KAMIS, 7 SEPTEMBER 2017 | Nomor 1263 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
PIALA DUNIA 2018
RUMAH POHON
DRAMA RUSIA
BERBURU TENANG DI KETINGGIAN
»B9
»C17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Bantuan Harus Jelas
DANA KEMANUSIAAN
ROHINGYA JAKARTA (HN) Bantuan untuk muslim Rohingya harus jelas. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) guna mengantisipasi penyelewengan dana kemanusiaan untuk Rohingya. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Helmy Faishal Zaini mengatakan, bantuan tidak bisa masuk ke Rohingya tanpa melalui AKIM. “Namun, harus diakui, itu kontrol keluar. Kontrol di dalam, masyarakat kami imbau pilih iuran bantuan ke organisasi yang pasti-pasti saja, jelas terverifikasi, dan lihat kiprahnya,” kata Helmy di Jakarta, Rabu (6/9). Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU Agus Sunyoto juga mengingatkan, legalitas kelompok, organisasi, atau lembaga penggalang dana diperlukan. Langkah tersebut guna mengantisipasi penyelewengan yang bertolak belakang dengan misi penggalangan dana. Agus menilai, mengumpulkan uang masyarakat atau umat harus berdasarkan izin dari pemerintah. Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial perlu membuat regulasi terkait sumber penggalangan dana dan alur distribusinya. “Selama ini dibiarkan semaumaunya,” tuturnya. Menurut Agus, hanya pemerintah atau organisasi yang ditunjuk yang memiliki legalitas dalam penggalangan dana. Hal tersebut akan mempermudah pengecekan jumlah dan tujuan distribusi. “Harus jelas siapa yang mengumpulkan dan untuk apa,” tuturnya. Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI (Kemensos) Mira Riyati
ANTARA | ROSA PANGGABEAN
Masyarakat Diimbau Pilih Organisasi Terverifikasi
PERPRES PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (ketiga kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan para pemimpin ormas Islam lainnya bersiap meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang berbudaya.
Kurniasih mengatakan, penyaluran dan legalitas yayasan, lembaga, atau organisasi kewenangan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemensos, kata dia, hanya berwenang menangani pengumpulan dana. Menurut Mira, kelompok tersebut harus terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan harus menyampaikan laporan perencanaan kepada Kemendagri. Melalui pelaporan tersebut, fungsi pengawasan dijalankan terkait jangka waktu pemberian bantuan, nilai bantuan, tujuan, serta alur penyerahan bantuan. “Kemendagri yang akan melihat dan
KPK-POLRI PERLU DUDUK BERSAMA » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A2
Semarang
meng-cross check.” Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Adie mengatakan, kontrol input penggalangan dana paling efektif dilakukan di daerah. Itu lantaran basis kegiatan dilakukan di daerah. Masing-masing daerah memiliki aturan tentang penghimpunan dana. Pemerintah daerah yang akan melihat. Arief mengaku, Kemendagri hanya memiliki kewenangan mengecek dan memverifikasi distribusi dana. Arus keluarnya kewenangan Kementerian Keuangan. “Tugas utama kami kontrol ke daerah. Laporan daerah untuk menguatkan dugaan penyelewengan sehingga langsung
LION AIR BUKA DELAPAN RUTE UMRAH » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
bisa dilacak PPATK,” kata dia. Sejumlah organisasi berupaya menghimpun dana kemanusian untuk Rohingya. Seperti dilaporkan Antara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), misalnya, mengharapkan seluruh hasil dari kotak amal yang terkumpul di semua masjid pada shalat Jumat besok (8/9) disumbangkan kepada etnis Rohingya di Myanmar. “Saya mohon kalau bisa, khusus Jumat besok semua kotak infak masjid di Jateng untuk bantu saudara Rohingya melalui pemerintah,” kata Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji usai mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Se-
A5 Denpasar
marang, kemarin. Rapat dihadiri Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng Mudjahirin Tohir. Langkah serupa dilakukan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Ketua Umum IPHI, Kurdi Mustafa menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota IPHI di Indonesia dan perwakilan di luar negeri berperan aktif membantu meringankan beban umat Islam Rohingya. Bantuan kemanusiaan IPHI Peduli Rohingya akan dikoordinasikan oleh Satgas Amar Ma’ruf. O HABSARI
MILITER CHINA UJI KEKUATAN DI TELUK BOHAI » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A7
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG