Mendagri juga harus mengadakan pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan yang dilakkan UPT Instansi Catatan Sipil,” tuturnya. Program Manajer Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) Budhi Kurniawan mengatakan, pemerintah harus aktif menyosialisasikan pentingnya memiliki akta kelahiran. Selain itu, peran media massa juga dinilai penting untuk memberikan pengertian. Sebagai salah satu pilar dalam demokrasi, jurnalis, kata Budhi, harus memainkan peranan dalam meningkatkan kesadaran pengambil keputusan, terutama terkait masih banyaknya anak yang tak memiliki akta kelahiran. “Punya akta kelahiran adalah hak mendasar. Kalau 60 persen anak tak memiliki akta, maka otomatis mereka tidak bisa menikmati program-program pemerintah,” ujarnya. O ARIF KUSUMA Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.