RABU, 6 JUNI 2018 | Nomor 1479 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
A
SPORTS
PUASA MENUJU GAYA HIDUP SEIMBANG
ALASAN ZIDANE MUNDUR TERKUAK
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
RABU, 6 JUNI 2018 KAMIS, 7 JUNI 2018 JAKARTA Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.27 04.37
SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh
04.06 04.16
MEDAN Maghrib 18.37 Imsak Subuh
04.43 04.53
MAKASSAR Maghrib 17.59 Imsak Subuh
04.35 04.45
BALIKPAPAN Maghrib 18.16 Imsak Subuh
04.39 04.49
MANADO Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.02 04.12
JAYAPURA Maghrib 17.38 Imsak Subuh
04.06 04.16
Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya
DAUR ULANG SAMPAH PLASTIK MINIM » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
aspirasi publik. Pemerintah semestinya bisa sejalan ketika yang diperjuangkan KPU adalah isu yang menjadi mimpi rakyatnya. “Pemerintah bersih hanya janji politik,” katanya. Menkumham Yasonna sebelumnya menegaskan, pemerintah tak akan menandatangani PKPU soal larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg pada pemilu tahun depan. Pemerintah tetap pada keputusan awal yakni menghormati hak politik setiap warga negara. Yasonna perintahkan Dirjen Perundang-undangan memanggil KPU guna menjelaskan bahwa alasan mereka bertentangan UU. Koordinator ICW Divisi Korupsi Politik Donal Fariz menilai, pernyataan Menkumham Yasonna politis. Sebagai menteri, politikus PDI-P itu seharusnya memisahkan kepentingan partai politik (parpol) dengan pemerintah secara kelembagaan. “Menkumham tidak berwenang menolak PKPU.
A4
Semarang
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah), Seskab Pramono Anung (kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kanan) dan Wali Kota Depok Mohammad Idris mengamati maket Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebelum melakukan peletakan batu pertama di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/6). Pembangunan UIII di lahan 142,5 hektare dengan tujuh fakultas serta menelan biaya Rp 3,5 triliun ini merupakan program pemerintah untuk membangun pusat peradaban Islam Indonesia.
ANTARA | WAHYU PUTRO A
IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H
JAKARTA (HN) Pernyataan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pemerintah tidak akan menandatangani Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan bagi eks narapidana korupsi (koruptor) menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 dinilai melampaui batas koridor. Tudingan Yasonna yang menyebut PKPU bertentangan dengan undang-undang pun di luar kewenangan. Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, bertentangan atau tidak sebuah PKPU dengan undang-undang merupakan ranah Mahkamah Agung (MA) selaku penguji jika ada pihak yang menggugat. Karus menilai, Menkumham terlalu berlebihan menyampaikan “ancaman”, pemerintah tidak bersedia menandatangani PKPU meski aturan terkait pemilu itu mendesak disahkan setelah dibahas di parlemen. “Dia (Menkumham) justru tampak otoriter dan memaksakan kehendak jika tidak mau menandatangani PKPU. Keputusan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap lembaga independen seperti KPU,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (5/6). Sebagai menteri, tugas Yasonna memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pemilu yang dikomandani KPU, bukan malah menjadi penghambat. Jika ada persoalan terkait aturan, mekanisme untuk mengujinya sudah tersedia. Penolakan Menkumham Yasonna juga semakin menegaskan bahwa sikap mendasar pemerintah cenderung masih intim dengan praktik korupsi dan para pelakunya. “Pemerintah terkesan ikut menghalang-halangi niat KPU, memastikan pemilu berintegritas melalui larangan bagi eks napi korupsi jadi caleg. Tidak heran, korupsi sulit diberantas di semua lini pemerintah,” ujar Karus. Sikap Yasonna juga dianggap membuka peluang bagi para pelaku mengulangi praktik korupsi. Pemerintah seharusnya menunjukkan netralitas, bukan malah ngotot mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas melawan
RASIO UTANG TINGGI DIWASPADAI » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Ancaman Yasonna, pemerintah tak akan menandatangani PKPU larangan eks napi “nyaleg” dinilai politis. Aneh ketika seorang menteri ikutikutan menolak karena jabatannya bukan sebagai pihak yang dirugikan,” ujar Donal. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang kepemiluan. Menurut dia, perbedaan pendapat antara DPR, KPU, Bawaslu dan pemerintah tidak bisa dielakkan. Semua pihak harus menghormati kewenangan masing-masing serta fokus melaksanakan tugas. Kalla mengakui janggal jika residivis (koruptor) menjadi caleg. “Kami ingin legislatif berisi orang yang benar-benar bersih dan mempunyai martabat,” kata Kalla.
A5
Denpasar
KPU, kemarin mendatangi Kementerian Hukum dan HAM guna melakukan pertemuan dengan Dirjen PUU Kemenkumham membahas PKPU Pencalonan. Menurut Anggota KPU RI Hasyim Asyari, jika KPU dianggap melanggar undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), parlemen seharusnya berinisiatif melakukan perubahan regulasi pemilu yang ada. “Ada jalur lain seperti Perppu.” Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Kemenkumham semestinya tidak menolak mentah-mentah PKPU Pencalonan yang dirumuskan KPU. Berdasar Peraturan Menkumham No 31 Tahun 2017, Kemenkumham bisa meminta klarifikasi pihak terkait sehubungan prosedur dan substansi pembuatan peraturan. Kemenkumham, kata Titi, tidak berwenang menolak seluruh poin PKPU. O RIDWAN MAULANA | ARIF RAHMAN
QATAR MENGKLAIM MAKIN KUAT » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG