RABU, 3 FEBRUARI 2016 | Nomor 804 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
KAUKUS IOWA 2016
Wings Air Buka Rute Lampung-Bandung
Ted Cruz Benamkan Pamor Trump
»A7
»A15
» C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN REVISI UNDANG-UNDANG KPK
Klaim DPR Dinilai tak Beralasan EVAN DIMAS
MENUJU SPANYOL
Mantan pemain timnas Indonesia muda Evan Dimas Darmono berfoto di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (2/2). Pemain berusia 20 tahun itu akan mengikuti uji coba selama empat bulan di klub Espanyol B, Spanyol. » Berita di Halaman B24 HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Rencana pengubahan sejumlah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui revisi UU KPK, terus menuai polemik. Beberapa penilaian mencurigai DPR mengesankan memiliki kepentingan tersendiri dengan merevisi UU KPK. Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, empat usulan pengubahan kewenangan KPK jelas berdampak pelemahan dalam sistem pemberantasan korupsi. “RUU KPK yang disebut DPR untuk menguatkan pemberantasan korupsi tak beralasan,” katanya di Jakarta, Selasa (2/2). Dalam draf usulan RUU KPK, beberapa pengubahan menjadi poin dalam upaya merevisi, yakni pembentukan dewan pengawas, penghentian penyidikan, penyadapan harus seiring dewan pengawas, serta KPK tak diperkenankan mengangkat penyidik dan penyelidik secara independen. Terkait empat usulan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyatakan tak berimbas pelemahan. Selain itu, kata dia, pemerintah tak akan mengubah empat usulan tersebut. “Menko Polhukam (Luhut) sebaiknya tegas menariknya. Jangan terkesan Presiden ambigu dan ragu dalam hal yang sensitif ini,” ujar Busyro. Menurut Busyro, empat rencana perubahan itu tidaklah realistis. Selain itu, ia khawatir pengubahan dapat menjadikan praktik korupsi massif. “Soal penyadapan tampaknya DPR sangat khawatir. Itu karena kebanyakan anggota dewan terjaring OTT oleh KPK berdasarkan hasil sadapan. DPR tidak mau tahu risiko kebocoran jika harus izin dewan pengawas,” ungkapnya. Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, kekukuhan sebagian anggota DPR (merevisi UU KPK)
justru menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan tujuan revisi. Padahal, kata Bambang, suara penolakan justru lebih besar. “Tidak ada naskah akademik yang bisa dijadikan dasar rujukan. Apa alasan dan argumentasi atas pasal-pasal yang akan direvisi? Bila benar tidak ada naskah itu, berarti ada proses yang cacat secara prosedural karena telah melanggar tata cara pembuatan UU,” tuturnya.
Terkait empat usulan pengubahan, Bambang khawatir dapat mengintervensi independensi KPK. Imbasnya, KPK kehilangan marwah dan legitimasi dalam menjalakan tugas. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan memberi masukkan kepada DPR terkait hal-hal yang perlu diubah dalam RUU KPK. Pimpinan, kata dia, tengah membaca dan mempelajari pasal apa saja yang sebaiknya disentuh
atau disempurnakan. “Kami akan koreksi dan sempurnakan, tujuannya dapat memperkuat KPK,” katanya. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan, secara keseluruhan pimpinan akan menolak jika revisi dapat melemahkan KPK. Rencananya, hari ini DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan KPK. Pandangan KPK menjadi pertimbangan perubahan draf RUU. O RIDWAN MAULANA
JALAN CERITA RUU KPK 26 Okt 2010: Komisi Hukum DPR mulai mewacanakan RUU KPK | 24 Jan 2011: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengajukan usulan RUU KPK. Komisi III diminta menyusun draf naskah akademik dan RUU KPK. Prolegnas Prioritas 2011 memasukkan RUU KPK | 25 Okt 2011: Ketua Komisi III Benny K Harman menyatakan UU KPK harus direvisi. 10 poin diusulkan, semisal kewenangan merekrut penyidik dan penunut, penyadapan, dan pemberian SP3 | 23 Feb 2012: Badan Legislasi DPR memunculkan naskah RUU KPK. Kewenangan penuntutan hilang, penyadapan harus izin ketua pengadilan, pembentukan dewan pengawas, dan kasus yang ditangani di atas Rp 5 miliar | 3 Jul 2012: Rapat Komisi III tujuh fraksi menyetujui UU KPK direvisi: Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, Hanura | 27 Sep 2012 | Ketua Komisi III Gede Pase Suardika menyatakan DPR akan mempercepat pembahasan RUU KPK | 4 Okt 2012: Rapat Komisi III menyepakati melanjutkan naskah RUU KPK melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Baleg | 8 Okt 2012: Presiden SBY memberikan dukungan kepada KPK dan mengkritik rencana merevisi UU KPK | 16 Okt 2012: Panja RUU KPK menghentikan pembahasan RUU KPK. Seluruh fraksi menolak RUU KPK | 9 Feb 2015: Surat Keputusan DPR tentang Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015 keluar ditandatangani Setya Novanto. RUU KPK masuk dalam urutan 63, usulan DPR | 19 Jun 2015: Presiden Jokowi membatalkan rencana pemerintah membahas RUU KPK | 23 Jun 2015: Seluruh fraksi sepakat memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2015 | 13 Okt 2015: Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU KPK | 27 Nov 2015: Baleg DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyetujui RUU KPK menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada 2015 | 2 Des 2015: Presiden Jokowi menyatakan RUU KPK inisiatif DPR | 15 Des 2015: Rapat paripurna DPR memutuskan memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas 2015 | 26 Jan 2016: DPR menyepakati RUU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Gerindra menolak | 1 Feb 2016: RUU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Baleg DPR RI SUMBER: INDONESIA CORRUPTION WACTH Jakarta
23-34°C
Bandung
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG