SENIN, 29 SEPTEMBER 2014 | Nomor 378 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KETIKA LASER SIAP MENGGUSUR LED » C25
RENCANA KENAIKAN BBM, BLT DISIAPKAN » A7
JOKOWI-JK
TAK GENTAR PEMERINTAHAN BARU BERIKHTIAR TAK TERJEBAK POLITIK TRANSAKSIONAL DENGAN KOALISI MERAH PUTIH
JAKARTA (HN) Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tak gentar terhadap kekuatan yang dibangun Koalisi Merah Putih akhir-akhir ini. Partai pendukung Jokowi-JK pun tak akan terjebak politik transaksional terkait penyusunan kabinet. “Kami tak takut karena rakyat telah menentukan pilihan. Kepada seluruh rakyat, mari catat anggota DPR perampas suara rakyat,” kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faisal di sela pembubaran Pokja Tim Transisi di Rumah Transisi, Jakarta, Minggu (28/9). Menurut Akbar, partai pendukung Jokowi-JK tetap tak akan Jakarta
23-33° C
Bandung
terjebak politik transaksional dengan Kolaisi Merah Putih untuk menambah kekuatan. “Pak Jokowi-JK harus menghadirkan pemerintah bersih. Dalam hal pilkada, kami meminta semua mengawasi, termasuk KPK dan lembaga hukum lain,” ujar politikus Partai NasDem itu. Akbar mengatakan, partai pendukung Jokowi-JK tak punya pilihan lain kecuali bersikap profesional. Beberapa fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini, dia nilai buntut sejumlah kelompok tak legowo atas kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 2014. “Bahkan, ada seorang pimpinan partai jelas menyebut kemenangan
21-32° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
menggolkan pilkada tak langsung, langkah awal Koalisi Merah Putih,” katanya. Menurut politikus PDI-P Eva Kusuma Sundari, partai koalisi pendukung Jokowi-JK belum menentukan langkah menandingi Koalisi Merah Putih yang dominan di parlemen. “Kami menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU MD3 dan UU Pilkada,” ujarnya. Pengesahan UU Pilkada pun mendapatkan reaksi publik berupa gerakan massal merebut kembali hak pilih yang sesungguhnya tak bisa diwakilkan. “Ribuan bahkan bisa jadi jutaan dukungan melalui change.org 20-31° C
Surabaya
22-34° C
Denpasar
bukti keterbukaan beragam latar mendukung pilkada langsung dan mendesak UU Pilkada dibatalkan,” kata koordinator Koalisi Batalkan UU Pilkada Masykurudin Hafidz. Perlawanan rakyat juga tak akan berhenti. Koalisi Batalkan UU Pilkada yang terdiri atas 35 organisasi di Tanah Air terus berkampanye mencatat keburukan sikap partai politik dan elite pendukung pilkada melalui DPRD. “Ini jadi ingatan kuat masyarakat mencatat sejarah buruk tindakan parpol yang tidak mendengarkan suara rakyat,” ujar anggota Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini. Melalui gerakan advo23-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
kasi hukum, koalisi dipastikan melayangkan gugatan uji materi terhadap UU Pilkada keMK. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Lia Wulandari mengatakan, Presiden SBY sebagai orang paling bertanggung jawab atas hancur-leburnya tatanan demokrasi yang mulai mekar di Tanah Air. “SBY harus dicatat dalam sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai presiden yang telah meruntuhkan demokrasi,” katanya. O RIZAVAN S THORIQI | HERMAN SINA
JOKOWI PERLU ANDALKAN RAKYAT Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A3 Cerah