Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 31 MEI 2018 | Nomor 1475 Tahun V

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

SEMARANG, CITA RASA NIRBATAS

ARGENTINA BERANI BERSAING!

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Wapres Jusuf Kalla sepakat tentang larangan eks napi korupsi ikut “nyaleg”.

KAMIS, 31 MEI 2018 JUMAT, 1 JUNI 2018 JAKARTA Maghrib 17.47 Imsak Subuh

04.27 04.37

SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh

04.05 04.15

MEDAN Maghrib 18.36 Imsak Subuh

04.43 04.53

MAKASSAR Maghrib 17.59 Imsak Subuh

04.35 04.45

BALIKPAPAN Maghrib 18.15 Imsak Subuh

04.39 04.49

MANADO Maghrib 17.47 Imsak Subuh

04.02 04.12

JAYAPURA Maghrib 17.37 Imsak Subuh

04.05 04.15

Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya

JAKARTA (HN) Komitmen partai politik (parpol) mendukung pemberantasan rasuah diragukan lantaran mayoritas memberi jalan bagi eks narapidana korupsi (koruptor) maju jadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. KPU, selaku penyelenggara diminta tak surut buat regulasi lewat Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan eks napi korupsi ikut “nyaleg” karena punya kewenangan yang mandiri. Sikap penolakan DPR RI terlihat saat rapat konsultasi yang dihadiri pemerintah, KPU, dan juga Bawaslu, beberapa waktu lalu. KPU cenderung terpojok lantaran hampir semua yang hadir tidak berpihak pada rumusan PKPU yang disusun, terutama menyangkut larangan eks koruptor. Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Andrian Habibie menilai, wakil rakyat tak layak bermental korup. “Agak aneh jika caleg telah terbukti korupsi kemudian berniat kembali menduduki posisi atau jabatan. Lebih aneh lagi jika nanti terpilih kembali. Jika parpol memiliki etika, seharusnya tidak bisa memasukkan seorang koruptor ke sistem yang ada,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (30/5). Dukungan publik terhadap KPU agar tetap menyematkan larangan eks napi korupsi dalam PKPU Pemilu 2019 dinilai mendesak. Apalagi, elite parpol hingga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo turut bicara di publik, memperlihatkan sikap ketidaksetujuan dengan KPU. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, pemberantasan korupsi di Tanah Air membutuhkan dukungan solid masyarakat. Pasal 169 huruf D UU Nomor 7 Tahun 2017 turut mengatur larangan calon presiden (capres)

PENDIDIKAN PANCASILA DIREVITALISASI » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

A2

Semarang

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H

PEMIMPIN DAN LAYANG-LAYANG

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menerbangkan layang-layang saat menghadiri pameran layang-layang Indonesia-India di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (30/5). Acara ini berlangsung di sela kunjungan resmi kali pertama Modi ke Tanah Air.

Perludem berharap, penolakan berbagai pihak tidak menggoyahkan KPU terus maju membuat aturan (larangan eks napi) ikut nyaleg. TITI ANGGRAINI DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM

dan calon wakil presiden (cawapres) yang pernah melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. KPU juga sudah menetapkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan DPD yang melarang calon berlatar belakang eks napi korupsi, bandar narkoba serta kejahatan seksual dan anak. “KPU punya kemandirian dalam membuat kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin UUD 1945. Saya berharap semua pihak bisa menerima aturan

WINGS AIR BUKA RUTE AMBON-FAKFAK » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

yang dibuat KPU karena sama sekali tidak mengakibatkan kerugian parpol,” ujar Titi. Justru, kata Titi, aturan ini akan berdampak positif bagi kepercayaan dan legitimasi publik atas keberadaan parpol peserta pemilu. Harapannya, bisa memicu optimisme publik pada penyelenggaraan pemilu karena mereka yakin dengan kualitas rekam jejak para caleg. Menurut Titi, pernyataan Ketua DPR yang menyebut KPU melanggar undang-undang, biar pengadilan yang memutuskan. Dukungan terhadap KPU juga disuarakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebagaimana dikutip Antara. Menurut dia, “Saya setuju dan mendukung, agar DPR punya wibawa yang baik.” Wapres mengatakan, pelarangan terhadap eks koruptor dapat meminimalisasi tindak pidana korupsi, khususnya yang menyangkut para anggota parlemen. Dalam menjaring orang-orang baik harus ada faktor. “Orang bekerja saja harus pakai surat keterangan kelakuan baik, apalagi mau jadi anggota

A5

26-35°C

BERITA DI HALAMAN

» A14, A16

DPR. Jika anggota DPR cacat, bagaimana jadinya nanti,” kata Wapres Kalla. Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, draf PKPU yang disusun lembaganya belum diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Hingga kemarin sore, KPU masih melakukan rapat pleno. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, KPU juga harus mencermati aturan perundangan soal hak politik warga negara jika melarang eks napi korupsi menjadi caleg. KPU dinilai tak bijaksana jika bersikukuh melarang eks napi korupsi menggunakan hak politik sebagai WNI untuk dipilih jadi caleg. UU No 7/2017 tentang Pemilu mengatur, eks napi yang sudah menjalani masa hukuman penjara lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik atas kasus yang pernah menjeratnya. O ARIF RAHMAN | RIDWAN MAULANA

UKRAINA-RUSIA SALING TUDING SOAL PENEMBAKAN WARTAWAN » Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Berkaitan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, harian ini TIDAK TERBIT pada Jumat, 1 Juni 2018. HARIAN NASIONAL akan terbit lagi pada Sabtu, 2 Juni 2018. Kepada pembaca dan relasi harap maklum.

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.