SENIN, 4 JUNI 2018 | Nomor 1477 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
YOGYAKARTA PESONA TIADA AKHIR
STERLING TAK BIKIN PUSING
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Sejumlah poin perubahan yang dirumuskan dinilai bermasalah.
SENIN, 4 JUNI 2018 SELASA, 5 JUNI 2018 JAKARTA Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.27 04.37
SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh
04.05 04.15
MEDAN Maghrib 18.36 Imsak Subuh
04.43 04.53
MAKASSAR Maghrib 17.59 Imsak Subuh
04.35 04.45
BALIKPAPAN Maghrib 18.16 Imsak Subuh
04.39 04.49
MANADO Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.02 04.12
JAYAPURA Maghrib 17.38 Imsak Subuh
04.06 04.16
Striker Brasil Neymar (kanan) memainkan bola dibayangi Sime Vrsaljko (kiri) dan Mateo Kovacic dari Kroasia pada laga pemanasan Piala Dunia 2018 di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Minggu (3/6). Neymar terkesan bugar meskipun baru sembuh dari pemulihan operasi kaki, bahkan mencetak gol pada menit ke-69 dari kemenangan 2-0 atas Kroasia. Sebiji gol lain Brasil diukir Roberto Firmino menit ke-90.
AFP | OLI SCARFF
IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H
JAKARTA (HN) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) memunculkan polemik karena sejumlah poin pasal perubahan di dalamnya, terutama menyangkut tindak pidana khusus dinilai bertolak belakang dengan lembaga (instansi) terkait. Pemerintah dan DPR RI diminta mengkaji ulang beberapa aturan yang dirumuskan lantaran bisa menimbulkan masalah berkepanjangan. Peneliti ICW Lalola Easter berpendapat, usulan poin perubahan KUHP terkait tindak pidana khusus membuat aparat penegak hukum seperti KPK kesulitan dalam menerapkan pasal pidana. Revisi KUHP, kata dia, cenderung memunculkan inkonsistensi pembuat undang-undang dalam menentukan mana jenis pidana khusus yang layak dimasukkan R-KUHP atau sebaliknya. Menurut Lalola, rumusan ketentuan pidana dalam Revisi KUHP, terutama tindak pidana khusus belum memperhatikan elemen gender. Sejumlah lembaga seperti Komnas HAM, KPK, dan BNN pun menolak R-KUHP dan meminta kajian lebih lanjut, mengingat pembahasan masih berlangsung di parlemen. “Banyak pasal-pasal bermasalah,” katanya di Jakarta, Minggu (3/6). Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri atas ICW, ICJR, ICEL, PKNI, KontraS dan LBH Masyarakat, kemarin memberikan
PEMBUKTIAN KEPULIHAN NEYMAR
sejumlah catatan kepada pemerintah dan DPR dalam pembahasan R-KUHP. Menurut mereka, banyak permasalahan dalam revisi pasalpasal sebagaimana dirumuskan pemerintah. Sedikitnya, 14 jenis tindak pidana khusus masuk rumusan delik KUHP. Itu meliputi kejahatan narkotika, siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, perdagangan orang, kekayaan intelektual, pemilu, terorisme, KDRT, pelayaran, anak dan konsumen. KPK menyatakan keberatan dan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. KPK menolak tindak pidana korupsi masuk perubahan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, revisi KUHP sebaiknya tak terburu-buru disahkan DPR karena poin tindak pidana korupsi cenderung mengarah pada pe-
lemahan lembaganya dalam memberantas praktik rasuah di Tanah Air. Komisi antirasuah bisa kehilangan kewenangan dalam menindak perkara korupsi hingga potensi mati surinya Pengadilan Tipikor. Koordinator Advokasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Alfiana Qisthi menyoroti masalah gender terutama perempuan dalam lingkaran peredaran narkotika. Perempuan dan anak-anak kerap jadi korban pemaksaan dan dijebak. R-KUHP, kata Alfiana, menyampingkan proses assessment (kolaborasi) instansi terkait mulai dari dokter, kepolisian, dan kejaksaan. “Seseorang bisa ditangkap tanpa dicari tahu unsur kesengajaan atau tidak. Padahal, dalam proses hukumnya ada tahapan assessment yang menentukan status tersangka,” kata Alfiana.
Aktivis KontraS Putri Kanesia mengkritisi asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat yang tidak diatur dalam R-KUHP. Itu bisa berakibat tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus dan tidak berlaku surut. Pemerintah sempat menyampaikan usulan terkait pasal krusial dalam R-KUHP ke Komisi III DPR RI lewat Panitia Kerja (Panja) R-KUHP Rabu (30/5). Menurut Anggota Panja Revisi KUHP dari Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi, R-KUHP nyaris 100 persen selesai. Bahkan, DPR telah menyelesaikan sekitar 700 pasal dalam revisi. Namun, masih ada yang menggantung. “Ada beberapa pasal yang perlu pengambilan tingkat fraksi, salah satunya terkait poin hukuman mati,” kata Taufiq. O ARIF RAHMAN >> Berita Terkait di Halaman A3
POIN PERUBAHAN UU KUHP
Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya
ISTILAH PENGHINA PRESIDEN: Penghinaan Presiden Wakil Presiden menjadi Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. PEREMPUAN BISA JADI PELAKU DI PASAL PERKOSAAN: Pemerintah mengusulkan tidak membedakan jenis kelamin pelaku dalam pasal perkosaan. Perempuan dapat menjadi pelaku sebagaimana Pasal 512.
PENGATURAN TIPIKOR: Pemerintah mengusulkan Revisi KUHP mengacu Pasal 2, 3, 5, dan 11 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, lamanya pidana diatur paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam revisi, konsep yang dibangun dan sepakati pidana paling lama 15 tahun. PERLUASAN PASAL SOAL LGBT DIHAPUS: Pemerintah menghapus frasa sesama jenis
di Pasal Pencabulan. Isu LGBT tidak lagi diatur dalam pasal sendiri melainkan melebur di pasal pencabulan. PIDANA MATI JADI ALTERNATIF TERAKHIR: Pemerintah mengusulkan pidana mati tetap diatur di Revisi KUHP. Hanya saja, penerapannya menjadi alternatif terakhir. Pidana mati ini selalu digunakan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.
PERZINAAN BISA DIPIDANA ASAL DILAPORKAN KELUARGA INTI: Pemerintah mengatur lebih ketat mengenai laporan di Pasal Perzinaan. Jika sebelumnya, pengaduan atau laporan soal perbuatan zina diatur secara umum, kini delik aduan hanya berlaku pada orang yang berkepentingan. Sumber: Berbagai Sumber
PENGGANTI KANTONG PLASTIK DIGENCARKAN » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A4 22-32°C
WINGS AIR RESMI LAYANI AMBON-FAKFAK » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5 26-35°C
DUTERTE MINTA MAAF KE KUWAIT » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG