JUMAT, 3 JANUARI 2014 | Nomor 122 Tahun I
Energi Bersih untuk Masa Depan
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Angka Kemiskinan Bertambah
»C25
BANTENG LUKA
A
Kalau tiba saatnya beraksi, Messi akan bermain luar biasa.
»A7
»B17
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pemusnahan Virus Flu Burung
ANTARA | NOVRIAN ARBI
Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung membongkar dan membakar beberapa kandang yang dijadikan sangkar unggas yang telah terjangkit virus flu burung di kompleks Banjarsari Indah, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/1). Sangkar itu dimusnahkan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus H5N1 ke manusia akibat sekitar 40 unggas milik warga sekitar seperti burung, ayam, dan itik mati karena positif terjangkit dan telah dimusnahkan beberapa waktu lalu.
Ratu Atut Bersedia Lengser
Kuasa hukum masih menunggu surat pelimpahan kekuasaan dari Kementerian Dalam Negeri. JAKARTA (HN) Tersangka du
gaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Kon stitusi (MK) Ratu Atut Chosiyah akhirnya bersedia turun tahta dari tampuk Gubernur Banten. Melalui kuasa hukumnya, TB Sukatma, Atut menyatakan ber sedia melimpahkan kewenangan. Sukatma mengatakan, sikap tersebut ditunjukkan kliennya karena merasa tak ada pilihan lain, agar roda pemerintahan di Banten tetap berjalan. “Ibu Atut juga sayang warga Banten,” kata dia di Jakarta, Kamis (2/1). Menurut Sukatma, Atut tak ingin masalah yang merundung nya berimbas ke warga Banten. Dia mengatakan, sikap itu seka ligus mementahkan tudingan Jakarta
22-31° C
Bandung
kliennya masih ingin berkuasa dan tak rela melepaskan jabatan. Namun, surat pelimpahan atau bahkan pemberhentian dari ja batan gubernur hingga kini be lum diterima Atut. Sukatma menuturkan, kliennya sangat legowo akan me nyerahkan kekuasaan kepada Wakil Gubernur Rano Karno. Pi haknya masih menunggu surat pe limpahan kekuasaan dari Kemen terian Dalam Negeri (Kemendagri). Termasuk surat rekomendasi dari DPRD Banten. “Kalau ada, pasti dipertimbangkan,” ujar dia. Di sisi lain, meski telah me masuki 20 hari masa penahanan di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur, Atut masih ber status anggota aktif di Partai
22-25° C
Semarang
23-32° C
Yogyakarta
Golongan Karya (Golkar). Hal itu lantaran partai berlambang po hon beringin belum mengambil sikap terkait masalah yang di hadapi kakak kandung Tubagus Chaeri Wardana itu. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan, status Atut di internal partai hanya menung gu waktu. Golkar akan meng ambil sikap terkait masalah yang dijalani Atut. “Penonaktifan Atut menunggu suasana kondusif se cara psikologis,” katanya. Menurut Hajriyanto, Golkar tak ingin buru-buru mengambil keputusan sebab kondisi psiko logis dan perasaan kader men jadi hal utama. “Bisa dibayang kan bagaimana seseorang sedang jatuh terus ditimpukin,” ujarnya. Dia menegaskan, tak perlu ada desakan untuk segera menon aktifkan Wakil Bendahara Umum 23-30° C
Surabaya
25-32° C
DPP Golkar itu. Sebab ada me kanisme tersendiri dalam tubuh partai yang akan memberikan jawaban. Staf ahli Mendagri Rey donnyzar Moenek mengapresiasi sikap Atut yang bersedia me limpahkan kewenangan sebagai Gubernur Banten. Sikap terse but, dikatakan Moenek, sebagai itikad baik terhadap jalannya roda pemerintahan di Banten. Kemendagri bersama Peme rintah Provinsi Banten telah menyiapkan surat rancangan keputusan gubernur terkait pe limpahan wewenang dari Atut kepada Rano Karno. “Surat itu hanya tinggal menunggu tanda tangan Atut,” kata Moenek ke pada HARIAN NASIONAL. Dalam rencana pelimpahan, Rano akan mendapatkan ke wenangan melakukan evaluasi
Denpasar
23-31° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
peraturan daerah dan juga me mimpin rapat. Tapi, sejumlah hal masih menjadi domain Atut seperti kewenangan yang ber sifat atributif dan delegatif. Ihwal atributif, Moenek menjelaskan, sesuai amanat UU No.32 Ta hun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi hak yang me lekat kepada kepala daerah. Saat ini, Atut masih berstatus gubernur karena belum menjadi terdakwa. Untuk itu, kewenangan tersebut tetap melekat padanya. “Rotasi, promosi, serta mutasi pejabat juga tak dilimpahkan karena itu masih melekat,” ujar Moenek. Dia mengatakan, pe nandatanganan surat itu harus mendapatkan persetujuan KPK. Jika surat itu ditandatangani, otomatis pelimpahan kewenang an menjadi hak Rano. l AHMAD REZA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG