Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 30 JANUARI 2015 | Nomor 495 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Apel Lokal Terhambat Distribusi

Menciptakan Dapur Simpel nan Nyaman

»A7

»C25

A

WOLFSBURG VS BAYERN MUNICH

MANUSIA SALJU

B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pemilu Harus Dimaknai Limitatif MK kembali mengingatkan, KPU tidak bisa lagi menjadi penyelenggara pilkada. JAKARTA (HN) Pilkada Serentak 2015 kan sah karena sebelumnya kedua pasal diprediksi tak berjalan sesuai rencana itu produk hukum yang sah dan valid. karena berbagai persoalan krusial belum “Kini seharusnya MA yang menangani,” terselesaikan. Selain sejumlah pasal ujarnya. dalam UU Pilkada yang baru disahkan berMenurut Patrialis, pihaknya sudah masalah, legitimasi KPU dipertanyakan. bertemu pimpinan Komisi II DPR mem“Pilkada bukan rezim pemilu, sehingga peringatkan persoalan krusial ini. Dia meKPU tidak bisa lagi menjadi badan penye- negaskan, tak akan mencampuri urusan lenggara pilkada. Mengacu Pasal 22E UUD pilkada dan menyerahkan segala sesuatu 1945, pemilu harus dimaknai limitatif me- terutama payung hukum pada legislatif milih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan eksekutif. “Kini kan sedang dibahas dan Wakil Presiden yang dilaksanakan lima revisi UU Pilkada. Ini bisa jadi pintu tahun sekali. Makna ini yang dipegang masuk,” katanya. teguh dalam putusan MK No 13/PUU/ Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul XI/2013,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Zaman memastikan tak akan melanggar Akbar dihubungi HARIAN NASIONAL di keputusan final dan mengikat dari MK Jakarta, Kamis (29/1). tersebut. “Kami intens Menurut dia, saat membahas masalah ini. PILKADA SERENTAK membacakan pertimApakah akan dibentuk bangan putusan terBadan Penyelenggara sebut dua tahun silam, Pilkada atau diserahProvinsi, Kabupaten/Kota yang akan Melaksanakan Pilkada 2015 sesuai Pasal 18 UUD kan kewenangannya Akhir Masa Jabatan 1945 pilkada masuk ke pemerintah daerah. Provinsi 22-4-2014 Kalimantan Utara rezim pemerintahan Ini yang masih kami 3-8-2015 Jambi daerah adalah tepat. bahas,” ujarnya. 4-8-2015 Kalimantan Tengah Namun, tidak tertutup Rambe juga me8-8-2015 Kalimantan Selatan kemungkinan pemilihmastikan, soal siapa 15-8-2015 Sumatera Barat an kepala daerah diatur nanti yang bertang19-8-2015 Kepulauan Riau dalam UU tersendiri, gung jawab menangani 20-9-2015 Sulawesi Utara tetapi tidak masuk sengketa hasil pilkada, 29-11-2015 Bengkulu rezim pemilu seperti mengikuti putusan MK. 170 26 diatur Pasal 22E UUD “Kalau dilihat dari amar 1945. putusan, arahnya kemKABUPATEN KOTA “Jika memasukkan bali ke MA. Tetapi ada Sumber: KPU pemilihan kepala daerah problem di hakimnya menjadi bagian dari pemilu dan menjadi apakah menguasai soal pilkada. Nah, bekewenangan MK tidak sesuai makna ori- berapa waktu lalu, ada wacana Bawaslu ginal intent dari pemilu. Telah menjadi pen- bermetamorfosa. Tetapi itu juga perlu dirian MK dalam putusan No 1-2/PUU/ payung hukum,” tuturnya. XII/2014 yang menyebut kewenangan Menanggapi peliknya perkara, sejumlah lembaga negara yang secara limitatif di- pemantau pemilu mendesak pilkada setentukan dalam UUD 1945, tidak dapat rentak diundur hingga Juni 2016. Selain ditambah atau dikurangi undang-undang legitimasi KPU berisiko digugat, sejumlah atau putusan MK,” tutur Patrialis. pasal dalam UU Pilkada bermasalah. “Waktu Patrialis juga menjelaskan argumentasi merevisi sejumlah pasal dalam UU Pilkada mengapa MK tidak bersedia lagi mengadili bakal lama. Ada 200 pasal lho di perppu itu,” perkara perselisihan hasil pilkada. Me- kata Direktur Eksekutif Titi Anggraeni. nurut dia, penambahan kewenangan MK Menurut dia, revisi sejumlah pasal mengadili perkara perselisihan hasil pil- bukan pelemahan pengaturan pilkada kada dengan memperluas makna pemilu langsung, justru penguatan kualitas. “Asalseperti diatur Pasal 22E UUD 1945, inkon- kan para ahli dan pemangku kepentingstitusional. Dia mengatakan, meski MK tak an dilibatkan sehingga tak membuka celah lagi berwenang mengadili sengketa pilka- persoalan baru,” ujar Titi. da, semua putusan pilkada tetap dinyataO ARIF KUSUMA | TARI OKTAVIANI

ANTARA | WIDODO S JUSUF

DI 204 DAERAH

PERTEMUAN JOKOWI DAN PRABOWO Presiden Jokowi (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). Mereka bertemu dalam rangka silahturahmi dan membicarakan masalah bangsa terkini. » Berita di Halaman A3

Jakarta

23-32° C

Bandung

21-31° C

Semarang

25-32° C

Yogyakarta

23-31° C

Surabaya

23-33° C

Denpasar

24-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu