KAMIS, 4 APRIL 2019 | Nomor 1713 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
JEJAK DIPONEGORO DI BATAVIA
PELE TANTANG MBAPPE
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN PELANGGARAN PEMILU 2019 6.649 TEMUAN DAN LAPORAN YANG DIPROSES 548 Pelanggaran pidana | 107 Pelanggaran kode etik | 656 Pelanggaran hukum lainnya | 4.759 Pelanggaran administrasi | 105 Pelanggaran masih dalam proses | 474 Kategori bukan pelanggaran TEMUAN TERTINGGI Jawa Timur: 3.002 Temuan | Sulawesi Selatan: 571 temuan | Sulawesi Tengah: 470 temuan | Jawa Barat: 390 temuan | Jawa Tengah: 364 temuan
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Lembaga pe nyelenggara pemilu k hususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mengambil sikap dan tin dakan tegas terkait pelanggaran kampanye yang terjadi jelang Pemilu 2019. “Sebab, pemilu seharusnya dapat memberikan p endidikan poli tik yang baik kepada masyarakat,” kata Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (3/4). Berdasarkan pengamatannya, selama ini Bawaslu terus ber gerak memantau dan tidak tinggal diam setiap kali terjadi pelanggaran. Peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran selalu ada mengingat kampanye yang digelar terkait dua agenda besar yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. “Namun, sejauh ini saya melihat kampanye ter buka masih berjalan baik,” ujar Emrus. Emrus menilai, kampanye terbuka berlangsung lebih baik dibanding kampanye sebelumnya. Massa cenderung tidak saling menyerang dan menjatuhkan, tapi lebih memusatkan k epada penawaran program untuk menarik simpati masyarakat. “Terjadi perubahan pola ke arah yang mendidik dan lebih berkelas dari kedua kubu walau dalam kampanye terbuka tidak mungkin menyampaikan program secara rinci dan pro porsional. Ini terkait sifat k ampanye yang membangkitkan emosi positif dan menggunakan kemeriahan sebagai daya tarik,” katanya. Kampanye terbuka ber langsung 21 hari mulai 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. Hingga Senin (1/4), Bawaslu mem proses 6.649 temuan dan laporan yang mengindikasikan adanya pelanggaran oleh peserta pemilu. Anggota Bawaslu Fritz E dward Siregar mengaku belum bisa mem berikan rincian data terbaru, k arena masih di B agian Penanganan Pelanggaran. Namun, dia menegas kan, lembaganya akan menindak tegas peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran.
Papan Sosialisasi Pemilu 2019 di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (3/4). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasang papan sosialisasi Pemilu 2019 di sejumlah titik untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.
Terjadi perubahan pola dalam kampanye rapat terbuka dibandingkan kampanye sebelumnya. “Kami akan menindak sesuai Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar dia. Pasal itu menyebut, setiap orang yang mengacaukan dan menghalangi jalannya kam panye pemilu di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan d enda paling banyak Rp 12 juta. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Usman Kansong mengatakan, dalam kampanye terbuka Joko Widodo-Ma’ruf Amin konsisten menyampaikan materi tentang persatuan, a jakan jangan golput, dan melawan hoaks. Selain itu, penyampaian program tiga kartu serta hal lain yang disesuaikan dengan lokasi
SOAL HOTS BELUM DIBIASAKAN DI SEKOLAH » Jakarta 24 - 31°C
Bandung 20 - 29°C
A4
Semarang 24 - 33°C
berlangsungnya kampanye. “Pesan disampaikan k onsisten dan disesuaikan daerah. Kiai Ma’ruf Amin pun menyampai kan pesan dengan cara relatif sama, tetapi diperkuat dengan argumen-argumen keagamaan,” katanya. TKN pun berkoordinasi dengan Polri sehingga selama kampanye terbuka berlangsung belum ada laporan tentang tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau melanggar tata tertib kampanye. Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Eggi Sudjana mengklaim, kam panye yang dilakukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selalu berjalan lancar meskipun di
MALINDO AIR BUKA RUTE KE CHENGDU-ZHENGZHOU » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya 26-35°C
hadiri ribuan orang. Tim satgas pun siap menindak langsung jika ada pelanggaran di lapangan. “Relawan kami tertib karena itu perintah dari Pak Prabowo agar pendukung jangan ada yang melanggar hukum dan tidak ter pancing keributan,” ujar dia. Penyampaian kampanye juga sangat terukur dengan pokok pembahasan mengenai kebocoran uang negara, pembatasan impor, dan upaya memperbanyak lapangan pekerjaan. Selain itu, Paslon 02 fokus upaya peningkat an anggaran m iliter, karena bidang ini dinilai me miliki ke kuatan besar untuk m enjaga per tahanan negara. l SHERLYA PUSPITA
LAPORAN TERTINGGI Jawa Barat: 87 laporan | Sulawesi Selatan: 81 laporan | Aceh: 76 laporan | Sumatera Utara: 51 laporan | Sumatera Barat: 48 laporan TEMUAN DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TERHADAP APK SE-INDONESIA 2.426 Laporan/temuan pelangaran APK yang diregistrasi | 14.3035 APK yang ditertibkan | 12.1316 APK di tempat yang dilarang | 1.902 APK mengandung materi yang dilarang | 1.236 Laporan APK kendaraan angkutan umum | 18.582 Pelanggaran APK lainnya 61 PUTUSAN PIDANA TERDIRI DARI 52 PUTUSAN INKRAH DAN 9 PUTUSAN MASIH PROSES: Kepulauan Riau: 2 putusan | Sulawesi Selatan: 7 putusan | Sumatera Barat: 4 putusan | NTB: 7 putusan | DKI Jakarta: 4 putusan | Jawa Barat: 5 putusan | Sulawesi Tengah: 10 putusan | Kalimantan Selatan: 3 putusan | Sulawesi Tenggara: 2 putusan | DIY: 2 putusan | Riau: 4 putusan | Bali: 1 putusan | Jawa Timur: 1 putusan | Jawa Tengah: 6 putusan | Kalimantan Utara: 1 putusan | Sulawesi Barat: 1 putusan | Kalimantan Timur: 1 putusan | Papua Barat: 1 putusan JENIS PELANGGARAN 1. 8 Putusan politik uang: Kepulauan Riau : 1 putusan DKI Jakarta : 3 putusan Jawa Barat : 1 putusan NTB : 1 putusan Jawa Tengah : 1 putusan Sulawesi Tengah : 1 putusan 2. Pemalsuan dokumen : 8 putusan 3. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye melanggar larangan kampanye: 21 putusan 4. Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye: 5 putusan 5. Kepala desa melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta pemilu: 9 putusan 6. Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet di luar jadwal: 2 putusan 7. ASN, TNI, dan kepolisian negara ikut serta sebagai pelaksana serta tim kampanye: 9 putusan PUTUSAN: 1. Pidana penjara 6 bulan 2. Pidana penjara 3 bulan 3. Pidana penjara 4 bulan 4. Pidana penjara 2 bulan 5. Tidak terbukti
RAGAM PUTUSAN 1. Calon anggota DPR/DPRD/DPD : 7 terpidana 2. Pelaksana kampanye : 1 terpidana Sumber: BAWASLU
SARI | MUHAMMAD CHAERUL HALIM (RM)
A5
Denpasar 26-35°C
: 2 putusan : 3 putusan : 1 putusan : 1 putusan : 1 putusan
NAJIB RAZAK TOLAK 7 DAKWAAN DI SIDANG PERDANA » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG