Harian Nasional

Page 1

RABU, 30 MEI 2018 | Nomor 1474 Tahun V

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

JEJAK NEGERI SERIBU PANTAI

BONUS JUARA “RAJA SAMBA”

»A11

»B17

A

IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H RABU, 30 MEI 2018 KAMIS, 31 MEI 2018 JAKARTA Maghrib 17.47 Imsak Subuh

04.27 04.37

SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh

04.05 04.15

MEDAN Maghrib 18.35 Imsak Subuh

04.42 04.52

MAKASSAR Maghrib 17.58 Imsak Subuh

04.34 04.44

BALIKPAPAN Maghrib 18.15 Imsak Subuh

04.38 04.48

MANADO Maghrib 17.47 Imsak Subuh

04.02 04.12

JAYAPURA Maghrib 17.37 Imsak Subuh

04.05 04.15

Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya

JAKARTA (HN) L a n g k a h Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyematkan larangan eks narapidana (napi) korupsi (koruptor) maju dalam pemilihan legislatif (pileg) pada Pemilu 2019 lewat Peraturan KPU (PKPU) terus menuai dukungan. Penyelenggara diminta tak surut melangkah demi menjadikan lembaga legislatif bersih dari orang-orang “kotor” yang pernah terlibat kasus rasuah. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, KPU selaku penyelenggara memiliki hak kemandirian untuk membuat regulasi yang bertujuan menghasilkan pemilu bersih, termasuk menekan angka korupsi, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan PKPU soal larangan napi korupsi “nyaleg”, bisa menempuh jalur hukum (gugatan) ke MK. “Kami tetap meyakini bahwa yang dilakukan KPU bagian dari kepastian sinkronisasi hukum di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak,” katanya di Jakarta, Selasa (29/5). Presiden Joko Widodo, kemarin menyatakan, keinginan eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg merupakan hak seseorang untuk berpolitik. Titi mengaku tidak heran atas pernyataan presiden setelah KPU menyampaikan rencana membuat PKPU Pemilu 2019 yang melarang eks terpidana kasus korupsi sebagai caleg. Presiden menilai hak politik seseorang tak bisa dipangkas. “Jika presiden berpandangan demikian, tidak mengejutkan, karena pemerintah sudah menyampaikan pandangannya ketika rapat konsultasi dengan KPU dan DPR yang juga dihadiri Bawaslu,” ujar Titi. Pendiri Constitutional and Electoral Reform (Correct) Hadar Nafis Gumay berpendapat, larangan koruptor ikut “nyaleg” sudah tepat. Dia menolak jika terobosan KPU dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Hadar, rencana KPU sangat progresif karena sesungguhnya publik layak ditawarkan caleg berkualitas dan

AWASI KETAT PENERIMAAN SISWA DI DAERAH » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

A4

Semarang

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PERAYAAN WAISAK Umat Buddha mengikuti prosesi pemercikan air berkah paritta jayanto saat ibadah Waisak 2562 BE/2018 di Wihara Ekayana Arama, Duri Kepa, Jakarta Barat, Selasa (29/5). Ribuan Umat Buddha merayakan Waisak 2562 BE/2018 di Wihara Ekayana Arama dengan tema Harmoni dalam Kebhinekaan untuk Bangsa.

LARANGAN EKS NAPI KORUPSI IKUT “NYALEG” DINILAI TEPAT berintegritas kelak, bukan eks koruptor. “Kami mendorong KPU tetap teguh memegang kemandirian dan keyakinan. Dalam catatan 20 tahun reformasi sistem pemilu Indonesia, salah satu tuntutannya yakni pemberantasan KKN,” kata Hadar. Bagi KPU, eks napi korupsi tidak layak aktif berpolitik. Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, lembaganya merasa perlu menyematkan aturan itu dalam draf rancangan PKPU karena korupsi dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan bangsa serta bersistemik. Larangan itu juga akan diberlakukan bagi eks napi yang terlibat kasus narkotika dan pelecehan seksual. “Mohon dipikirkan, mereka yang punya riwayat korupsi tidak layak

menjadi wakil rakyat,” ujar Arief. Peneliti Formappi Lucius Karus mengapresiasi keteguhan sikap KPU untuk tetap mengatur larangan bagi eks napi korupsi menjadi caleg. Sikap KPU, kata Karus, sekaligus menjadi koreksi serius atas pembentukan legislasi yang dimotori oleh DPR bersama pemerintah yang cenderung permisif pada isu yang sangat mendasar seperti soal larangan menjadi caleg bagi koruptor. “Pembuatan legislasi terkait isu politik selama ini memang sangat elitis. DPR dan pemerintah rela bekerja ngebut untuk membahas RUU Politik. Sangat berbeda jika RUU lain yang tak ada kaitan langsung dengan kepentingan politik. DPR dan pemerintah akan

LION AIR GROUP TAMBAH 132 PENERBANGAN LEBARAN » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A5

26-35°C

cenderung lamban, seperti RUU Terorisme,” kata Karus. Banyaknya dukungan terhadap KPU sekaligus tamparan bagi DPR, pemerintah dan juga partai politik (parpol) yang cenderung tidak jujur menyerap suara publik dalam menyusun aturan. Mereka malah cenderung memolitisasi aspirasi publik dengan kamuflase aturan menggunakan batasan waktu, bukan substansi persoalan korupsi. “KPU justru mengoreksi cara DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan yang selama ini cenderung elitis. Mereka hanya membaca kemauan elite yang ingin (agar) kesempatannya meraih kekuasaan tidak dihalang-halangi sekalipun pernah terbukti korupsi.” O ARIF RAHMAN | RIDWAN MAULANA

YINGLUCK KEMBALI BIKIN GERAH » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.