KAMIS, 7 JUNI 2018 | Nomor 1480 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
INGGRIS vs KOSTA RIKA
POPULARITAS SITUS BELANJA BERKAH KURIR
BISA TAMPIL BEDA
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN KPU sudah jelaskan kepada Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM soal PKPU Pencalonan.
KAMIS, 7 JUNI 2018 JUMAT, 8 JUNI 2018 JAKARTA Maghrib 17.48 Imsak Subuh
04.28 04.38
SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh
04.06 04.16
MEDAN Maghrib 18.37 Imsak Subuh
04.43 04.53
MAKASSAR Maghrib 17.59 Imsak Subuh
04.36 04.46
BALIKPAPAN Maghrib 18.16 Imsak Subuh
04.39 04.49
MANADO Maghrib 17.49 Imsak Subuh
04.02 04.12
JAYAPURA Maghrib 17.39 Imsak Subuh
04.06 04.16
Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya
JEJAK DIGITAL MAHASISWA DIPANTAU KETAT » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
PKBM TKI DI MALAYSIA Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana meresmikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Community Learning Center (CLC) di Ladang Jelalong, Bintulu, Miri, Sarawak, Malaysia, Rabu (6/6). CLC yang berdiri di ladang milik Samling Group untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di ladang tersebut.
ANTARA | IRSAN MULYADI
IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H
JAKARTA (HN) Rumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemilu diyakini berjalan mulus meski Menteri Hukum dan HAM menyatakan penolakan untuk menandatangani aturan tentang larangan bagi eks narapidana korupsi (koruptor) menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Apalagi, gagasan yang disusun penyelenggara bertujuan mewujudkan demokrasi bersih. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan optimistis PKPU Pencalonan segara diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. KPU, kata dia, telah berupaya menjelaskan kepada Kemenkum HAM setelah memenuhi undangan Dirjen Perundang-undangan, Selasa (5/6). Menurut Wahyu, pemerintah dan penyelenggara memiliki semangat yang sama yakni memuluskan agenda nasional di 2019. “Kami percaya tak akan ada putusan yang menghalangi tahapan pemilu. Harap dipahami, tahapan pemilu diatur ketat oleh undang-undang,” katanya di Jakarta, Rabu (6/6). Dalam pertemuan dengan otoritas Kemenkum HAM, ada tiga poin penting yang dihasilkan. Pertama soal PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sudah menemui kejelasan. Kedua, PKPU tentang pencalonan anggota legislatif untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, yang menekankan pada aspek kampanye. “Ketiga terkait proses kerja yang berbeda dengan kementerian/lembaga,” ujar Wahyu. Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Andrian Habibie menyambut baik larangan eks napi korupsi ikut “nyaleg”. Menurut dia, gagasan KPU sangat tepat
Tahapan yang sudah ditetapkan UU Pemilu tidak bisa ditunda. WAHYU SETIAWAN KOMISIONER KPU RI
karena menyangkut persoalan etik meski dalam demokrasi memilih dan dipilih merupakan hak setiap orang. Ini, kata Andrian, alasan yang logis sebagai antisipasi ke depan. “Tujuannya, tentu untuk mengurangi praktik korupsi,” kata Andri. Pernyataan sikap Menkum HAM Yasonna Laoly, pemerintah tidak akan menandatangani PKPU tentang larangan bagi eks narapidana korupsi (koruptor) menjadi (caleg) pada Pemilu 2019, dikritik sejumlah
pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yasonna dinilai melampaui batas koridor. Tudingan Yasonna yang menyebut PKPU bertentangan dengan undang-undang pun dianggap di luar kewenangan. Bertentangan atau tidak sebuah PKPU dengan undang-undang merupakan ranah Mahkamah Agung (MA) selaku penguji jika ada pihak yang menggugat. Menkum HAM terlalu berlebihan menyampaikan “ancaman”, tidak bersedia menandatangani PKPU meski aturan terkait pemilu itu mendesak disahkan setelah dibahas di parlemen. Pemerintah justru tampak otoriter dan memaksakan kehendak. Pengamat Politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono dikutip Antara berpendapat, aturan KPU melarang eks napi koruptor jadi caleg su-
PEMINAT MUDIK GRATIS ANGKUTAN LAUT MINIM » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5 26-35°C
dah tepat karena kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain. Korupsi, kata dia, merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. “Praktik korupsi juga membuat lembaga-lembaga publik terpuruk sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional,” ujar Arfianto. Sosiolog Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar menyatakan, konstitusi memang tidak melarang napi koruptor “nyaleg, karena merupakan hak setiap warga negara untukdicalonkandanmencalonkan. Kendati demikian, ketika seseorang sudah dicap jahat, tidak boleh diampuni. Terlebih berstatus koruptor yang sudah pernah dinyatakan bersalah. “Ini yang dikembangkan KPU dan didukung KPK.” O ARIF RAHMAN
IRAN SIAP PERKAYA URANIUM LAGI » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG