SELASA, 3 APRIL 2018 | Nomor 1429 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
JUVENTUS vs REAL MADRID
MELODI CINTA DI TAMAN JIWA
REUNI PENUH TEKANAN
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
HAKIM
JAKARTA (HN) M a h k a m a h
MK
BERMASALAH
KETUA MK 2008-2013 AKIL MOCHTAR KASUS: Terlibat praktik suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK serta tindak pidana pencucian uang. HUKUMAN: Divonis seumur hidup. HAKIM MK 2013–2017 PATRIALIS AKBAR KASUS: Terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny, agar memengaruhi putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. HUKUMAN: Divonis 8 tahun penjara.
25-31°C
Bandung
Sumber: Berbagai Sumber
Ketua MK terpilih Anwar Usman (kiri) dan Wakil Ketua MK terpilih Aswanto usai prosesi pengucapan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4). Anwar Usman dan Aswanto resmi menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020.
dependensi Anwar Usman masih membekas di publik menyangkut perkara konstitusi yang melibatkan lembaganya terdahulu Mahkamah Agung (MA). Anwar diduga masih terdaftar sebagai anggota Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Erwin mendorong Anwar membuat pernyataan terbuka di publik bahwa bukan lagi seorang hakim di bawah struktur MA. “Ini tak sekadar menjamin independensinya, tapi juga MK dari institusi peradilan lain,” ujar Erwin. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang
PAJAK 17 INDUSTRI DIBEBASKAN » Jakarta
Ketua MK 2015-2017 ARIEF HIDAYAT KASUS: Terbukti melanggar etik karena menemui politikus dan anggota DPR RI berkaitan pemilihan hakim konstitusi perwakilan DPR RI dan Ketua MK. Mengirimkan katebelece kepada Jamwas Kejaksaan Agung untuk membina seorang kerabatnya yang menjadi jaksa. SANKSI: Teguran lisan oleh Dewan Etik MK.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Konstitusi (MK) patut meniti pembenahan guna mengembalikan kepercayaan publik atas sejumlah perkara yang melibatkan ketua dan hakim konstitusi, menyusul terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua menggantikan Arief Hidayat. Di tahun politik, peran MK krusial karena bakal dihadapkan gugatan sengketa pilkada dan pemilu yang rentan dengan praktik suap. Potret suram MK akibat perilaku buruk mantan Ketua MK Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar diharapkan tidak terulang. Begitu juga sejumlah kasus pelanggaran etik Arief Hidayat yang telah mencoreng nama baik hingga runtuhnya kepercayaan rakyat, harus jadi catatan agar marwah lembaga konstitusi tertinggi di Tanah Air itu bisa terjaga di bawah kepemimpinan Ketua MK Anwar Usman. Menurut Pengamat Hukum Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar, Ketua MK terpilih Anwar Usman tentu memiliki beban yang berat dan harus bisa menyelesaikan persoalan yang mengaitkan nama baik lembaga konstitusi. Anwar pun dituntut menjaga integritas lembaga MK dengan menjalankan rekomendasi segala putusan etik dari Dewan Etik MK terhadap hakim konstitusi. “Jangan sampai Anwar Usman merasa berutang budi kepada hakim yang bermasalah, lalu mengeliminasi tuntutan publik terhadap perubahan di internal MK,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Senin (2/4). Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK periode 2018-2020, menggantikan Arief Hidayat melalui pemungutan suara oleh sembilan hakim konstitusi, kemarin. Dia terpilih atas perolehan suara tipis 5-4 dengan pesaingnya Hakim Konstitusi Suhartoyo. Sementara posisi Wakil Ketua MK, kini dihunikan Hakim Konstitusi Aswanto menggantikan jabatan Anwar Usman. Keduanya kemarin resmi disumpah di MK. Erwin berpendapat, kekhawatiran publik terhadap in-
20-30°C
A5 Semarang
Anwar Usman berjanji pertanggungjawabkan jabatan Ketua MK di dunia dan akhirat. Komarudin mengatakan, praktik suap Akil Mochtar dan Patrialis Akbar harus jadi cerminan Anwar Usman. Indonesia, kata dia, butuh seorang hakim yang negarawan dan bertindak, berpikir, serta berbicara demi negara. Ujang optimistis, Anwar Usman mampu menjaga rambu-rambu (kode etik) kehakiman karena
DIENG MASIH AMAN DIKUNJUNGI » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
latar belakangnya sudah teruji. “Anwar Usman sudah mengikuti berbagai tahapan serta uji kelayakan di DPR. Namun, semua proses itu tidak menjamin Anwar bekerja dengan mudah karena potensi suap selalu ada. Jadi kami tekankan agar pelanggaran etik dan praktik suap tidak terulang lagi di MK,” kata Ujang. Arief Hidayat mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di MK. Dia meminta Anwar Usman sebagai Hakim MK terpilih melanjutkan perjuangan dan menjadikan
A8
26-35°C
lembaga konstitusi lebih baik ke depan. Pilkada Serentak 2018, kata Arief, merupakan hajatan besar yang menjadi gerbang menuju pesta demokrasi nasional yakni Pemilu 2019. “Ketua MK bukan jabatan yang bisa mengontrol sembilan hakim. Apalagi, mereka memiliki independensi, imparsialitas, dan otonomi masing-masing dalam rangka memutus perkara. Terpenting, mengelola kekompakan dan manajemen,” ujar Arief. Anwar Usman mengakui, beban yang dipikul ke depan sangat berat. Jabatan Ketua MK, kata dia, merupakan amanah yang patut dijalankan sebaik mungkin agar tidak mengecewakan banyak pihak, terutama publik. Anwar berjanji mempertanggungjawabkan jabatan yang diemban di dunia maupun akhirat. “Ini amanah dari Tuhan,” kata Anwar. O ARIF RAHMAN
TANAH ROHINGYA BERGANTI PENGHUNI » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG