Harian Nasional

Page 1

RABU, 30 JANUARI 2019 | Nomor 1661 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

SAHABAT DALAM POT

KEJAYAAN QATAR

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN Pemerintah pusat dan daerah perlu terjun langsung mendesak pembina kepegawaian mematuhi aturan.

SUARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

JAKARTA (HN) Komisi

Pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Komisariat Pasar Godean melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (29/1). Pedagang menolak Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sleman karena dinilai akan mematikan perekonomian pedagang kecil.

ANTARA | ANDREAS FIKRI

Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah pusat maupun daerah menindaklanjuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus inkrah (berkekuatan hukum tetap), terbukti korupsi. Komisi antirasuah bakal mengawal Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memberikan sanksi pemecatan terhadap PNS koruptor menyusul kesepakatan target akhir bulan lalu. Sejak September 2018, telah ditandatangani keputusan bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait pemberhentian PNS. Lembaga terkait itu mendorong PPK memecat cepat PNS menyusul Surat Keputusan Bersama (SKB) yang seharusnya per 31 Desember 2018 sudah dilakukan. Terkait persoalan, KPK minta PPK mematuhi aturan (pecat) PNS koruptor. “Jika tidak segera diberhentikan akan mempersulit PPK di masa mendatang. Apalagi, bagi mereka (PNS) yang masih menerima gaji. Ini bisa jadi masalah,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, Selasa (29/1). Saut menilai, PNS yang berstatus inkrah pada kasus korupsi harus segera dipecat tidak hormat karena mereka tidak setia pada perjuangan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jika dibiarkan, orang-orang seperti ini akan berbahaya pada jangka pendek dan panjang, sehingga patut ditindak tegas. Secara tupoksi, KPK memang tak punya kewenangan pecat PNS, tapi berkomitmen terus memantau. Menyangkut penanganan konkret, pemerintah pusat maupun daerah harus terjun langsung dan KPK tidak berhenti mengingatkan. Menurut Juru Bicara KPK

Febri Diansyah, sikap kompromi untuk pelaku korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS bersangkutan masih harus dibayarkan tiap bulan. Informasi yang diterima KPK dari BKN, pemecatan PNS yang berkekuatan hukum tetap melakukan praktik rasuah atas putusan pengadilan masih cenderung lamban. Lambatnya tindakan pemerintah disebabkan beberapa faktor, mulai dari keengganan, keraguan para PPK, dan indikasi lain. Febri menyebut, sebanyak 2.357 PNS telah divonis bersalah oleh pengadilan atas kasus korupsi. Data BKN per 14 Januari 2019,

PROSES PENGIRIMAN TKI DIPERBAIKI » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak hormat dari daftar 2.357 orang yang telah divonis bersalah melalui putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap). Padahal, target pemberhentian seluruh PNS ini akhir Desember 2018. Kendati demikian, di luar 2.357 PNS tersebut, terdapat tambahan 498 yang terbukti korupsi, sehingga total yang diberhentikan 891 orang. Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan menyatakan, perlu dukungan (peran) sejumlah pihak menangani persoalan ini. BKN, kata dia, butuh keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan dari pengeluaran gaji PNS yang berstatus inkrah (terpidana), tapi belum dipecat. Terkait tindakan pemecatan PNS,

OTORITAS TRANSPORTASI NASIONAL DIBENTUK » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

BKN tidak punya tupoksi. “Itu ranah (kewenangan) Kemendagri dan Kemenpan RB, termasuk KPK dalam aspek penegakan hukum,” ujar Ridwan. BKN berjanji terus mendorong para pejabat untuk segera membersihkan PNS yang bermasalah hukum. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo “melempar bola” dikonfirmasi soal tanggung jawab pemecatan PNS koruptor. Menurut dia, data yang muncul dari BKN berasal dari kesepakatan sebagai lembaga mulai KPK, Kemendagri, Menpan RB dan BKN. Hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah. “Kami sampaikan kepada kepala daerah, PNS yang (terbukti korupsi), segera diproses,” kata Tjahjo.

A5

Denpasar

Tjahjo mengaku sudah mengingatkan pemerintah daerah untuk memecat PNS di lingkungannya yang melakukan korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap. Data 393 PNS yang diberhentikan tidak hormat dari daftar 2.357 orang yang telah divonis bersalah melalui putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap) terdiri atas, 42 orang dari instansi pusat, sementara 351 lain dari instansi daerah. Mereka diberhentikan melalui Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) sebagai PNS oleh masing-masing PPK. Hingga Januari 2019, penyikapan putusan terhadap sisa 1.964 PNS yang sudah inkrah masih belum tuntas. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir menyatakan, lembaganya akan bertemu lagi dengan Kemendagri dan BKN. “Perlu ada dorongan dan peringatan untuk PPK agar segera melaksanakan tugas. PPK harus patuh jalankan perintah undangundang. Kemenpan RB juga akan gandeng Mahkamah Konstitusi (MK) dan BPK guna mendata kerugian negara,” ujar Mudzakir. O TEGAR RIZQON ALFIAN | ARIF RAHMAN

AS SIAP KIRIM 5.000 TENTARA KE VENEZUELA » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.