RABU, 4 APRIL 2018 | Nomor 1430 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
LIVERPOOL vs MAN CITY
MEMBINGKAI JAGAT KOMIK TANAH AIR
PUJIAN BERBISA
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) R e n c a n a KPU RI menyematkan larangan mantan narapidana (napi) korupsi (koruptor) maju dalam pemilihan legislatif (pileg) pada Pemilu 2019 lewat Peraturan KPU (PKPU) ditolak DPR RI. Parlemen, melalui Komisi II, Selasa (3/4) menyatakan, usulan penyelenggara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, selama aturan hukum dalam bentuk UU belum ada, sebaiknya usulan KPU itu disosialisasikan kepada masyarakat agar ada gerakan atau setidaknya payung hukum seperti revisi terbatas UU Pemilu. Proses revisi sebuah UU di DPR, tergantung komunikasi politik yang dilakukan antara fraksi-fraksi di parlemen dengan pemerintah. “Memang usulan KPU RI bagus untuk menyaring mereka yang terbukti korupsi sebaiknya tidak dicalonkan lagi. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Politikus PKS itu mengklaim, revisi terbatas memakan proses yang singkat, mengingat mayoritas partai politik (parpol) di parlemen lebih dominan pendukung pemerintah. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria senada menyatakan, PKPU tidak boleh bertentangan dengan UU. Jika tetap dipaksakan, ber-
potensi melanggar UU yang selama ini tidak pernah dilakukan penyelenggara. “Kami menghormati niat baik KPU, tapi tidak boleh membatasi hak orang. Ini sebaiknya dikembalikan kepada parpol untuk menyeleksi calon legislatif (caleg) dan masyarakat sebagai penguasa serta pemegang kedaulatan tertinggi,” ujar Riza. KPU sebelumnya melarang mantan narapidana korupsi, narkotika, dan pelecehan seksual maju menjadi anggota legislatif. KPU berencana menambahkan aturan itu sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif di Pemilu 2019. Menurut Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, gagasan itu berdasar pertimbangan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduki jabatan publik. “Ini mau kami masukan karena di UU Pemilu belum ada. Aturan itu juga bertujuan agar masyarakat dapat pemimpin dan wakil yang bersih,” kata Hasyim. Dalam PKPU, semua calon anggota legislatif yang ikut Pileg 2019 juga patut menyerahkan LHKPN ke KPK kemudian diserahkan ke KPU sebagai dokumen yang disertakan ketika mendaftar. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, mengingat berkaitan dengan aspek integritas. Namun, setiap aturan tetap harus ada koridor pada ketentuan perundangundangan.
BEASISWA DOSEN JANGAN SALAH SASARAN » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A4 22-32°C
HARIAN NASIONAL | BURHANUDDIN BELLA
Perludem menyayangkan DPR menolak usulan KPU tentang larangan mantan napi ikut pileg.
ARCHIPELAGO EXHIBITION Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana (tengah) berjabat tangan dengan Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekaligus Pejabat Penghubung Investasi Indonesia-Malaysia, disaksikan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (dua dari kiri) usai membuka “Archipelago Exhibition (ARCHEX)” di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (3/4). Dubes Rusdi Kirana memfasilitasi pengusaha Malaysia yang ingin berinvestasi di Indonesia.
ATURAN TERKAIT PEMILU BUNYI PKPU Mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduki jabatan publik karena mereka telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya. Semua calon anggota legislatif yang ikut Pileg 2019 wajib menyerahkan LHKPN ke KPK kemudian diserahkan ke KPU sebagai dokumen yang disertakan ketika mendaftar. UU PEMILU Pasal 240 UU Pemilu menyatakan seorang mantan terpidana yang divonis lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama mengumumkan statusnya. PUTUSAN MK Mengabulkan sebagian permohonan uji materi KPU terkait kewajiban konsultasi dengan DPR sebagaimana diatur Pasal 9a UU Nomor 10 Tahun 2016. KPU dalam menyusun dan menetapkan PKPU serta pedoman teknis setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat, tidak wajib mengikat secara hukum. Sumber: Berbagai Sumber
PETHAI LION AIR TERUS PERLUAS RUTE » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, aturan caleg harus melampirkan LHKPN saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 bertujuan mencegah potensi tindakan yang menjurus kepada korupsi. Selain itu, penting bagi bakal caleg untuk mengantisipasi banyaknya pejabat publik yang menjadi tersangka KPK. Korupsi merupakan tindakan atau perilaku buruk yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Koruptor dinilai sebagai orang yang sudah berkhianat kepada negara dan sumpah jabatan. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyayangkan sikap parlemen menolak usulan KPU karena gagasan itu sangat progresif. Tanpa diatur pun, semestinya parpol tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi di pemilu. Kaderisasi dan rekrutmen yang berjalan baik mestinya otomatis
A5
Denpasar
26-35°C
Hujan Sedang
» A2
menghasilkan orang-orang terbaik untuk diberikan sebagai pilihan pada rakyat. “Jika parpol tetap nekat mengusung mantan narapidana, KPU secara maksimal bisa mengumumkan kepada publik status mereka yang disandang caleg. Tujuannya agar pemilih paham betul siapa dan bagaimana rekam jejak para caleg,” ujar Titi kepada HARIAN NASIONAL. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai, penolakan DPR dari sisi regulasi cukup kuat. Meski mayoritas publik mendukung usulan KPU, cantolan dalam merumuskan PKPU cenderung lemah karena menabrak aturan UU Pemilu. Solusinya, menyerukan revisi terbatas meski prosesnya tidak sebentar. “Jadi, UU-nya yang harus diubah,” kata Kaka. O ARIF RAHMAN | RIDWAN MAULANA
DK PBB DIIZINKAN KUNJUNGI MYANMAR » Hujan Lebat
BERITA DI HALAMAN
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG