2maret2018

Page 1

JUMAT, 2 MARET 2018 | Nomor 1404 Tahun V

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

CHAWAN MUSHI

SERI A ITALIA

RAHASIA RASA SELEMBUT SUTRA

GEGER ITALIA

»A11

»B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN KPU wajib umumkan calon kepala daerah bermasalah hukum kepada masyarakat.

REKAM JEJAK

ASRUN POLITIKUS PAN (Wali Kota Kendari periode 2007-2012 dan 2012-2017). Cagub Sulawesi Tenggara di Pilkada 2018 berpasangan dengan Bupati Wakatobi 2006 Hugua. Diusung PDI-P, PAN, Gerindra, Hanura, dan PKS. ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A

JAKARTA (HN) K o n t e s t a s i Pilkada 2018 diwarnai insiden calon kepala daerah bermasalah dengan hukum atas kasus dugaan menerima suap. Tingginya biaya politik dinilai pemicu kandidat menghalalkan segala cara demi meraup pundi-pundi rupiah sebagai modal maju (berebut kursi pimpinan) dalam ajang pesta demokrasi lokal yang digelar di 171 daerah itu. Risiko dijerat aparat penegak hukum tampaknya hanya isapan jempol belaka. Mereka (calon kepala daerah) seolah tidak peduli atau takut ditetapkan tersangka dan ditahan atas praktik rasuah yang dilakukan karena hanya berorientasi dengan uang, keuntungan, dan kekuasaan. Sepanjang tahun ini, tercatat 10 kepala daerah dijerat KPK, termasuk calon. Penyematan status tersangka serta penahanan Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun oleh komisi antirasuah menambah catatan kepala daerah tidak berintegritas (bermoral). Terlebih, keduanya ayah dan anak yang sama-sama berkuasa dan ingin jadi orang nomor satu di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Menyangkut pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, KPU RI menyatakan sudah berkoordinasi dengan KPUD setempat dan diputuskan tetap berjalan. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengkritik keputusan penyelenggara membolehkan calon kepala daerah yang terjaring OTT dan berstatus tersangka mengikuti tahapan seperti kampanye. KPU semestinya mengedepankan keadilan masyarakat, bukan sebaliknya. Peraturan KPU (PKPU) terkait hal tersebut perlu disempurnakan, karena calon bermasalah tidak layak maju, termasuk dipilih sebagai pimpinan.

ADRIATMA DWI PUTRA Mantan Anggota DPRD Sulawesi Utara.

25-31°C

Bandung

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (kanan) bersama calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun (kiri) digelandang ke mobil tahanan usai terjaring OTT di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3). Adriatma dan Asrun ditetapkan tersangka atas dugaan menerima suap Rp 2,8 miliar dari Dirut PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara.

kungan partai pengusung. Fadli juga mendorong KPU BERITA Keputusan tersebut bermengumumkan ke publik TERKAIT laku sama dengan calon daftar nama calon yang DI bermasalah dengan hu- HALAMAN kepala daerah lain yang sebelumnya dijerat dan kum agar tidak keliru meditahan KPK. Wahyu bermilih kepala daerah kelak. janji, KPU bakal umumkan “Masyarakat mendapat ketidakadilan ketika calon yang kepada publik calon-calon yang terjaring OTT dan ditetapkan bermasalah. “Masalah terpilih atau tersangka masih berhak mengikuti tahapan pilkada. KPU harus tidak, kami serahkan kepada segera menyebar informasi ini masyarakat. Biar publik yang karena sebagian masyarakat menentukan, masih mau dukung tidak tahu mana calon yang baik calon yang tertangkap OTT atau dan buruk,” katanya di Jakarta, tidak,” ujar Wahyu. Mantan Anggota KPU RI Ferry Kamis (1/3). Anggota KPU RI Wahyu Kurnia Rizkiyansyah senada, Setiawan menyatakan, status mendorong penyelenggara tercalon Gubernur Asrun tidak ber- buka kepada publik perihal calon pengaruh dan secara adminis- yang memiliki rekam jejak buruk trasi terus berjalan termasuk du- akibat terlibat praktik korupsi.

20-30°C

ADRIATMA (Anak)

Karir politik mengikuti jejak sang ayah.

PACU KUALITAS ANGKATAN KERJA » Jakarta

HUBUNGAN: ASRUN (AYAH)

» A2

A4 Semarang

JALUR PENERBANGAN SELATAN DINILAI TAK EFISIEN » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

Kendati mengedepankan asas praduga tak bersalah, publik wajib tahu mana calon yang layak dan tidak untuk dipilih. “Tujuannya agar pemilu transparan dan berintegritas,” kata Ferry. Wali Kota Kendari dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara, kemarin resmi diumumkan tersangka oleh KPK dan ditahan atas dugaan menerima suap dari Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, TA 2017-2018. Hasmun beserta pihak swasta Fatmawati Faqih juga dijerat KPK. Fatmawati merupakan mantan Kepala Badan Pengelola

A5 26-35°C

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 berpasangan dengan Sulkarnain Kadir.

Sumber: PUSAT DATA HARIAN NASIONAL

Terpilih lewat Pilkada Serentak 2017.

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Penahanan empat tersangka itu di rutan berbeda selama 20 hari ke depan. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wali Kota Kendari bersama pihak lain menerima hadiah dari swasta atau pengusaha total Rp 2,8 miliar. “PT SBN diduga rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Januari 2018, PT SBN memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko-Kendari New Port dengan nilai proyek Rp 60 miliar. Indikasi penerimaan uang itu kebutuhan kampanye Asrun sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada 2018,” ujar Basaria. O ARIF RAHMAN | YOSEP ARKIAN

CHINA PROTES AS SOAL RUU TAIWAN » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.