SELASA, 5 JUNI 2018 | Nomor 1478 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
HUJAN FILM DI BULAN JUNI
NEYMAR IS BACK!
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H SELASA, 5 JUNI 2018 RABU, 6 JUNI 2018 JAKARTA Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.27 04.37
SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh
04.05 04.15
MEDAN Maghrib 18.36 Imsak Subuh
04.43 04.53
MAKASSAR Maghrib 17.59 Imsak Subuh
04.35 04.45
BALIKPAPAN Maghrib 18.16 Imsak Subuh
04.39 04.49
MANADO Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.02 04.12
JAYAPURA Maghrib 17.38 Imsak Subuh
04.06 04.16
Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya
JAKARTA (HN) P e m b a h a s a n Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) di parlemen masih bergejolak dan belum menemui titik tengah meski draf perubahan beberapa pasal diklaim hampir final. Di tengah penolakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas poin revisi yang diusulkan pemerintah, DPR RI malah beda suara dengan Panitia Kerja (Panja) R-KUHP. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, parlemen akan melibatkan semua pihak terkait dalam pembahasan R-KUHP. DPR, kata dia, harus melihat sudut pandang berbagai pihak agar nantinya menemukan titik kesepakatan atau jalan tengah bersama. Saat ini, pembahasan tinggal menunggu persetujuan 10 fraksi di DPR. Parlemen juga sudah mendengar keberatan KPK. “Saya bersama pimpinan DPR meminta Panja DPR dan Panja Pemerintah memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6). Pernyataan Bambang, tak selaras dengan Anggota Panja R-KUHP DPR dari Fraksi NasDem Teuku Taufiqulhadi. Dia justru menyatakan, pembahasan R-KUHP tidak melibatkan pihak lain. Kemungkinan, KUHP yang baru sudah dapat diundangkan sebagai hadiah Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang. Taufiq mengakui, pembahasan perubahan sejumlah pasal di parlemen cenderung alot. Pasal yang diperdebatkan terkait aturan hukuman mati, hukum pidana terhadap praktik santet, serta pencabulan dan perzinaan. Menurut dia, tidak ada hal yang ber-
INFLASI RAMADHAN TERENDAH SEJAK 2016 » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A5
Semarang
AFP | AGUNG SUPRIYANTO
Delik tindak pidana korupsi dalam Revisi KUHP bisa membahayakan komisi negara independen.
MERPATI DAN MERAPI Sejumlah burung merpati terbang riang berlatar Gunung Merapi, yang terus mengeluarkan asap, dipandang dari Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/6). Setelah sempat meningkat, aktivitas vulkanik Merapi beberapa hari terakhir menurun. Pada 2010, erupsi Gunung Merapi menewaskan lebih dari 300 orang serta memaksa sekitar 280 ribu warga mengungsi. Letusan ini yang terdahsyat sejak 1930.
tentangan sebagaimana disuarakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, belum lama ini. “Setelah Hari Raya Idul Fitri, semua bisa selesai, kemudian segera dibawa ke paripurna DPR,” ujar Taufiq. Pengamat Hukum Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyoroti pembahasan R-KUHP oleh DPR beserta pemerintah yang tidak transparan dan tidak terprediksi. Delik tindak pidana korupsi yang disematkan dalam Revisi KUHP bisa membahayakan komisi negara independen seperti KPK, BNN atau PPATK. Meski sudah ada garansi, ketakutan terancam tetap menghantui. “Dalam masa peralihan bisa saja perlahan fungsi mereka dihilangkan,” kata Erwin. Revisi KUHP memunculkan polemik karena sejumlah poin
pasal perubahan di dalamnya, terutama menyangkut tindak pidana khusus dinilai bertolak belakang dengan lembaga (instansi) terkait. Pemerintah dan DPR RI diminta mengkaji ulang beberapa aturan yang dirumuskan lantaran bisa menimbulkan masalah berkepanjangan. Pihak KPK menolak tindak pidana korupsi masuk perubahan. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, tindak pidana korupsi tidak perlu dimasukkan Revisi KUHP yang masih dibahas di parlemen, karena sudah diatur dalam UU KPK. “Simpel saja. Kami punya kewenangan yang diatur dalam UU KPK, bersifat lex specialis. Jadi menurut saya, seharusnya tidak perlu dua kali karena sudah diatur,” kata Basaria Panjaitan. Terkait persoalan yang berpotensi mengancam komisi anti-
BIOSKOP RAKYAT DI PASAR BERKAPASITAS 100 ORANG » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A8
26-35°C
rasuah dalam memberantas praktik korupsi, sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo lewat pengiriman surat. KPK minta pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari Revisi KUHP. Sejumlah pasal tindak pidana khusus yang direvisi justru dikhawatirkan bisa memperlemah KPK. KPK bahkan minta presiden memimpin penguatan pemberantasan korupsi lewat rumusan aturan yang lebih keras pada koruptor, kemudian dituangkan melalui Revisi UU Tipikor yang sudah ada. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pendapat KPK telah melalui kajian serta masukan dari lima perguruan tinggi. KPK berharap pengesahan R-KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi. O ARIF RAHMAN | YOSEP ARKIAN
TURKI BIDIK BASIS KURDI DI IRAK » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG