KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018 | Nomor 1547 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
JERMAN vs PRANCIS
CERITA WARNA DUNIA
MISI PENEBUSAN
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PELEMAHAN RUPIAH Petugas melayani konsumen yang akan menukarkan uang pecahan dolar Amerika Serikat (AS) di sebuah gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (5/9). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah menjadi Rp 14.940 per dolar AS pada perdagangan kemarin. >> Berita di Halaman A5
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) M a h k a m a h Agung (MA) tetap tidak akan mengeluarkan putusan uji materi terhadap PKPU No 20 Tahun 2018 sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan uji materi terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “MA tak akan pernah mau melanggar undang-undang. Meskipun (uji materi UU Pemilu) tak terkait langsung larangan eks napi koruptor menjadi caleg, PKPU merupakan turunan UU itu. Atas dasar aturan yang lebih tinggi belum diputus MK, MA tak bisa memproses aturan di bawahnya,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dihubungi HARIAN NASIONAL, Rabu (5/9). Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta MA mempercepat uji materi terhadap PKPU itu menyusul memanasnya hubungan KPU dan Bawaslu. PKPU itu berisi tentang larangan eks narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan eks koruptor menjadi caleg. Sedangkan yang diuji materi di MK terkait ambang batas pencalonan serta masa jabatan presiden dan wakil presiden. Juru Bicara MK Fajar Laksono menginformasikan, sidang uji materi UU Pemilu digelar lagi pada Oktober 2018. Sementara itu, daftar calon tetap (DCT) dijadwalkan ditetapkan pada 20 September 2018. Artinya, MA tak mungkin memutus uji materi PKPU itu sebelum penetapan DCT tersebut, jika mereka menunggu putusan MK. Direktur KOPEL Indonesia Syamsudin Alamsyah berpendapat, secara hukum PKPU tersebut tetap sah dan berlaku selama belum ada putusan hukum yang membatalkan. “Publik perlu tahu, secara prosedur penyusunan PKPU itu tak ada yang dilanggar, sangat, kuat dan transparan. Malah melibatkan konsultasi publik secara luas termasuk Bawaslu dan DKPP dalam beberapa forum hadir. PKPU ini juga hasil harmonisasi atas masukan pemerintah melalui
MA bersikukuh menunggu putusan uji materi UU Pemilu di MK. Kemenkum HAM. Jadi apa yang diragukan?” tutur dia. PKPU ini sesungguhnya mengatur parpol untuk tak mencalonkan kadernya yang pernah terlibat pidana kejahatan luar biasa. Seluruh parpol menerima dengan bukti tanda tangan pakta integritas di atas materai. Bahkan, mereka berjanji calegnya siap dicoret bila ditemukan pernah berkasus. “Namun, ada parpol ingkar janji terhadap pakta
NASIB PENGUNGSI ASING TERKATUNG-KATUNG » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A4 22-32°C
integritas itu, menggugat pula. Sayangnya, Bawaslu meloloskan gugatan itu,” kata Syam. Menurut Syam, PKPU itu tidak sekadar memproteksi pemilih untuk tak dibawa ke ranah memilih koruptor, tetapi ada pesan jauh ke depan untuk membangun marwah DPR dan DPRD. “Termasuk pesan bagi pejabat amanah dan tak korup. Sekali mereka korupsi, tamat riwayatnya,” ujar dia.
KEBAKARAN DI GUNUNG LAWU MELUAS » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil sependapat, jika putusan MA belum keluar sebelum 20 September 2018, PKPU tersebut tetap berlaku. “Untuk itu, KPU sebaiknya menjalankan PKPU itu, sedangkan Bawaslu menunda sidang sengketa,” katanya. Wakil Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, mengacu kajian ilmiah Jong-Sung Yu dari The Australian Nation-
A8
Denpasar
al University (ANU), pembatasan koruptor masuk politik efektif dan berimplikasi kepada kualitas demokrasi serta kesejahteraan. Sebagai contoh, Korsel dan Taiwan yang melarang keras eks napi koruptor masuk politik sejak awal 1980-an, melahirkan peningkatan kualitas demokrasi. “Koruptor harus disingkirkan dari politik karena politik berimplikasi langsung dengan kebijakan publik. GDP Korsel dan Taiwan meningkat tajam dalam 30 tahun terakhir,” kata Erwin. Erwin berharap, kajian ilmiah tersebut jadi bahan renungan publik, praktisi hukum, akademisi, hingga KPU dan Bawaslu. Jika KPU dan Bawaslu tetap berpolemik, dikhawatirkan justru menjadi korban ketidakpuasan bakal caleg yang bersengketa. “KPU menjadi korban karena tak menindaklanjuti putusan Bawaslu, sebaliknya Bawaslu bisa dianggap melanggar kode etik oleh bacaleg eks napi koruptor karena tak bisa membuat KPU menjalankan putusannya,” tutur dia. O DION B ARINTO | ARIF RAHMAN
ERDOGAN CEMASKAN “PEMBANTAIAN” DI IDLIB » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG