SENIN, 6 MARET 2017 | Nomor 1120 Tahun IV
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
WEST HAM vs CHELSEA
JAVA JAZZ FESTIVAL 2017
HATI-HATI, CHELSEA!
PERSEMBAHAN UNTUK AL JARREAU
»B9
»C17
A
MULAI 31 MARET 2017
DENPASAR
BRISBANE
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Utamakan Keadilan Pilkada Ketentuan Ambang Batas Sengketa Dinilai Perlu Diubah
JAMUAN MAKAN KTT IORA
ANTARA | WAHYU PUTRO A
JAKARTA (HN) K o n t e s t a s i Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah menyisakan 49 permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, penyidangan perkara diprediksi tak menyertakan seluruh pemohon, mengingat MK menjalani ketentuan UU Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Pasal 158 UU Pilkada, permohonan sengketa dibatasi ambang batas. Di tingkat provinsi, misalnya, sengketa baru bisa dilakukan dengan selisih 2 persen suara jika jumlah penduduk mencapai 2 juta. Jika jumlah penduduk antara 2-6 juta, ambang batas ditetapkan 1,5 persen. Provinsi yang memiliki penduduk dari 6-12 juta, ditetapkan 1 persen. Jika lebih dari 12 juta, sekadar 0,5 persen. Untuk tingkat kabupaten/ kota, seperti tertuang dalam UU Pilkada, ambang batas ditetapkan 2 persen dengan jumlah penduduk 250 ribu. Jika mencapai 500 ribu penduduk, ambang batas sekadar 1,5 persen. Penetapan kembali berkurang jika kabupaten/kota berpenduduk lebih dari 1 juta, menjadi 0,5 persen. “MK yang hanya berpatokan pada ambang batas sudah menarik MK ke mahkamah kalkulator, tidak melihat secara substansial kecurangan pilkada dari tahap awal hingga penetapan hasil,” kata pe-
neliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari di Jakarta, Minggu (5/3). Menurut Feri, penyelesaian perkara pilkada seharusnya tak berdasar pada persoalan yang terjadi dari proses awal hingga akhir. Jika terbatas pada ambang batas, akan mengulang seperti pada 2015. Dalam Pilkada 2017, Feri mengingatkan, kecurangan ditemukan bervariatif, mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, termasuk ketika rekapitulasi. Feri khawatir, penggunaan ambang batas justru membuat kontestan pilkada melakukan praktik minor secara luas. Tujuannya agar perolehan suara bisa melebihi ambang batas. Alhasil, pintu penyelesaian lewat
DAERAH MENGGUGAT PILKADA Kabupaten Takalar Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Dogiyai
Sejumlah menteri dari negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) mengikuti jamuan makan malam di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Minggu (5/3). Jamuan diikuti menteri-menteri peserta KTT IORA 2017. KTT Ke-20 IORA yang digelar Selasa (7/3) mengangkat tema ‘Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur’.
Kabupaten Kendari Kabupaten Bombana Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Jepara
Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Tebo Kabupaten Sarolangun Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Maybrat
ANDIL PETINGGI PARLEMEN DOMINAN » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Sorong Kabupaten Lanny Jaya
A3
Semarang
sengketa kian tertutup. “Bagaimana MK bisa adil kalau memutus perkara hanya dari aspek ambang batas? Bisa saja pemohon membuktikan kecurangan-kecurangan dalam proses pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam berkas permohonan,” ujar Feri. Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz mengingatkan, aspek keadilan dalam pilkada tak sekadar hasil, melainkan proses keseluruhan. Banyaknya persoalan sedari pencalonan hingga penetapan, termasuk kecurangan dan intimidasi, ia melanjutkan, “berpengaruh terhadap hasil pilkada. Ini harus diperhatikan MK.” Pada Pilkada 2015, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mencatat, MK menerima 147 permohonan sengketa. Namun, 140 pengajuan perkara ditolak MK
Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Buru Kabupaten Sarmi Kabupaten Puncak Jaya
MENCONTOH TRUMP » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
lantaran tak memenuhi syarat ambang batas. “Ini tidak menjawab keadilan pilkada,” kata Fadli. Padahal, sambungnya, penyelesaian persilihan hasil pilkada di MK seharusnya menjadi bagian dalam tahapan pesta demokrasi. Alhasil, MK disarankan mengubah ketentuan penanganan dengan menempatkan aspek keadilan materiil. Saat ini, menurut Fadli, mahkamah bisa memeriksa 49 berkas permohonan sengketa dan menelusuri ulang alat bukti serta dalil pemohon. “Sehingga MK tidak terburu-buru memutus tidak dapat menerima perkara yang diajukan. Dengan begitu MK berusaha untuk menciptakan keadilan pilkada,” imbaunya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, MK harus melihat perselisihan suara di-
Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Sarmi Kota Salatiga Kota Yogyakarta Kota Tasikmalaya
A4
26-35°C
dapat dengan cara wajar atau sebaliknya. “Ini yang disebut substantif.” Temuan Bawaslu, Ray mengingatkan, sedikitnya terjadi 600 pelanggaran berupa politik uang. Temuan ini, lanjut Ray, bisa dijadikan rujukan mahkamah. “Solusinya bukan merevisi UU, tapi lebih kepada keseriusan MK dalam menjamin terciptanya keadilan pilkada dari setiap perkara yang ditangani,” tuturnya. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, KPU telah memetakan potensi masalah yang berujung sengketa hasil pilkada. “KPU telah menyiapkan SOP untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada, termasuk menyiapkan alat bukti dengan segala bentuk kronologisnya,” kata Ferry. O RICAD SAKA
7
Kota Langsa Kota Sorong Provinsi Banten Provinsi Sulawesi Barat
POTENSI SIDANG Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Bombana Kota Yogyakarta Kota Salatiga Kabupaten Maybrat Kabupaten Gayo Lues
Sumber: JPPR | Ketentuan ambang batas
Sumber: Mahkamah Konstitusi
EKSPOR TUNA TERHAMBAT TANGKAPAN » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
selisih 1,16 % selisih 0,75 % selisih 1,56 % selisih 0,59 % selisih 0,49 % selisih 0,33 % selisih 1,43 %
Hujan Ringan
Berawan
A5 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG