Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 5 APRIL 2018 | Nomor 1431 Tahun V

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

ARSENAL vs CSKA MOSCOW

KOTAK CERDAS PENYELARAS GAYA

(BUKAN) INGGRIS LAWAN RUSIA

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Korupsi 38 anggota DPRD Sumut dinilai sebagai perampokan massal uang negara.

PELUNCURAN MAKING INDONESIA 4.0 Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution membuka “Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran Making Indonesia 4.0” di Jakarta, Rabu (4/4). Program “Making Indonesia 4.0” merupakan upaya membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0.

ANTARA | PUSPA PERWITASARI

JAKARTA (HN) Praktik suap terkait pembahasan hingga pengesahan APBD dipicu mekanisme yang cenderung tertutup, sehingga berujung kongkalikong antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD). Sepanjang tahun ini, sedikitnya KPK mengungkap kasus korupsi massal yang dilakoni pejabat daerah di tiga tempat yakni Jambi, Malang, dan Sumatera Utara (Sumut). Fenomena itu dinilai bukan hal baru karena pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) terkesan abai meski merumuskan aturan lewat Permendagri Tahun 2016. Aturan itu mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi sebelum diserahkan kepada DPRD. Bahkan, ketika dibahas di DPRD, tersedia pula forum konsultasi publik, termasuk rujukan yang mengatur itu. Menurut Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah, aturan ini (Permendagri) tidak pernah dijalankan serius. Sebagian besar di pemerintahan dinilai masih berpikir kolot bila dibuka ke publik akan ribut dan bisa menghambat proses pembahasan serta penetapan. Padahal, pembahasan hingga penetapan APBD wajib terbuka. “Mekanisme penyusunan, pembahasan hingga penetapan APBD wajib hukumnya dilakukan secara transparan dan partisipasi. Selain berbasis hak, sekaligus mencegah praktik korupsi,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (4/4). Menurut dia, UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda secara tegas juga mengatur demikian. APBD, kata dia, merupakan otoritas parlemen sehingga harus melalui persetujuan

BERITA DI HALAMAN

» A2

SUAP PENGESAHAN

APBD SEPANJANG

2018 PROVINSI JAMBI TERSANGKA: Gubernur Jambi Zumi Zola, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin. KASUS: Suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018. KOTA MALANG TERSANGKA: Wali Kota Malang Mochammad Anton, Wakil Ketua DPRD Malang HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti, 16 Anggota DPRD Malang, serta mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono. KASUS: Suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015. PROVINSI SUMUT TERSANGKA: Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho dan 38 Anggota DPRD Pemerintah Provinsi Sumut. KASUS: Suap persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut TA 20122014 oleh DPRD setempat dan perubahan APBD TA 2013-2014. Selain itu terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD pada 2015. Sumber: KPK | Berbagai Sumber

CERMATI POTENSI OKNUM KEMENAG TERLIBAT PENIPUAN UMRAH » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

Semarang

22-32°C

A4 Yogyakarta

DPRD karena diberi fungsi dan kewenangan memastikan draf yang disusun pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berbasis semaunya. “Oleh karena itu, DPRD dalam membahas APBD wajib melibatkan masyarakat sebagai konstituen yang harus didengar. Sebaliknya, jika DPRD tertutup, potensi perselingkuhan (sogokmenyogok) dengan pemerintah besar. Itu bisa berbentuk tunai atau barter proyek tertentu dalam APBD,” ujar Alimsyah. Dia menilai, pengawasan dan pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak efektif ke daerah terutama dalam menilai APBD. Kemendagri seolah tak bermakna, meskipun sesungguhnya banyak cara untuk mencegah terjadinya praktik perselingkuhan dalam membahas APBD, salah satunya memastikan transparansi dan menjamin adanya partisipasi warga. Selasa (3/4), KPK menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut tersang-

ka atas kasus dugaan menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut TA 2012-2014 oleh DPRD setempat dan perubahan APBD TA 2013-2014. Suap juga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD pada 2015. Mereka diduga menerima fee masing-masing Rp 300 juta-Rp 350 juta dari Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD. Ketua KPK Agus Rahardjo mengimbau eksekutif dan legislatif membangun sistem yang memungkinkan pembahasan betul-betul transparan. Tujuannya agar rakyat dapat mengawasi sekaligus meminimalisasi praktik korupsi. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat, penetapan 38 Anggota DPRD Sumut tersangka merupakan jumlah yang fantastis dan mem-

ATURAN OJEK DARING – PRESIDEN DIMINTA TURUN TANGAN » 23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

26-35°C

A5 Hujan Lebat

beri kesan perampokan massal terhadap uang negara. Menurut dia, hampir semua praktik korupsi di tubuh DPRD di beberapa daerah terkait penyelewengan APBD dan melibatkan kepala daerah. “Penyimpangan kekuasaan ini yang kemudian membuat mereka (anggota DPRD) terlibat dalam kasus korupsi,” kata Karus. APBD, kata Karus, dijadikan celah untuk memperkaya diri para pejabat. Kewenangan dalam proses pembahasan anggaran tidak diikuti dengan tanggung jawab moral. Integritas wakil rakyat pun kini sulit dipercaya ketika secara bergerombol melakukan korupsi. Pembahasan anggaran harusnya tidak hanya jadi informasi yang diketahui DPRD dan pemerintah, tapi juga publik. “Partisipasi publik perlu diakomodasi. Sejauh ini, proses pembahasan anggaran kepala daerah dan anggota DPRD tidak pernah diupayakan terbuka (transparan).” O RIDWAN MAULANA | YOSEP ARKIAN

>> Berita Terkait di Halaman A3

PASUKAN AS SEGERA DITARIK DARI SURIAH » Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

A10 Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.