SELASA, 30 MEI 2017 | Nomor 1187 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SPORTS
HOTEL BANDARA
GAIRAH ZIDANE
BUKAN SEKADAR TRANSIT
»B17
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kewenangan Picu Korupsi IMSAKIYAH RAMADHAN 1438 H SELASA, 30 MEI 2017
JAKARTA Imsak 04.26 Subuh 04.36 Maghrib 17.47 SURABAYA Imsak 04.04 Subuh 04.14 Maghrib 17.21 MEDAN Imsak 04.42 Subuh 04.52 Maghrib 18.35 MAKASSAR Imsak 04.34 Subuh 04.44 Maghrib 17.58 BALIKPAPAN Imsak 04.38 Subuh 04.48 Maghrib 18.14 MANADO Imsak 04.01 Subuh 04.11 Maghrib 17.47 JAYAPURA Imsak 04.08 Subuh 04.18 Maghrib 17.39 UNTUK WILAYAH & SEKITARNYA
JAKARTA (HN) Dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) harus dijadikan momentum pembenahan. Peneliti Political Literacy Institute Adi Prayitno menilai, besarnya kewenangan dan tanggung jawab sebuah instansi dapat memunculkan peluang korupsi. Kemendes PDTT, misalnya, memiliki banyak tanggung jawab lantaran harus mengurusi persoalan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat penyelenggaraan kegiatan, termasuk pembuatan laporan pertanggungjawaban, rentan diselewengkan. Padahal di sisi lain, Adi mengingatkan, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki kewenangan terkait persoalan desa. “Semakin banyak kewenangan, potensi korupsi semakin terbuka,” kata Adi kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (29/5). Alhasil, ia berharap pemerintah merampingkan sejumlah kewenangan di instansi negara. Tujuannya, selain memperkecil potensi korupsi, perampingan juga untuk meminimalisasi tumpangtindih kewenangan. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyarankan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mereformasi jajarannya. Ia khawatir kasus suap tak sekadar melibatkan Irjen Kemendes PDTT Sugito. “Pejabat yang ngawur perlu diganti dan dilakukan reformasi,” imbau Fickar. Saat ini, menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji,
PRIORITASKAN ASPEK PROFESIONAL-NETRALITAS » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
Semarang
AFP | ARUN SANKAR
Pemerintah diharapkan menyederhanakan tanggung jawab Kemendes PDTT.
PROTES PELARANGAN JUAL-BELI SAPI Sebagian dari ribuan Muslim India menggelar protes di Chennai, Senin (29/5), menentang keputusan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang melarang jual-beli sapi untuk disembelih. Pemerintah Negara Bagian Chennai, belahan selatan India, Minggu (28/5), memaklumatkan menggugat pelarangan tersebut ke Mahkamah Agung. Sapi disakralkan oleh mayoritas pemeluk Hindu di India. Sejak berkuasa pada 2014, PM Modi dari poros kekuatan nasionalis Hindu bertekad lebih melindungi sapi. Kementerian lingkungan pemerintah federal, Jumat (26/5), mengeluarkan aturan yang berlaku nasional berupa pelarangan jual-beli hewan ternak di pasar untuk disembelih.
reformasi mental perlu terus digalakkan. Apalagi, sambungnya, celah korupsi turut dilatari tingginya kewenangan. Terkait insiden Kemendes PDTT, anggota BPK Agung Firman Sampurna menyatakan belum ada indikasi kasus serupa di kementerian dan lembaga lain. Kendati demikian, ia berharap masyarakat ikut memberikan informasi. “Kalau teman-teman menganggap ada (potensi korupsi) kami punya sistem, silakan laporkan dan pasti ditindaklanjuti,” kata Agung. Agung memastikan, pemberian predikat WTP bukan perkara mudah. Selain pemeriksaan dilakukan secara ketat, sambungnya, BPK juga memiliki sistem yang terstruktur.
A3
26-33°C
Semakin banyak kewenangan, potensi korupsi semakin terbuka. ADI PRAYITNO Peneliti Political Literacy Institute
Kendati demikian, Agung mengakui pengawasan terhadap individu sulit dilakukan. Karena itu, BPK menyerahkan proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri Diansyah
LION AIR GROUP TINGKATKAN KESELAMATAN » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
Denpasar
A7
23-34°C
mengatakan, belum ditemukan adanya indikasi suap terkait pemberian opini BPK oleh kementerian lain. “Jika ada informasi atau laporan masyarakat yang masuk, tentu kami proses.” Dalam kasus Kemendes PDTT, ia memastikan, KPK terus menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka, yakni Sugito, pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri, dan auditor BPK Ali Sadli. Dalam upaya penyidikan, penyidik KPK kembali menggeledah Kemendes PDTT. Menurut Febri, penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan. O AHMAD REZA | TARI OKTAVIANI
TRUMP: KORUT MENAMPAR CHINA » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG