KAMIS, 2 AGUSTUS 2018 | Nomor 1519 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
LORONG WAKTU LAWANG SEWU
MANCHESTER UNITED LEBIH CERIA
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PENGAMANAN ASIAN GAMES Personel TNI mengikuti latihan penanggulangan terorisme Satuan Gultor TNI di Hotel Sultan di Jakarta, Rabu (1/8). Latihan tersebut dalam rangka persiapan pengamanan Asian Games 2018.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus mengingatkan partai politik (parpol), selektif dalam menunjuk kader sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Memasuki masa verifikasi yang berlangsung dari 1-7 Agustus 2018, lembaga penyelenggara pemilu itu memastikan tidak menoleransi kandidat yang berlatar eks narapidana (napi) kasus korupsi (koruptor). Tahap perbaikan dokumen pendaftaran caleg sudah berakhir pada Selasa (31/7). Kini beranjak ke babak verifikasi disusul penetapan daftar caleg sementara (DCS) pada 8-12. Anggota KPU RI Ilham Saputra menegaskan, tidak ada ruang bagi koruptor untuk mengikuti Pileg 2019. Jika pada tahap verifikasi ini masih ditemukan calon bermasalah, KPU langsung mencoret namanya dari daftar. Proses verifikasi, kata Ilham, bukan lagi bicara soal kelengkapan berkas, melainkan pemberitahuan tahap selanjutnya, sehingga tak ada lagi perbaikan. KPU meminta parpol mengecek kembali persyaratan sebagaimana tertuang dalam PKPU Pencalonan. Ilham berharap, parpol peserta pemilu mematuhi aturan yang diterapkan penyelenggara agar bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya. “Kami langsung coret jika keabsahan (caleg) yang didaftarkan parpol tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam PKPU,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (1/8). Dari 16 parpol peserta pemilu yang mendaftar caleg ke KPU, terdapat lima nama kandidat eks napi korupsi. Tiga dari PKB dan dua kader Partai Golkar. Kelima nama tersebut sudah dianulir dan diganti oleh parpol terkait di hari terakhir perbaikan. Bukan mustahil, jumlah koruptor itu akan bertambah, terutama di KPU daerah karena belum menerima salinan putusan dari pengadilan. Menurut Anggota KPU RI Wahyu Setiawan, lembaganya bakal teliti memonitor semua calon yang terdaftar sehingga dipastikan tidak kecolongan, karena dibantu peran masyarakat
Penyelenggara pemilu memastikan tidak bakal kecolongan karena publik ikut mengawasi. untuk mengawasi. Dalam PKPU Pencalonan Nomor 20 Tahun 2018, KPU melarang eks napi kasus korupsi, bandar narkotika dan pelaku kejahatan seksual mencalonkan sebagai anggota legislatif di parlemen. Selain penyempurnaan data, terdapat pula masa perubahan sebelum ditentukan DCS. DCS akan diumumkan KPU kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. Tahapan ini diyakini dapat membantu kerja penyelenggara pemilu dalam mendeteksi eks napi kasus korupsi (koruptor) karena kemungkinan besar publik punya masukan terkait caleg yang bersifat sementara itu. Pengamatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, ditemukan sebanyak 202 caleg yang terindikasi eks napi kasus korupsi (koruptor) memaksakan diri tetap mendaftar.
PEJUANG LINGKUNGAN MINIM PROTEKSI » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
Mereka tersebar di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, angka yang terbilang mayoritas itu tercatat bertambah dari sebelumnya yang sempat dirilis yakni 199 orang. Menurut Fritz, lembaganya memiliki tugas penyelesaian sengketa, di antaranya terkait koruptor nyaleg. Bawaslu, kata dia, bersifat pasif (menunggu laporan) dari parpol meskipun sampai kemarin belum ditemukan pihak peserta pemilu yang mengajukan sengketa. “Kami lebih banyak menunggu dan berharap mereka
Di setiap tahapan, kami pasti bisa menemukan bukti-bukti. Apalagi, setelah verifikasi ada tahapan (masukan dari masyarakat).
LION AIR BUKA RUTE UMRAH DARI KERTAJATI » 22-32°C
Yogyakarta
(parpol) melakukan perbaikan di masa yang ditentukan,” ujar Fritz. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, partainya menaati peraturan yang dibuat penyelenggara pemilu sebagaimana tertulis dalam PKPU Pencalonan (larangan eks napi korupsi) nyaleg. Dia mengakui, kader yang didaftarkan PKB terdapat eks napi korupsi, tapi sudah dicabut dan diganti dengan nama lain. “Kami ganti langsung karena mengikuti aturan KPU,” kata Muhaimin. Liaison Partai Golkar Ichsan Firdaus mengatakan,
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
WAHYU SETIAWAN ANGGOTA KPU RI
A5 26-35°C
keputusan “Partai Beringin” mengganti dua nama caleg yang terdeteksi eks napi korupsi sesuai perintah DPP Golkar. Golkar, kata dia, tidak ingin melanggar aturan mengingat belum ada putusan dari MA terkait judicial review PKPU Pencalonan. “Karena batas waktu, Selasa 31 Juli, kami memutuskan untuk menggantinya,” ujar Ichsan. Golkar sebelumnya mendaftarkan Ketua DPD I Aceh TM Nurlif dan Ketua Harian DPD Jateng Iqbal Wibisono. Nurlif pernah dihukum 16 bulan penjara karena terbukti menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Iqbal pun pernah divonis setahun penjara karena terlibat dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng di Kabupaten Wonosobo pada 2008. O ARIF RAHMAN
IRAN TOLAK TAWARAN TRUMP » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG