RABU, 4 JULI 2018 | Nomor 1494 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
PENARI MARATUA DI SAMUDRA
EPIC COMEBACK TIMNAS BELGIA
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN JAKARTA (HN) Polemik
TERUSKAN MENANG! Pemain sepak bola Timnas U-19 Indonesia Samuel Christianson (kedua kiri) berjibaku dengan Danish Irfan Azman (kiri) dan M Nur Adam Abdullah (kedua kanan) dari Timnas U-19 Singapura dalam laga penyisihan Grup A Piala AFF U19 di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (3/7) malam. Timnas U-19 Indonesia menang 4-0.
ANTARA | ZABUR KARURU
Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan eks narapidana (napi) korupsi (koruptor) menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019, tak kunjung usai, bahkan semakin meruncing. Mendekati pengajuan bakal calon DPR/ DPRD, sikap parlemen malah cenderung tidak konsisten dan berpotensi mengancam tahapan pesta demokrasi tahun depan. Setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), giliran DPR RI menyuarakan penolakan terhadap PKPU Pencalonan yang dirumuskan penyelenggara pemilu, meski tidak semua suara fraksi senada. Beberapa fraksi yang tidak sepakat dengan PKPU tersebut, berencana menggulirkan hak angket dan didukung pimpinan parlemen. Langkah ini dinilai berlebihan. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, penolakan DPR atas PKPU larangan “nyaleg” bagi eks napi korupsi membingungkan. Dalam banyak pernyataan, mereka mendukung substansi PKPU yang memelihara spirit pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain tidak setuju dengan prosedur yang dipraktikkan KPU karena melanggar UU Pemilu. Cara pikir DPR dengan kapasitas sebagai pembuat sekaligus pelaksana UU Pemilu sulit dipahami. Jika substansi parlemen mendukung karena benar, lantas mengapa PKPU ditolak hanya karena urusan yang menurut mereka prosedural semata? Jika sepakat dengan substansi yang ditegaskan KPU melalui PKPU tersebut, semestinya jadi acuan DPR membuat prosedur dalam UU Pemilu. “Namun, mereka justru ‘menelanjangi diri’, membuat regulasi yang memuat prosedur bertentangan antara isi dengan substansi. Ini sangat parah seperti kebakaran jenggot,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (3/7). Terlebih, kata Karus, ketika DPR ngotot menolak PKPU hanya karena menyalahi pro-
BERITA DI HALAMAN
sedur. Padahal, sebagai regulator, urusan prosedur juga menjadi tanggung jawab DPR. Karus tak menampik, ada faktor lain di balik penolakan tersebut, mengingat mayoritas anggota dewan dijerat perkara korupsi hingga berstatus terpidana, sehingga cenderung tidak sepakat. Menurut Karus, hak angket untuk mempertanyakan PKPU larangan “nyaleg” bagi eks napi korupsi, semakin membuat publik yang waras gagal paham. Dia menyarankan DPR terlebih dulu menyehatkan kerangka berpikir agar tidak semakin tersesat dalam rimba nan gelap yang akan menguburkan harapan rakyat terhadap wakil rakyat yang bersih di periode mendatang. Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah berpendapat, PKPU yang disusun KPU mutlak berdasar kewenangan pe-
SOAL TARIF LIAR MASUK SEKOLAH, KEMENDIKBUD MEMBELA DIRI » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
22-32°C
Hak angket PKPU larangan “nyaleg” bagi eks napi korupsi dinilai kian membuat publik gagal paham. POLEMIK PKPU PENCALONAN KECENDERUNGAN SIKAP FRAKSI
Sumber: Berbagai Sumber
nyelenggara. Sesuai aturan, KPU bersifat mandiri dan independen, termasuk dalam membuat kebijakan atau peraturan. Keputusan MK menyatakan, KPU dibolehkan berkonsultasi dengan DPR sebelum menetapkan peraturan. “Namun, hasil konsultasi tidak mengikat,” ujar Alimsyah. Terkait pihak-pihak yang keberatan terhadap PKPU larangan
A4
Yogyakarta
MENDUKUNG
MENOLAK
eks napi korupsi “nyaleg”, bisa menggugat ke Bawaslu atau uji materi ke MA, tidak perlu bermanuver lewat hak angket setiap kali ada masalah. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempersilakan jika ada fraksi maupun anggota DPR yang ingin menggulirkan hak angket terkait PKPU Pencalonan. “Sikap Komisi II dan DPR keberatan dengan keputusan KPU ka-
KANTONG PLASTIK KEMASAN DITEKAN » 23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5
26-35°C
rena ada dugaan pelanggaran UU.” Bambang menilai, PKPU tersebut telah merampas hak asasi warga negara sebagaimana diatur UUD 1945. Aturan itu menyatakan, setiap orang berhak dipilih dan memilih kecuali ada keputusan lain yang diketuk pengadilan seperti dicabutnya hak politik. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan justru menilai wacana pengguliran hak angket DPR terkait PKPU Pencalonan berlebihan. “Hormati keputusan KPU.” Ketua KPU RI Arief Budiman sebelumnya menyatakan, rumusan PKPU larangan eks napi korupsi yang dituangkan lembaganya itu berdasar pertimbangan matang. Dia optimistis, PKPU tersebut tetap akan berlaku sejak ditetapkan meski tanpa tanda tangan dari Menkumham Yasonna Laoly karena telah ditandatangani dan dinomori oleh KPU. O RIDWAN MAULANA
NAJIB RAZAK HADAPI PERSIDANGAN » Hujan Lebat
Hujan Sedang
» B24
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG