SELASA, 2 FEBRUARI 2016 | Nomor 803 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Batik Air Peroleh OTP Tertinggi
Inspirasi Istana Pagaruyung
»A7
»C25
A
HANDICRAFT
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
RUU KPK Bisa Dibatalkan
pemerintah JAKARTA (HN) Rencana dan DPR merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai polemik. Apalagi, empat usulan pengubahan kewenangan komisi antirasuah dikhawatirkan membawa pelemahan, bukan penguatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan RUU KPK tak menuai persoalan. Terkait empat usulan pengubahan yang tercantum dalam draf RUU KPK, ia memastikan tak akan ada perubahan dari pemerintah. “Tidak ada perubahan lagi,” katanya di Jakarta, Senin (1/2). Terkait kekhawatiran pengubahan kewenangan, semisal menjadikan komisi antirasuah bisa menghentikan perkara melalui mekanisme surat perintah penghentian penyidikan (SP3), menurut Luhut tak berimbas pelemahan. “Melemahkan di mana? Yang empat itu sudah jelas. Kalau mau debat yang mengatakan itu melemahkan KPK, suruh datang kemari. Di mananya tidak setuju. Tapi tak lepas dari empat poin itu,” ujarnya. Suara penolakan, terutama yang mengaitkan bahwa RUU KPK melemahkan, dinilai Luhut pintar mengarang. Terkait penyadapan harus seizin dewan pengawas, menurut Luhut, tak lantas menjadikan kewenangan tersebut hilang. “Penyadapan boleh, tapi harus ada mekanisme dalam mengambil keputusan di dalam KPK, bukan pengadilan. Terus kenapa gak boleh penyidik dari luar, itu biar KPK independen. Itu kan yang minta KPK. KUHAP tidak berkata demikian, satu ini permintaan dari KPK,” tuturnya. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Risa Mariska mengatakan, usulan draf dalam RUU KPK tak menjadikan posisi komisi antirasuah dilemahkan. Kewenangan SP3, misalnya, dibuat untuk mengakomodir tersangka korupsi yang telah sakit parah, atau meninggal dunia. “Ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka, kalau sakit atau meninggal, tidak mungkin dia punya cap sebagai tersangka. SP3 sebagai bentuk atau langkah KPK untuk berikan status yang jelas terhadap beberapa kasus. Jadi bukan untuk melemahkan,” ujarnya. Jakarta
23-34°C
Bandung
20-32°C
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A
DPR akan mengundang KPK untuk meminta pandangan sebelum dilakukan pembahasan.
RUWATAN UNTUK GOLKAR Paranormal dan model yang tergabung dalam Paranormal Indonesia Peduli Golkar (Pendekar) melakukan ruwatan di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Senin (1/2). Mereka mengharapkan Partai Golkar kembali bersatu.
USULAN PENGUBAHAN KPK PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENYADAPAN SEIZIN DEWAN PENGAWAS TAK DIPERBOLEHKAN MENGANGKAT PENYIDIK DAN PENYELIDIK SENDIRI Sumber: Pusat Data Harian Nasional
Sementara terkait penyadapan yang harus seizin dewan pengawas, Risa menjelaskan bertujuan sebagai aturan, bukan mengurangi kewenangan KPK. Dengan pengawasan tersebut, ia optimistis
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
23-34°C
Surabaya
kesalahan administrasi tak terjadi. Mengenai dewan pengawas, sambung Risa, sekadar fokus pada ranah etik. Sejumlah usulan tersebut, ia pastikan telah mewakili aspirasi masyarakat. Namun jika usulan dinilai tak berdampak baik, pihaknya bersedia melakukan perbaikan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan empat poin usulan belum pasti. Sebab, di tengah proses, bisa jadi usulan tersebut ditolak. “(RUU KPK) Pasti bisa (berubah) tergantung fraksi masing-masing,” katanya. Sebelum pembahasan di internal DPR, rencana merevisi UU KPK akan terlebih dulu menghadirkan pandangan dari KPK. Rencananya, rapat dengar pendapat dengan KPK akan dilangsungkan Rabu (3/2). Pandangan KPK akan menjadi pertimbangan perubahan draf RUU. 25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
“Kami ingin dengar empat poin itu, apakah seluruhnya atau sebagiannya, KPK mungkin belum mendapatkan draf yang diusulkan pengusul. Maka kami harap ketika pengusul serahkan naskah akademiknya, lalu menyerahkan draf RUU, maka KPK bisa lihat apakah ada pelemahan atau tidak,” ungkapnya. Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan urgensi UU KPK direvisi. Menurut dia, ketimbang UU KPK, masih banyak aturan lain yang lebih mendesak untuk diperbaiki. Meski begitu, menurut dia, RUU KPK dibatalkan masih berpeluang terjadi. “Kepastian ini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden tak mengutus orang saat pembahasan pertama, RUU tidak bisa disahkan menjadi UU,” tuturnya. O ARIF KUSUMA | TARI OKTAVIANI Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG