Harian Nasional

Page 1

SENIN, 3 OKTOBER 2016 | Nomor 995 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

DUET SERASI

MENGGAPAI PUNCAK BAWAKARAENG

»B17

»C25

EMPOLI 0-3 JUVENTUS

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

“Predator” Anak Tanpa Rehabilitasi

GAMAWAN DI UJUNG TANDUK » Jakarta

23-34°C

Bandung

20-30°C

A4 Semarang

IMIGRAN ANAK SRI LANKA Sejumlah anak imigran asal Sri Lanka menghuni tempat karantina bekas kantor imigrasi di Desa Punteuet, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (2/10). Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sedang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Sri Lanka dan India di Jakarta untuk memulangkan secara sukarela 43 warga Sri Lanka di Lhokseumawe yang terdampar imbas kapal rusak.

Proses hukum cepat, vonis berat, dan ajeg menjadi kunci efek jera. Cepat dan berat sudah mulai terealisasi.

ARIST MERDEKA SIRAIT KETUA KOMNAS PA

Yogyakarta

REZA INDRAGIRI PENGURUS LPA INDONESIA

» Berita Terkait di Halaman A5 nesia sebagai neraka bagi para predator seksual anak,” ujarnya. Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menyatakan, Perppu

CUKAI PLASTIK DIKAJI LAGI » 22-32°C

Sekarang belum ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab (upaya rehabilitasi), seharusnya di bawah kontrol Kementerian Sosial, karena masalah sosial. ANTARA | FILES

pemasangan chip. Hukuman tambahan itu tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Pemasangan chip diyakini membuat upaya pengawasan mantan terpidana mudah dilakukan. Pada catatan lain, Arist menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) umum belum efektif membina “predator” anak. Ia menyarankan untuk diterapkan lapas khusus, terutama pada anak. Tugas tersebut menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. “(Kemenkumham) Harus bekerja sama dengan Kemensos untuk rehabilitasi. Jadi tidak boleh satu kementerian, harus lintas kementerian supaya pemulihan berjalan baik,” imbaunya. Selama ini, pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Reza Indragiri mengatakan, tidak ada sistem rehabilitasi yang secara khusus diberikan untuk “predator” anak. Jika ada, ia pesimistis berjalan efektif. Kondisi tersebut syahdan membuat kecenderungan “predator” anak mengulang tindak kejahatan kian terbuka, kecuali ada keinginan untuk menjalani rehabilitasi. Alhasil, ia menyarankan pemerintah untuk memperbanyak sanksi hukuman mati. “Proses hukum cepat, vonis berat, dan ajeg menjadi kunci efek jera. Cepat dan berat sudah mulai terealisasi. Semoga ajeg juga segera menyusul. Jadikan Indo-

ANTARA | FILES

JAKARTA (HN) E f e k t i v i t a s pembinaan narapidana kasus kejahatan seksual anak dipertanyakan. Catatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, sekitar 85 persen dari 400 ribu “predator” anak kembali melancarkan aksi serupa usai keluar penjara. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, kondisi tersebut terjadi imbas “predator” anak sekadar diberikan sanksi penjara. Sementara upaya rehabilitasi seperti dilupakan. Padahal, Arist mengingatkan, kecenderungan “predator” anak kembali melakukan kejahatan serupa selalu besar. Alhasil, pembinaan lewat metode rehabilitasi diyakini dapat menjadikan pelaku kembali hidup normal. “Sekarang belum ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab (upaya rehabilitasi), seharusnya di bawah kontrol Kementerian Sosial, karena masalah sosial,” kata Arist kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (2/10). Selama ini, hasil pencatatan Komnas PA, belum ada jaminan pemulihan untuk terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak ketika keluar dari penjara. Terkait hal tersebut, Arist mendukung diberlakukannya hukuman tambahan berupa kebiri atau

ANTARA | RAHMAD

Ketiadaan pembinaan membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengulang tindak pidana semakin besar.

23-32°C

Surabaya

Kebiri yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo seharusnya bisa memberikan efek jera. Itu karena penerapan hukuman

A7

26-35°C

tambahan, semisal sanksi kebiri, diyakini membuat pelaku tak ingin mengulangi kejahatan. Kendati demikian, rehabilitasi dinilai harus menjadi bagian, seturut meningkatkan upaya pengawasan kepada “predator” anak usai keluar dari penjara. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pemberlakuan UU Sistem Peradilan Anak menjadikan fungsi lapas anak berubah menjadi lembaga pembinaan. Kini, sambungnya, “(lapas anak) bukan seperti penjara, bentuknya seperti boarding school, tidak ada sel.” Ihwal pembinaan, menurut dia, dilakukan lewat tiga metode, yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kesehatan. “Mereka juga diberikan pendampingan psikologi sesuai dengan kasusnya.” O BAYU ADJI

BOM LUMPUHKAN RUMAH SAKIT DI ALEPPO » Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.