Harian Nasional

Page 1

RABU, 5 SEPTEMBER 2018 | Nomor 1546 Tahun V

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

ASA DIASPORA ETNIS KURDI

LIONEL MESSI MASIH SAKTI

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

rakyat. Tugas itu sangat mendesak untuk direalisasikan sekarang dengan menutup rapat celah pencalegan bagi para koruptor,” kata peneliti senior Formappi Lucius Karus kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (4/9). JAKARTA (HN) Polemik tentang PKPU Masifnya kasus korupsi di daerah seNo 20 Tahun 2018 yang melarang eks harusnya menjadi peringatan serius bagi narapidana narkoba, pelaku kejahatan penyelenggara pemilu karena kebetulan seksual terhadap anak, dan eks koruptor kasus-kasus ini muncul menjelang pemenjadi calon legislator (caleg) berujung milu. Anehnya, begitu banyak pejabat kepada gugatan uji materi (judicial review) ditetapkan sebagai tersangka korupsi tak membuat penyelenggara pemilu baik ke Mahkamah Agung (MA). Polemik ini berawal saat KPU me- di daerah maupun pusat tergelitik menerapkan PKPU itu dengan mencoret bakal nyumbangkan peran demi memutus mata caleg yang terbukti pernah terlibat kasus- rantai korupsi dengan ketegasan menolak kasus tersebut, terutama eks koruptor. eks koruptor menjadi caleg. “Tak perlu banyak alasan membela Bawaslu menilai, melarang eks narapidana ikut pemilu berarti melanggar hak nasib rakyat di daerah dengan mengmereka. Argumentasinya, Pasal 28 hu- eliminasi figur yang potensial korup pada proses pencalonan Pemilu Legislatif ruf J UUD 1945 menyebut, setiap warga 2019. Penegak hukum harus kian negara memiliki kesempatan yang pejabat penjahat sama untuk maju dalam pemilu. Ketegasan menjangkau di daerah. Selain itu, laporan Lalu, PKPU itu digugat Parpol masyarakat sangat penting ke MA. Namun, sebelum perkara tersebut disidangkan, Dinanti Publik untuk bersama-sama membongkar praktik busuk persebanyak 12 Bawaslu daerah sekongkolan elite daerah termenyatakan 15 eks koruptor sebut,” tutur Karus. lolos jadi caleg. Keputusan BaKetegangan antara KPU dan waslu ini dianggap melampaui kewenangan. Para pegiat antikorupsi me- Bawaslu coba diredam dalam rapat koormandang Bawaslu sebatas berpatokan dinasi dengan Dewan Kehormatan Pekepada hukum prosedural, bukan sub- nyelenggaraan Pemilu (DPKP) dan Kemenstansial. Padahal, hukum tanpa etika, ko Polhukam, kemarin. Menko Polhukam sangat berbahaya. Dukungan para pegiat Wiranto mengatakan, baik KPU maupun Bawaslu tidak ada yang salah. Satu sisi, antikorupsi kepada KPU pun kian masif. Di tengah memanasnya situasi ini, KPK KPU ingin wakil rakyat berintegritas bemenetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota bas dari korupsi, di sisi lain Bawaslu meMalang, Jawa Timur, sebagai tersangka nekankan tindakannya berdasarkan hudugaan suap dan gratifikasi terkait pem- kum yang berlaku. Untuk itu, Wiranto menyerahkan kebahasan APBD-P TA 2015. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD di daerah lain di- putusan terakhir kepada MA. Dia bercokok KPK karena diduga terlibat korupsi. harap, MA sudah memutuskan perkara Peristiwa ini menjadi bukti empiris, ko- itu sebelum 20 September 2019. KPU dan ruptor sangat tidak layak mengemban Bawaslu sepakat menunggu hasil persidangan di MA. amanah rakyat. Kepala Biro Hukum dan Humas MA “Bencana korupsi terjadi di depan mata. Tak ada alasan menunda penanganannya. Abdullah menegaskan, MA tetap meTugas penyelenggara pemilu, memastikan nerima dan memproses permohonan uji hasil pemilu dimenangkan oleh figur- materi yang diajukan. “Sampai saat ini, figur berintegritas agar tak ada lagi MA masih menunggu putusan MK tenyang mencuri saat bekerja sebagai wakil tang uji materi Undang-Undang Pemilu.

» A2

CERMATI PEMERATAAN GURU BESERTIFIKASI » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

Semarang

A4 22-32°C

AFP | JIJI PRESS

KPU dan Bawaslu sepakat menunggu putusan MA terkait uji materi PKPU No 20 Tahun 2018.

AMUK TOPAN JEBI Sejumlah kendaraan terguling di jalanan Osaka, Jepang, akibat empasan angin superkuat dan hujan lebat yang dibawa Topan Jebi, Selasa (4/9) siang waktu setempat. Jebi merupakan topan terdahsyat yang menghantam Jepang dalam 25 tahun terakhir. >> Berita di Halaman A2

PEJABAT LEGISLATIF TERSANGKA KORUPSI SUMATERA UTARA TERSANGKA: 38 Anggota DPRD. KASUS: Menerima suap Rp 300-350 juta dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengesahan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2013-2014, persetujuan perubahan APBD 2013-2014, pengesahan APBD 2014-2015, dan penolakan hak interpelasi anggota DPRD pada 2014. MALANG TERSANGKA: 41 Anggota DPRD. KASUS: Menerima suap dan gratifikasi berkisar Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Mochamad Anton terkait pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015.

23-32°C

Surabaya

JAWA TIMUR TERSANGKA: Dua anggota DPRD dan dua staf Komisi B DPRD. KASUS: Menerima suap Rp 150 juta dari sejumlah Kepala Dinas di Jatim terkait pelaksanaan tugas pengawasan DPRD Jatim terhadap pelaksanaan perda dan revisi perda, serta penggunaan anggaran Provinsi Jatim 2017. Sumber: Berbagai Sumber

Semoga MK segera memutus perkara itu agar segera bisa digunakan untuk menguji materi terhadap peraturan perundang-

KEWAJIBAN KONVERSI RUPIAH MINIM » Yogyakarta

2018

JAMBI TERSANGKA: Hampir semua anggota DPRD diduga terlibat, tapi baru satu yang dijerat. KASUS: Menerima suap total Rp 3,4 miliar dari pihak Pemerintah Provinsi Jambi terkait pengesahan RAPBD Jambi TA 2017 dan 2018.

26-35°C

Denpasar

A5 26-35°C

undangan di bawah undang-undang, termasuk PKPU tersebut,” katanya. O ARIF RAHMAN | RIDWAN MAULANA | DION B ARINTO

RUSIA MULAI GEMPUR IDLIB, SURIAH » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.