SENIN, 30 DESEMBER 2013 | Nomor 119 Tahun I
Inspirasi Kartun Jepang
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
TRANSPORTASI Arsenal Bertakhta Kemenangan 1-0 cukup DARAT untuk merebut takhta MAHAL klasemen dari Man City.
»C25
»A7
»B17
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
“Volcano Tour Merapi”
ANTARA | SIGID KURNIAWAN
Wisatawan menggunakan jip ketika mengikuti wisata “Volcano Tour Merapi” di kawasan lereng Gunung Merapi, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Minggu (29/12). Pada liburan Natal dan akhir tahun, jumlah pengunjung yang mengikuti wisata edukasi sekaligus memacu adrenalin dengan jip menyusuri kawasan sisa erupsi Merapi 2010 ini meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa.
Nurani Rakyat Tersakiti
Fasilitas berobat gratis kepada pejabat negara dan anggota keluarganya hingga ke luar negeri sebagai tindakan tidak adil. JAKARTA (HN) Sejumlah ka langan menilai Perpres 105 dan 106 Tahun 2013 yang memberikan fasilitas berobat gratis kepada pe jabat negara dan anggota keluarga nya hingga ke luar negeri sebagai tindakan tidak adil bagi rakyat. Untuk itu, kedua aturan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (16/12) itu, harus segera dicabut. “Memberikan fasilitas keuang an negara kepada pejabat ne gara secara berlebihan di tengah kemiskinan dan derita rakyat adalah sebuah kezaliman,” kata tokoh Nahdlatul Ulama KH Ahmad Hasyim Muzadi dalam keterangan tertulis yang diterima HARIAN NASIONAL, Minggu (29/12). Jakarta
24-32° C
Bandung
Menurut Rais Syuriah PBNU itu, diterbitkannya kedua per pres tersebut menyakiti nurani rakyat dan berpotensi menjadi pe micu perlawanan rakyat. “Ketika rakyat diminta tetap membayar iuran berkait dengan jaminan ke sehatan per Januari 2014 melalui pemotong an gaji, pejabat justru mendapat kemudahan dan ditang gung ABPN dan APBD. Ini tak fair.” Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka menilai pemerintah tidak kon sisten dalam menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mulai diterapkan tahun depan. Alih-alih membereskan sejumlah hal yang menjadi pe kerjaan rumah mempersiapkan
21-30° C
Semarang
25-33° C
Yogyakarta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, peme rintah justru mengeluarkan perpres yang memberikan kele luasaan pejabat dan keluargnya berobat gratis ke luar negeri. “Ini sungguh menyakitkan bagi rakyat,” ujar dia. Menurut Rieke, pemerintah tidak pro-rakyat miskin. Selain Perpres, Rieke menyebutkan alo kasi anggaran bagi masya rakat miskin hanya Rp 19.225 per orang per b ulan dan jaminan kesehatan 2014 yang ditanggung APBN ha nya 86,4 juta jiwa. Padahal, masih banyak masyarakat tak bisa meng akses pelayanan kesehatan. Data Badan Pusat Statis tik pada 2011 mencatat jumlah rumah tangga miskin mencapai 25,2 juta. “Seharusnya p enerima Jaminan Kesehatan Sosial mini mal 100,8 juta jiwa dengan asumsi 23-31° C
Surabaya
23-32° C
satu keluarga empat orang.” Alokasi APBN 2014 untuk jaminan kesehatan rakyat miskin dan tak mampu hanya Rp 19,9 triliun. Padahal, menurut dia, kebutuhannya mencapai Rp 56,7 triliun. Sedangkan kelom pok menengah ke atas tak akan menggunakan jaminan kesehat an sosial. Hal ini terlihat pada im plementasi Kartu Jakarta Sehat atau Jaminan Kesehatan Aceh. Seperti dikutip dari setkab. go.id, yang mendapatkan pela yanan itu pejabat yang memimpin kementerian dan diberi keduduk an atau hak keuangan dan fasili tas setingkat menteri. Sedangkan pejabat tertentu adalah pejabat yang memimpin lembaga peme rintah non-kementerian, pejabat eselon I, dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan serta fasilitas setingkat eselon I.
Denpasar
25-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Yang juga mendapatkan pela yanan adalah pimpinan lembaga negara meliputi Ketua, Wakil Ke tua dan Anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mah kamah Konstitusi (MK), dan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA). Direktur Operasi Ritel Jasindo Sahata Lumban Tobing mengatakan, nilai premi yang diperoleh sekitar 5.500 pejabat sebesar Rp 112 miliar. Artinya, nilai premi per orang rata-rata mencapai Rp 20 juta per tahun. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai, SJSN dan BPJS tidak mengatur prinsip-prinsip jaminan sosial, akan tetapi lebih berorientasi pada kepentingan bisnis. l TSULIS A ZAHRI | DION B ARINTO
» Berita Terkait di A5
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG