SENIN, 3 OKTOBER 2016 | Nomor 995 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
DUET SERASI
MENGGAPAI PUNCAK BAWAKARAENG
»B17
»C25
EMPOLI 0-3 JUVENTUS
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
“Predator” Anak Tanpa Rehabilitasi
GAMAWAN DI UJUNG TANDUK » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A4 Semarang
IMIGRAN ANAK SRI LANKA Sejumlah anak imigran asal Sri Lanka menghuni tempat karantina bekas kantor imigrasi di Desa Punteuet, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (2/10). Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sedang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Sri Lanka dan India di Jakarta untuk memulangkan secara sukarela 43 warga Sri Lanka di Lhokseumawe yang terdampar imbas kapal rusak.
Proses hukum cepat, vonis berat, dan ajeg menjadi kunci efek jera. Cepat dan berat sudah mulai terealisasi.
ARIST MERDEKA SIRAIT KETUA KOMNAS PA
Yogyakarta
REZA INDRAGIRI PENGURUS LPA INDONESIA
» Berita Terkait di Halaman A5 nesia sebagai neraka bagi para predator seksual anak,” ujarnya. Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menyatakan, Perppu
CUKAI PLASTIK DIKAJI LAGI » 22-32°C
Sekarang belum ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab (upaya rehabilitasi), seharusnya di bawah kontrol Kementerian Sosial, karena masalah sosial. ANTARA | FILES
pemasangan chip. Hukuman tambahan itu tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Pemasangan chip diyakini membuat upaya pengawasan mantan terpidana mudah dilakukan. Pada catatan lain, Arist menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) umum belum efektif membina “predator” anak. Ia menyarankan untuk diterapkan lapas khusus, terutama pada anak. Tugas tersebut menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. “(Kemenkumham) Harus bekerja sama dengan Kemensos untuk rehabilitasi. Jadi tidak boleh satu kementerian, harus lintas kementerian supaya pemulihan berjalan baik,” imbaunya. Selama ini, pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Reza Indragiri mengatakan, tidak ada sistem rehabilitasi yang secara khusus diberikan untuk “predator” anak. Jika ada, ia pesimistis berjalan efektif. Kondisi tersebut syahdan membuat kecenderungan “predator” anak mengulang tindak kejahatan kian terbuka, kecuali ada keinginan untuk menjalani rehabilitasi. Alhasil, ia menyarankan pemerintah untuk memperbanyak sanksi hukuman mati. “Proses hukum cepat, vonis berat, dan ajeg menjadi kunci efek jera. Cepat dan berat sudah mulai terealisasi. Semoga ajeg juga segera menyusul. Jadikan Indo-
ANTARA | FILES
JAKARTA (HN) E f e k t i v i t a s pembinaan narapidana kasus kejahatan seksual anak dipertanyakan. Catatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, sekitar 85 persen dari 400 ribu “predator” anak kembali melancarkan aksi serupa usai keluar penjara. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, kondisi tersebut terjadi imbas “predator” anak sekadar diberikan sanksi penjara. Sementara upaya rehabilitasi seperti dilupakan. Padahal, Arist mengingatkan, kecenderungan “predator” anak kembali melakukan kejahatan serupa selalu besar. Alhasil, pembinaan lewat metode rehabilitasi diyakini dapat menjadikan pelaku kembali hidup normal. “Sekarang belum ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab (upaya rehabilitasi), seharusnya di bawah kontrol Kementerian Sosial, karena masalah sosial,” kata Arist kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (2/10). Selama ini, hasil pencatatan Komnas PA, belum ada jaminan pemulihan untuk terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak ketika keluar dari penjara. Terkait hal tersebut, Arist mendukung diberlakukannya hukuman tambahan berupa kebiri atau
ANTARA | RAHMAD
Ketiadaan pembinaan membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengulang tindak pidana semakin besar.
23-32°C
Surabaya
Kebiri yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo seharusnya bisa memberikan efek jera. Itu karena penerapan hukuman
A7
26-35°C
tambahan, semisal sanksi kebiri, diyakini membuat pelaku tak ingin mengulangi kejahatan. Kendati demikian, rehabilitasi dinilai harus menjadi bagian, seturut meningkatkan upaya pengawasan kepada “predator” anak usai keluar dari penjara. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pemberlakuan UU Sistem Peradilan Anak menjadikan fungsi lapas anak berubah menjadi lembaga pembinaan. Kini, sambungnya, “(lapas anak) bukan seperti penjara, bentuknya seperti boarding school, tidak ada sel.” Ihwal pembinaan, menurut dia, dilakukan lewat tiga metode, yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kesehatan. “Mereka juga diberikan pendampingan psikologi sesuai dengan kasusnya.” O BAYU ADJI
BOM LUMPUHKAN RUMAH SAKIT DI ALEPPO » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG