Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 3 AGUSTUS 2018 | Nomor 1520 Tahun V

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

SOTO LEGENDA NUSANTARA

THE REDS CALON JUARA

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

SUNGAI MENGERING Warga membawa air dari dasar Sungai Cipamingkis yang kering di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/8). Sebagian besar warga di wilayah ini memanfaatkan air dari dasar Sungai Cipamingkis yang kering di musim kemarau untuk kebutuhan mencuci dan mandi.

ANTARA | ARIF FIRMANSYAH

JAKARTA (HN) K o n t r o v e r s i terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyesuaikan jaminan pembiayaan di sejumlah pelayanan kesehatan terus bergulir. Pasalnya, kebijakan yang didasari upaya BPJS Kesehatan melakukan efisiensi guna menghindari defisit keuangan ini dinilai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “BPJS sebenarnya menghemat Rp 388 miliar dari defisit, tetapi apa yang terjadi adalah kerugian yang lebih besar (untuk masyarakat),” kata Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis di Kantor PB IDI, Jakarta, Kamis (2/8). BPJS Kesehatan sebelumnya mengeluarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018. Aturan ini mengatur penyesuaian penjaminan pembiayaan untuk pelayanan penyakit katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Ilham menjelaskan, salah satu kerugian yang berpotensi ditimbulkan dari pemberlakuan tiga peraturan itu adalah menurunnya kualitas pelayanan. Dia mencontohkan pelayanan persalinan bayi lahir sehat. Menurut Ilham, proses melahirkan sulit diprediksi sehingga kerap terjadi komplikasi. Biaya yang dikeluarkan kemungkinan lebih besar dari upaya efisiensi apabila pasien mengalami komplikasi. Ilham berpendapat, kebijakan tiga peraturan baru yang diterapkan sejak 21 Juli lalu itu juga mengintervensi profesi dokter. Sebab, persoalan standardisasi merupakan ranah profesi. Karena itu, tidak boleh diintervensi persyaratan administrasi. “IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdijampel Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 untuk direvisi sesuai kewenangan.” Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Bhakti Pulungan menilai, kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan juga menghambat misi Indonesia menurunkan angka

9 Kebijakan BPJS Kesehatan menyesuaikan jaminan pembiayaan di sejumlah sektor pelayanan bisa menghambat program pemerintah. kematian ibu dan bayi. Angka stunting atau anak yang mengalami kekurangan gizi kronis juga berpeluang meningkat. Aman mengingatkan, BPJS Kesehatan seharusnya mencegah anak mengalami sakit pada masa emasnya. Persiapan maksimal perlu dilakukan saat proses persalinan. Alat bantu proses melahirkan tidak boleh dibatasi. Aman mendesak, pemerintah menerapkan sistem cost sharing untuk mengatasi defisit pada BPJS Kesehatan. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, tiga peraturan baru BPJS Kesehatan sebenarnya bersifat internal

NETRALITAS PEJABAT TAK BISA DITAWAR » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

A3

Semarang

sehingga tidak secara langsung memengaruhi pihak lain. Menurut Agus, desakan pencabutan aturan yang dilakukan pihak profesi patut dicurigai. Dia menyebut, masih ada tindakan medis yang tidak sesuai kebutuhan. Hal ini berpotensi membuat anggaran yang ditanggung membengkak. “Jangan sampai ada pihak lain yang membuat rugi negara dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk mengambil keuntungan,” katanya. Pengamat Asuransi Kesehatan Chazali Situmorang mengatakan, pemerintah sudah saatnya menambah anggaran untuk BPJS

LION AIR LAYANI CARTER PENERBANGAN HAJI » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Kesehatan. Menurut dia, sistem cost sharing tidak haram jika negara benar-benar tidak mampu. Menurut Chazali, kebijakan baru BPJS Kesehatan merupakan upaya efisiensi. Tujuannya untuk menghindari kian lamanya waktu pelunasan tunggakan klaim dari rumah sakit. Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief berujar, tiga peraturan baru yang dikeluarkan bagian dari upaya efisiensi. “Ke depan juga akan ada aturan lainnya untuk mengatasi defisit (keuangan). Selama ini upaya efisiensi kerap dianggap

A5

Denpasar

SIKAP PENGURUS BESAR (PB) IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) TERHADAP TIGA PERATURAN BPJS

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 merugikan masyarakat dalam mendapatkan mutu pelayanan kesehatan berkualitas. Sesuai Pasal 22 dan 25 Perpres Nomor 12 Tahun 2013, semua jenis penyakit dalam kebijakan baru BPJS harus dijamin. Perdirjampel Nomor 2, 3, dan 5 berpotensi melanggar Pasal 24 Ayat 3 UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004. Perdirjampel Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 tidak mengacu pada Perpres 19 Tahun 2016 tentang JKN, khususnya pasal 43a Ayat 1. Perdirjampel Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan Permenkes Nomor 76 Tahun 2016. IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdirjampel Nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 untuk direvisi sesuai kewenangan BPJS Kesehatan. IDI meminta defisit BPJS Kesehatan tidak dijadikan alasan menurunkan kualitas pelayanan. IDI bersama-sama stakeholder lain mendorong Kemenkes memperbaiki regulasi penjaminan dan pengaturan skema pembiayaan untuk mengatasi defisit pembiayaan JKN. IDI mendorong terbitnya Perpres tentang iuran/urun biaya sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang SJSN Sumber: PB IDI

pemotongan mutu. Padahal, BPJS Kesehatan berupaya menciptakan standar pelayanan.” O ALVIN TAMBA

IRAN LATIHAN PERANG, ANCAM KERAHKAN MILITER » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.