RABU, 6 SEPTEMBER 2017 | Nomor 1262 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
MYANMAR 1-2 INDONESIA
LIFESTYLE
DEBUT DRAMATIS TIMNAS U-19
JELAJAH PESISIR PULAU DEWATA
»B16
»C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Jaminan Kesehatan
BUTUH PERPRES
AFP | ROSLAN RAHMAN
Mendagri menyesalkan daerah yang tidak punya program kesehatan untuk warga.
50 TAHUN PERSAHABATAN
REPUBLIK INDONESIA-SINGAPURA Pesawat-pesawat tempur F-16 Angkatan Udara (AU) Republik Singapura membentuk formasi bilangan ‘’5’’ dan jet-jet tempur F-16 AU Republik Indonesia dengan formasi ‘’0’’ (kanan) dalam latihan combined flypast di Singapura, Selasa (5/9). Sejumlah jet tempur F-16 AU Singapura dan AU Indonesia bersiap unjuk aksi flypast di Singapura, Kamis (7/9), untuk menandai 50 Tahun Hubungan Persahabatan RI-Singapura. Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong diagendakan menyaksikan langsung flypast oleh AU kedua negara.
KPK DINILAI PERLU TURUN KE KOTA TEGAL » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A2
Semarang
JAKARTA (HN) Harapan aparatur desa untuk mendapatkan jaminan kesehatan belum jelas. Hingga saat ini belum ada peraturan aparatur desa mendapat jaminan kesehatan, kecuali pegawai negeri sipil (PNS) desa. Diperkirakan sekitar 400 ribu aparat desa di Indonesia belum mendapat jaminan kesehatan. Angka ini dihitung dengan asumsi, dari 75 ribu desa, tiap desa minimal ada lima orang perangkat desa. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengakui, ada pemerintah daerah (pemda) yang mengeluarkan kebijakan, misalnya aparatur desa menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) program jaminan kesehatan. Program ini untuk fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN, iuran sebagai peserta program jaminan kesehatan dibayari pemerintah. Namun, tidak semua pemda melakukan hal semacam itu. Fahmi menyatakan akan memetakan daerah mana yang belum untuk bisa dilakukan intervensi. Dia optimistis presiden akan segera mengeluarkan Perpres untuk dana kesehatan bagi aparatur desa. “Presiden akan sangat mendukung aparat di tingkat paling bawah ini terjamin kesehatannya,” tutur Fahmi usai bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (5/9). Mendagri menyesalkan adanya daerah yang tidak punya program kesehatan kepada warganya. Dia menyebut masih ada 17 kabupaten/kota yang belum punya program jaminan kesehatan, salah
PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH DIPERTANYAKAN » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
satunya di Sumatera Selatan. Tjahjo menegaskan, iuran jamiman kesehatan tidak bisa diambil dari dana desa. Jika dana dipotong dari pusat juga akan sulit sebab masih perlu ada regulasi. Dana desa, kata dia, hanya untuk infrastruktur desa.
KEPESERTAAN BPJS TOTAL PENDUDUK INDONESIA SEMESTER I TAHUN 2017
261.142.385 JIWA
Sekitar 70 juta hingga BPJS merupakan badan 80 juta penduduk yang ditunjuk sebagai Indonesia diperkirakan penyelenggara Jaminan belum terdaftar Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara (JKN). JKN mulai Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan di Kesehatan Indonesia sejak 2014 Sumber: Pusat Data HARNAS
“Tidak bisa dari dana desa. Akan diambil dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) karena tanggung jawab aparatur desa ada di APBD,” tuturnya. Pelaksana tugas Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Hasanuddin juga mengatakan, anggaran kesehatan untuk aparatur desa tidak dapat menggunakan dana desa karena tidak ada payung hukumnya. Menurut dia, sekurang-kurangnya dibutuhkan Perpres yang di dalamnya mengamanatkan aparatur desa juga mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS. Mendagri, kata Hasanuddin, setuju dibuat Perpres untuk mengatur dana kesehatan bagi aparatur desa. Hasanuddin menyatakan diminta oleh Mendagri berkoordinasi dengan BPJS supaya payung hukum disiapkan sehingga layak dianggarkan dalam APBD. Fachmi mengungkapkan,
A5
Denpasar
dari 261 juta penduduk Indonesia, 70-80 juta yang belum terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sesuai perintah presiden, kata dia, 2019 seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan. Bahkan, menurut Mendagri, arahan presiden tahun ini seluruh penduduk Indonesia harus sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut Fachmi, untuk menjalankan program Nawacita ini, berbagai cara telah dilakukan agar masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Misalnya dengan door-to-door hingga memanfaatkan kantor cabang di daerah untuk terus melakukan sosialisasi pentingnya mempunyai BPJS. Ini untuk memastikan peserta yang belum terdaftar ikut karena program ini sesungguhnya wajib untuk seluruh penduduk. Fachmi menuturkan, program ini ingin membangun gotong royong besar. Masyarakat yang tidak mampu di-cover pemerintah, yang mampu didorong atas kesadaran untuk ikut. Dengan BPJS, kata dia, masyarakat memiliki proteksi finansial. Sakit sesuatu yang tidak tentu. Kapan pun bisa jatuh sakit dan biayanya mahal. Dengan iuran yang tidak sampai Rp 1.000 per hari atau kelas 1 tidak sampai Rp 3.000 per hari, setiap orang di negara ini punya jaminan kalau sakit. “Ini penting untuk mencegah kemiskinan. Kita tidak ingin ada kemiskinan baru. Banyak juga orang sakit tiba-tiba jatuh miskin, jual tanah, jual rumah,” tuturnya. Dia menyadari, perubahan mindset butuh waktu. “Walaupun ada frasa wajib di undang-undang, setiap yang mampu wajib ikut serta, tapi kita ingin pendekatannya lebih edukatif dulu sebelum pendekatan yang bersifat regulatif,” ujarnya. O MERY HANDAYANI
AS IZINKAN JEPANG-KORSEL BELI SENJATA CANGGIH » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A7 Cerah sumber: BMKG