Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 31 JANUARI UARI 2019 | Nomor 1662 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

KEAJAIBAN RASA SYUKUR

QATAR BERPESTA

» A11

» B17

A

Berdasarkan validasi penyelenggara, terdapat 49 caleg koruptor pada Pemilu 2019. JAKARTA (HN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memvalidasi nama-nama calon anggota legislatif yang tercatat dalam daftar caleg tetap (DCT) guna memastikan kebenaran data kandidat, terutama yang berstatus eks narapidana (napi) kasus korupsi (koruptor). Berdasar rilis yang disampaikan KPU, Rabu (30/1) malam, tercatat 49 caleg koruptor pada Pemilu 2019. Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks napi kasus korupsi, bandar narkotika dan pelaku kejahatan seksual mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di parlemen. Menurut Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, validasi nama para caleg penting dilakukan agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari. KPU tadi malam resmi mengumumkan nama caleg koruptor, setelah memastikan seluruh data akurat. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang kandidat sehingga tidak keliru memilih sosok yang layak sebagai anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota kelak. Koruptor dinilai tidak pantas menjadi ang-

OR CALEG KORUPT

(PILEG 2019)

1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8.

PARTAI GOLKAR Hamid Usman (DPRD Prov Maluku Utara 3, n 1) Heri Baelanu (DPRD Kab Pandeglang 1, n 9) Dede Widarso (DPRD Kab Pandeglang 5, n 8) Saifut T Lami (DPRD Kab Tojo Una Una 1, n 12) Desy Yusandi (DPRD Prov Banten 6, n 4) Edy Muklison (DPRD Kab Blitar 4, n 1) Petrus Nauw (DPRD Papua Barat 2, n 12) M Agus Mulyadi (DPRD Prov Banten 9, n 5)

gota dewan. “KPU memastikan mana nama caleg yang benar berstatus koruptor agar tidak muncul gugatan ketika ternyata kami keliru. KPU harus teliti agar tidak memicu masalah yang merepotkan,” katanya di Jakarta, kemarin. Dalam proses validasi, KPU mengajak koalisi masyarakat untuk menyandingkan data-data yang dimiliki. Pengecekan data nama caleg, kata Pramono, dipastikan detail karena merujuk dokumen verifikasi faktual yang dikantongi KPU di daerah. KPUD telah mengecek seluruh daftar caleg ke pengadilan setempat, mana di antara mereka yang berstatus napi koruptor. “Kami tidak hanya mengumumkan caleg eks napi korupsi melainkan juga kasus lain seperti narkoba, kejahatan seksual, dan sebagainya secara bertahap,” ujar Pramono. Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, keputusan lembaganya mengumumkan caleg koruptor merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam regulasi itu disyaratkan status caleg koruptor diungkap secara terbuka kepada publik. Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur seorang caleg tidak boleh berlatar terpidana dengan ancaman lima tahun penjara, kecuali sudah mengumumkan statusnya itu ke publik. Berdasarkan data Indo-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PARTAI GERINDRA M Taufik (DPRD Prov DKI Jakarta 3, n 1) Herry Jones Johny Kereh (DPRD Prov Sulut 1, n 2) Husen Kausaha (DPRD Prov Maluku Utara 4, n 2) Al Hajar Syahyan (DPRD Kab Tanggamus 4, n 1) Ferizal (DPRD Kab Belitung Timur 1, n 1) Mirhammuddin (DPRD Kab Belitung Timur 2, n 1)

1. 2. 3. 4. 5.

PARTAI HANURA Mudasir (DPRD Prov Jawa Tengah 4, n 1) Welhelmus Tahalele (DPRD Prov Maluku Utara 3, n 2) Akhmad Ibrahim (DPRD Prov Maluku Utara 3, n 5) Warsit (DPRD Kota Blora 3, n 1) Moh Nur Hasan (DPRD Kab Rembang 4, n 1)

PARTAI DEMOKRAT 1. Jones Khan (DPRD Kota Pagar Alam 3, n 1)

PROYEK MRT FASE II MOLOR » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A5 Semarang

ANTARA | BASRI MARZUKI

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PEMBAGIAN PENYULING AIR Aktivis lembaga kemanusiaan internasional iAID memperagakan penggunaan alat penyuling air minum kepada korban gempa di Kamp Pengungsian Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (30/1). Sejumlah lembaga kemanusiaan internasional turun tangan membantu korban bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sigi, serta Donggala.

nesia Corruption Watch (ICW), Partai Golkar menempati posisi terbanyak mengirim kadernya yang berstatus koruptor, disusul Partai Gerindra, dan Hanura. Peneliti ICW Donal Fariz tak menampik, data ICW bisa saja kurang akurat sehingga jumlah napi koruptor yang terdaftar sebagai caleg memungkinkan bertambah. ICW, kata dia, semula

merilis 40 caleg koruptor, lalu bertambah jadi 46 nama. Menurut Donal, pengumuman caleg koruptor oleh KPU merupakan tindakan preventif, sekaligus bentuk transparansi.“Kami berharap publik bisa melihat dengan rasional setelah nama-nama tersebut diumumkan,” kata Donal. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray

Rangkuti berpendapat, kebijakan KPU mengumumkan caleg koruptor demi mewujudkan lembaga legislatif bersih mengingat tak sedikit pejabat parlemen terjaring tangkap tangan oleh KPK. Dengan begitu, pemilih tidak akan “membeli kucing dalam karung” karena mengetahui track record para kandidat.

2. Jhony Husban (DPRD Kota Cilegon 1, n 4) 3. Syamsudin (DPRD Kab Lombok Tengah 5, n 6) 4. Darmawati Dareho (DPRD Kota Manado 4, n 1)

PARTAI GARUDA 1. Yulius Dakhi (DPRD Kab Nias Selatan 1, n 1) 2. Ariston Moho (DPRD Kab Nias Selatan 1, n 3)

PBB 1. Nasrullah Hamka (DPRD Prov Jambi 1, n 10)

PARTAI PERINDO 1 .Samuel Buntuang (DPRD Prov Gorontalo 6, n 1) 2. Zulfikri (DPRD Kota Pagar Alam 2 nomor urut 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

PAN Abdul Fattah (DPRD Prov Jambi 2, n 1) Masri (DPRD Kota Belitung Timur 1, n 2) Muhamad Afrizal (DPRD Kab Lingga 3, n 1) Bahri Syamsu Arief (DPRD Kota Cilegon 2, n 1) PARTAI BERKARYA Mieke Nangka (DPRD Sulawesi Utara 2, n 4) Arief Armain (DPRD Prov Maluku Utara 4, n 1) Yohanes Marinus Kota (DPRD Kab Ende 1, n 1) Andi Muttarmar Mattotorang (DPRD Kab Bulukumba 3, n 9)

TEMUAN DBD MASIH RENDAH » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

PKPI 1. Joni Kornelius Tondok (DPRD KabToraja Utara 4, n 1) 2. Matius Tungka (DPRD Kab Poso 3, n 2) PDI-P 1. Abner Reinal Jitmau (DPRD Prov Papua Barat 2, n 12)

DPD RI Syahrial Kui Damapolii (DPD Sulawesi Utara, n 40) Abdulllah Puteh (DPD Aceh, n 21) Abdillah (DPD Sumatera Utara, n 39) A Yani Mulu (DPD Sulawesi Tenggara, n 67) La Ode Bariun (DPD Sulawesi Tenggara, n 68) Masyhur Masie Abunawas (DPD Sultra, n 69) Hamzah (DPD Prov Bangka Belitung, n 35) Lucianty (DPD Prov Sumatera Selatan, n 41) Ririn Rosyana (DPD Kalimantan Tengah, n 41)

n = nomor urut PKS 1. Maksum DG Mannassa (DPRD Kab Mamuju 2, n 2)

A8 Denpasar

O ARIF RAHMAN

>> Berita Terkait di Halaman A3

MASJID DI MINDANAO DISERANG » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Sumber:KPU RI

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu