MINGGU, 3 MEI 2015 | Nomor 584 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SOSOK
Perempuan Kembar Pendiri Sekolah Darurat Kartini
Mengapa WiFi Bekerja Lebih Lambat?
»A6-A7
A
B13
»C21
SHOWTIME! Mayweather vs Pacquiao DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PSSI HENTIKAN KOMPETISI JAKARTA (HN) Kompetisi sepak bola Indonesia memasuki babak baru menyusul pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi bulan lalu. Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/5), memutuskan membatalkan dan menghentikan semua kompetisi musim 2015. PSSI menyebut kondisi itu sebagai force majeure. ‘’Keadaan force majeure terjadi di luar kehendak PSSI. Kami tidak bisa melakukan apa pun karena negara tidak memfasilitasi tugas dan wewenang PSSI,’’ ujar Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Umum PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya bulan lalu, usai Rapat Exco. Menurut Hinca, PSSI mengambil keputusan tersebut karena merasa tidak lagi mampu melakukan apa pun akibat pembekuan oleh Kemenpora. Ia menyebut dua hal mendasar yang melatari lahirnya keputusan akibat kondisi force majeure, yaitu surat pembekuan PSSI oleh Kemenpora tertanggal 17 April 2015 serta surat Menpora kepada Kepolisian Republik Indonesia pada 20 April 2015 agar tidak memberikan izin pertandingan. ‘’Ada kekuatan besar yang melakukan intervensi terhadap PSSI. Penyebab utamanya dua surat tertanggal 17 April dan 20 April. Sebelumnya kami mencoba berdialog dengan Menpora, tapi tidak mendapatkan tempat,’’ kata Hinca. Ia menjamin agenda Tim Nasional Indonesia tetap jalan meski kompetisi dihentikan. Hinca mengatakan PSSI akan mempersoalkan pemberhentian kompetisi, termasuk tidak mengabaikan tanggung jawab PSSI terkait timnas. PT Liga Indonesia, selaku operator kompetisi sekaligus ‘’aset’’ PSSI, mengikuti kondisi force majeure tersebut. CEO PT Liga Joko Driyono mengatakan, putusan force majeure segera ditindaklanjuti stakeholders serta pihak terkait, seperti klub maupun pemegang saham. ‘’Force majeure membuat kompetisi ISL dan Divisi Utama musim ini ditiadakan. PT Liga menganggap kompetisi selesai tanpa paripurna. Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan direksi dengan Jakarta
24-33° C
Bandung
22-29° C
PT Liga,’’ kata Joko. ‘’Kompetisi merupakan aset PSSI yang dilimpahkan kepada PT Liga. Akan ada mekanisme RUPS dan tentu saja harus mendapatkan izin PSSI.’’ Anggota Exco PSSI Gusti Randa mengatakan, jika Menpora atas nama pemerintah mencabut SK pembekuan PSSI dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemberian surat izin pertandingan, kemungkinan kompetisi bisa digulirkan lagi. Ia juga menyatakan secara tegas, terdapat mekanisme sanksi bagi tim yang melanggar aturan alias konsekuensi. ‘’Kita berharap SK pembekuan dicabut dan izin pertandingan bisa dikeluarkan. Dengan begitu, peluang kembali menggulirkan kompetisi mungkin bisa terbuka,’’ ujar Gusti Randa. Dari bahasa Prancis, force majeure secara harfiah bisa diartikan sebagai suatu kejadian atau kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, PSSI merujuk kepada Kemenpora sebagai kekuatan besar. PSSI memandang Kemenpora sengaja menghambat tugas dan peran PSSI dalam mengurus sepak bola nasional. Persoalan ini merupakan akumulasi hingga memuncak saat muncul surat pembekuan PSSI serta surat larangan izin pertandingan dari kepolisian. Peneliti Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menilai penggunaan kata force majeure mungkin tidak tepat dalam kisruh antara PSSI dan Menpora yang berujung berhentinya kompetisi. Menurut dia, force majeure juga memiliki makna kekuatan besar yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. ‘’Menurut saya penggunaan force majeure tidak tepat karena esensinya adalah di luar kemampuan manusia, semisal terhenti akibat bencana alam, kerusuhan, atau revolusi,” kata Erwin kepada HARIAN NASIONAL, Sabtu. ‘’Jika konteksnya SK Menteri, PSSI bisa melakukan gugatan kepada PTUN. Dalam artian, ini adalah hubungan vertikal antara Pemerintah dan
Semarang
25-33° C
Yogyakarta
23-32° C
Surabaya
ANTARA | VITALIS YOGI TRISNA
Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI memutuskan memberlakukan kondisi force majeure. Kompetisi bisa bergulir lagi jika Menpora mencabut surat pembekuan PSSI dan meminta kepolisian mengeluarkan izin pertandingan.
PENAHANAN NOVEL DITANGGUHKAN Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) keluar dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (2/5). Sempat ditahan, Novel akhirnya diberikan penangguhan usai mendapatkan jaminan dari lima pimpinan KPK. » Berita di Halaman A2
PSSI. Force majeure juga lazim digunakan dalam kontrak-kontrak.’’ Manajer Persebaya Surabaya Harry Gendar Sulaiman menilai force majeure berarti telah memasuki perkara yang lebih dalam, yakni ’’urusan perut’’ banyak orang. Selain Arema Cronus (Malang), Persebaya merupakan tim yang tidak mendapatkan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk mengikuti kompetisi kasta tertinggi QNB League yang sempat bergulir. Pemberlakuan force majeure sangat merugikan pemain. ‘’Setahu saya dalam kontrak pemain, jika terjadi kondisi force 25-33° C
Denpasar
25-34° C
Hujan Lebat
majeure, maka pihak klub tidak diwajibkan membayar penuh gaji pemain. Dengan kata lain, pemain tidak akan mendapatkan bayaran penuh,’’ ujar Harry. Menyikapi pemberlakuan kondisi force majeure oleh PSSI, Harry mengatakan akan berkoordinasi internal lebih dulu. Namun, katanya, yang paling dikhawatirkan tentu sanksi FIFA. Persebaya sebagai kontestan kompetisi tentu akan mengikuti aturan federasi dan operator kompetisi. ‘’Kita ingin Menpora dan PSSI menyelesaikan persoalan berdua dulu. Kita saat ini tunduk pada aturan federasi,’’ ujar Harry. O ARIF RAHMAN Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG