JUMAT, 6 APRIL 2018 | Nomor 1432 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
KELEZATAN HARMONI & SEIMBANG
ADA “NERAKA” DI SANA
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
BAYANG-BAYANG KEKERASAN BARU
AFP | MOHAMMED ABED
Pemandangan sejumlah tenda mulai didirikan dekat perbatasan wilayah Gaza dan Israel, timur Kota Jabalia, belahan utara Kota Gaza, Palestina, Rabu (4/4) waktu setempat. Warga Palestina mulai berdatangan di sekitar perbatasan Gaza-Israel untuk gelombang aksi baru, Kamis (5/4) dan Jumat (6/4). Demonstran diserukan membawa ban-ban untuk dibakar demi mengacaukan pandangan para penembak jitu (snipers) Israel. Di sisi lain, Israel menyatakan ketentuan izin menembak bagi pasukannya tetap diterapkan. >> Berita di Halaman A10
Praktik suap di tubuh DPRD dan kepala daerah merupakan perilaku politik korup. JAKARTA (HN) Sikap partai politik (parpol) menindak kader yang terlibat praktik korupsi (suap) dinilai tidak tegas meski beralibi mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum perkaranya dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah) oleh penegak hukum. Parpol seolah membiarkan kader mencari pundi-pundi rupiah dengan cara “kotor” asal tetap menyetor. Fenomena ini bukan rahasia umum seperti mayoritas diungkap KPK. Dalam kasus pengadaan KTP elektronik (KTP-el), mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat menjadi saksi di persidangan pernah mengungkapkan bahwa uang proyek korupsi itu mengalir ke Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebesar US$ 3 juta dan Rp 20 miliar. Dana puluhan miliar itu digunakan Anas untuk modal pemenangannya sebagai Ketum
Partai Demokrat. Uang tersebut diserahkan melalui bendahara umum sebanyak tiga kali. Dana haram itu paling banyak tersedot untuk penyediaan logistik dan akomodasi. Sebelum kongres, kubu Anas menggelar pertemuan dengan seluruh DPC di Hotel Sultan. Setiap DPC dibagikan Rp 20 juta. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW) Donal Fariz berpendapat, praktik korupsi yang dilakoni kalangan politikus sepatutnya harus jadi perhatian parpol. Selain di tingkat pusat, korupsi di daerah juga patut disorot menyusul 38 Anggota DPRD Sumut ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap terkait pembahasan hingga pengesahan APBD. Menurut dia, peran partai sangat krusial mengawasi perilaku kadernya yang menduduki posisi wakil rakyat maupun kepala daerah. Selama ini, tanggung jawab parpol sangat minim ketika ada kader baik di pusat parlemen (DPR RI) maupun di DPRD terlibat dan terbukti bersalah atas kasus korupsi. Partai, kata Donal, cenderung tak mem-
KEMENAG JANGAN MENUTUP DIRI » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
berikan sanksi apa pun, bahkan membiarkan. “Maraknya praktik suap di tubuh DPRD dan kepala daerah merupakan perilaku politik korup. Ini harusnya menjadi tanggung jawab parpol untuk memberi sanksi tegas bagi kader dan pejabat yang diusung,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (5/4). Praktik suap terkait pembahasan hingga pengesahan APBD dipicu mekanisme yang cenderung tertutup, sehingga berujung kongkalikong antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD). Sepanjang tahun ini, sedikitnya
Beberapa daerah punya perda transparansi, tapi tidak dijalankan. Kemendagri sekadar formalitas tanpa makna. SYAMSUDDIN ALIMSYAH DIREKTUR KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF INDONESIA
TOL NIHIL TRANSPORTASI UMUM » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
komisi antirasuah mengungkap kasus korupsi massal yang dilakukan pejabat daerah di tiga tempat yakni Provinsi Jambi, Kota Malang, dan Provinsi Sumatera Utara. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, secara regulasi semua rapat di DPR maupun DPRD bersifat terbuka, kecuali terkait kepentingan keamanan negara. Tidak ada alasan apa pun dalam proses pembahasan anggaran dibuat secara tertutup karena rapat tersebut membahas dana yang ditujukan untuk pembangunan demi kepentingan bangsa. “Rapat (pembahasan anggaran) secara tertutup itu justru menjelaskan ada keinginan mencari celah korupsi demi keuntungan pribadi dan partai,” ujar Karus. Kemendagri terkesan abai meski merumuskan aturan lewat Permendagri Tahun 2016. Aturan itu mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi sebelum diserahkan kepada DPRD. Ketika dibahas di DPRD, tersedia pula forum konsultasi publik, termasuk rujukan yang mengatur
A5
26-35°C
itu. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda secara tegas juga mengatur demikian. APBD merupakan otoritas parlemen sehingga harus melalui persetujuan DPRD karena diberi fungsi dan kewenangan memastikan draf yang disusun pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berbasis semaunya. Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menolak, Kemendagri disebut lalai dalam pengawasan dan pembinaan terutama menyangkut penilaian APBD. Kemendagri, kata dia, sudah membuat aturan terpusat sehingga tidak ada korelasi antara korupsi dengan pengawasan itu sendiri. Korupsi berjamaah DPRD, bukan soal tender atau proyek, tapi fee yang diistilahkan sebagai gratifikasi. Fungsi pengawasan di daerah sudah ada inspektorat yang melakukan bahkan kewenangannya diperluas. “Dalam revisi PP No 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kami sudah bikin aturan sedemikian rupa agar tidak ada lagi bargaining antara eksekutif dan legislatif.” O YOSEP ARKIAN | ARIF RAHMAN
KORBAN TEWAS MIRAS OPLOSAN 33 ORANG » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A8 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG