JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016 | Nomor 993 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
JANJI STABIL SOUTHGATE
“MAHABHARATA” MELINTAS BATAS NEGARA
»B17
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Putusan MK Jadi Pegangan KPU pasrah jika pilkada di suatu daerah hanya diikuti satu pasangan calon tunggal.
SAMPAI JUMPA DI PON XX PAPUA
JAKARTA (HN) Pilkada Seren-
Pertunjukan kembang api pada upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional XIX di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/9) malam. PON XIX Jabar resmi usai. Sampai jumpa di PON XX di Provinsi Papua pada 2020.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
tak 2017 di tujuh daerah diprediksi diikuti pasangan calon tunggal. KPU sempat mengeluarkan surat edaran agar sejumlah parpol yang tergabung dalam koalisi parpol membongkar koalisi itu demi munculnya pasangan calon lain dalam kontestasi tersebut. Langkah KPU tersebut dipandang sudah melampaui kewenangan mereka sebagai penyelenggara pesta demokrasi di daerah itu. Apalagi, pada 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk membolehkan pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, yang kemudian diadopsi dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Pilkada dengan paslon tunggal sudah konstitusional,” kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (29/9). Menurut Fadli, KPU tidak perlu berupaya terlalu jauh mencegah munculnya pasangan calon tunggal. Terutama terkait dorongan agar partai politik (parpol) di daerah dengan satu bakal pasangan calon membongkar kembali susunan koalisi dukungannya. Seharusnya, upaya yang dibuat KPU melalui KPU di daerah hanya membuka kembali masa pendaftaran bakal pasangan calon mengingat kebijakan mendorong koalisi membongkar koalisi jutru membuka timbulnya masalah baru menyangkut pencalonan. “Akan muncul kerumitan-kerumitan lain,” ujarnya. Hanya saja, kata Fadli, parpol diwajibkan melakukan koreksi atas ketidakmampuan memunculkan bakal pasangan calon lain sehingga muncul pa-
» Berita di A2 & B23
sangan calon tunggal itu. “Korekasi bisa didorong melalui pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik,” katanya. Koordinator Nasioanl JPPR Masykurudin Hafids senada. Dia menilai, KPU telah melakukan intervensi kepada partai politik seturut dikeluarkannya kebijakan agar koalisi dukungan terhadap bakal pasangan calon tunggal di suatu daerah dibongkar kembali. KPU diminta lebih mengedepankan upaya memberikan pemahaman atau pendidikan politik kepada pemilih di daerah yang berpotensi munculnya pasangan calon tunggal. “Adanya pasangan calon tunggal bukan berarti tidak ada pilihan lain. Pemilih masih bisa menyatakan pilihan berbeda,” ujarnya. Ketua KPU Juri Ardiantoro
DJAROT AKUI DITELEPON IRMAN GUSMAN » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
MASA PENDAFTARAN II BAKAL PASLON KOTA TEBING TINGGI 27 September hingga 29 September 2016 KABUPATEN LANDAK 29 September hingga 1 Oktober 2016 KABUPATEN PATI 2 Oktober hingga 4 Oktober 2016 KABUPATEN KULON PROGO 28 September hingga 30 September KABUPATEN BUTON 27 September hingga 29 September KABUPATEN TAMBRAW 3 Oktober hingga 5 Oktober KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 2 Oktober hingga 4 Oktober 2016 Sumber: KPU
» BERITA TERKAIT DI A2
mengatakan, pembukaan kembali masa pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung variatif di tujuh daerah itu. “Ada yang sudah berakhir, masih berlangsung, dan belum digelar,” katanya. Dia meng-
HARGA BARU BBM SEGERA DITERAPKAN » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
akui adanya kebijakan KPU mendorong parpol yang telah berkoalisi untuk membongkar kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon tunggal. Dia juga mengakui, meskipun akan menimbulkan kerumitan, dorongan itu diperlukan sebagai bagian kesungguhan KPU menghadirkan pasangan calon lain agar pilkada berlangsung kompetitif seturut tertutupnya peluang digelarnya pilkada dengan bakal pasangan calon tunggal. Menurut Juri, KPU pasrah bila nanti pasangan calon tunggal tetap mengemuka di tujuh daerah itu. Artinya, pilkada di tujuh daerah itu tetap harus digelar kendati hanya diikuti satu pasangan calon, mengingat mekanisme pemilihan itu memang konstitusional. Terpenting, pen-
A7
Denpasar
didikan politik bagi pemilih di tujuh daerah itu tetap terpenuhi. Implementasi pendidikan politik itu diharapkan mampu membangun pemahaman kepada pemilih agar bisa menentukan pilihannya secara tepat kendati pilkada hanya diikuti satu pasangan calon. “Untuk itu, sosialisasi mengenai (kemungkinan) pilkada pasangan calon tunggal harus digencarkan,” ujarnya. Konsekuensi dari kontestasi yang hanya diikuti satu pasangan calon tunggal, perlu publikasi mekanisme pemilihan ketika pemungutan suara digelar pada 15 Februari 2017. “Sebelumnya (Pilkada Serentak 2015) dalam bentuk setuju dan tidak setuju, kini antara pasangan calon tunggal dan kotak kosong.” O ARIA TRIYUDHA
RUSIA TOLAK HENTIKAN SERANGAN KE SURIAH » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG