SENIN, 2 NOVEMBER 2015 | Nomor 730 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Lion Air Terima Pesawat Baru Airbus
Menghargai Alkulturasi Budaya di Keraton Cirebon
»A7
»C25
KEBANGGAAN ISCO Ini gol pertamanya di La Liga.
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
INDONESIA TREND EDUCATION
ANTARA | MUHAMMAD IQBAL
Dua anak bermain robot karya anak bangsa dari sebuah sekolah robotik yang dipamerkan dalam “Indonesia Trend Education” di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (1/11). Indonesia Trend Education juga menampilkan pameran pendidikan yang diikuti berbagai macam sekolah dan instansi pendidikan di Indonesia.
JELANG PILKADA SERENTAK
Tak Seluruh Pemilih Terakomodasi JAKARTA (HN) Pilkada Serentak 2015 tinggal sebulan lagi. Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) perlu jadi perhatian utama KPU karena data yang telah diumumkan penyelenggara pilkada dinilai belum mengakomodasi seluruh pemilih. “Titik rawan pemungutan suara yang kurang lebih sebulan lagi itu, terletak pada DPT. DPT saat ini masih menuai banyak perdebatan,” kata Peneliti Perludem Fadli Ramdhanil kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (1/11). Menurut Fadli, persiapan pilkada serentak telah memasuki angka 80 hingga 90 persen. Namun, permasalahan DPT masih saja mengemuka. Hingga kini perkara pemilih belum terdaftar, pemilih ganda, maupun pemilih yang sudah meninggal dunia, masih ada dalam daftar. Hal ini patut disayangkan karena penetapan DPT dalam Pemilihan Legislatif 2014 sudah cukup baik. Jakarta
23-34°C
Bandung
Dia menilai, salah satu pemicu permasalahan terkait DPT akibat Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri, tidak valid. “Diduga tidak valid karena data administrasi kependudukan di Tanah Air belum rapi dan sempitnya waktu KPU memutakhirkan data pemilih,” ujar Fadli. Menurut Fadli, pemutakhiran dan penambahan daftar pemilih oleh KPU harus maksimal. Ruang pemutakhiran melalui Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) dan DPTb2 harus bisa mengakomodasi seluruh pemilih di 269 daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Pembenahan DPT kini mutlak, mengingat data itu berkait erat dengan pengadaan logistik termasuk surat suara. “Akurasi jumlah surat suara vital untuk menutup ruang kecurangan atau manipulasi. Logistik yang kurang bisa menimbulkan masalah. Kalau ber-
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
PEMILIH DI PILKADA SERENTAK DAFTAR PEMILIH TETAP (Per 12 Oktober 2015) ´ Laki-laki : 48.466.877 ´ Perempuan: 48. 402. 861 ´ Total: 96.869.739 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN1 (Per 29 Oktober 2015) Jumlah DPTb1 di 227 kabupaten dan kota dari 308 kabupaten kota penyelenggara pilkada serentak tahun ini: 285.782 pemilih Sumber: KPU
lebih, bisa jadi alat kecurangan,” katanya. Aspek lain yang tak kalah penting menyangkut pilkada dengan pasangan calon tunggal yang akan digelar di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). KPU perlu memastikan ruang masyarakat berpartitispasi soal debat publik. Sosialisasi secara luas diperlukan pula soal pihak yang dibolehkan 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
menjadi pemohon sengketa dari pihak tak setuju jika terdapat dugaan kecurangan atas kemenangan paslon tunggal. “Menyikapi masih terhambatnya pencairan anggaran pelaksanaan dan pemangkasan anggaran pengawasan, perlu revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, terutama pada poin pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBN. Ini untuk mengatasi tarik ulur kepentingan di daerah,” kata Fadli. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak sependapat, DPT merupakan acuan pengadaan logistik. Ruang pemutakhiran melalui DPTb1 dan DPTb2 perlu dimaksimalkan. Dia berpendapat, belum akuratnya DPT dipicu persoalan sistem. Dari hasil rapat koordinasi dengan KPU, ada kesepakatan dibolehkannya merevisi DPT, jika jumlah pemilih tambahan terlalu besar yang bisa berimplikasi pada pengadaan logistik surat suara. “Hal 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
terpenting jangan ada tendensi penyalahgunaan DPT,” ujarnya. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, DPTb1 menjadi sarana mengakomodasi pemilih yang belum tertampung di DPT. “Di dalam peraturan, surat suara yang dikirim ke TPS ditambah 2,5 persen dari DPT. Selain DPT, ada DPTb1. Jadi masyarakat yang belum ada di DPT, bisa masuk DPTb1,” katanya. Hingga kini, KPU telah menetapkan DPTb1. Mereka menerima data itu dari 227 kabupaten dan kota dari 308 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. KPU siap memastikan, seluruh prosedur dalam pilkada serentak dilaksanakan sesuai aturan. “Aspek monitoring dijalankan. KPU memberikan perhatian ekstra di daerah-daerah yang memiliki persoalan. Kami juga mendorong kerja sama dengan pengawas dan terbuka diawasi media,” ujar Hadar. O ARIA TRIYUDHA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG