Harian Nasional

Page 1

SELASA, 7 MARET 2017 | Nomor 1121 Tahun IV

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

NAPOLI vs REAL MADRID

LIFESTYLE

PANTANG MUNDUR

SENI POTONG KERTAS

»B9

»C17

MULAI 31 MARET 2017

DENPASAR

BRISBANE

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

“MK bukan Corong UU” JAKARTA (HN) P e r b e d a a n cara pandang penanganan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) terus menuai polemik. Keputusan mahkamah menyidangkan permohonan sengketa berdasar pada ketentuan ambang batas –terangkum dalam Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah– dikhawatirkan menghilangkan keadilan. Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil mengatakan, Majelis Hakim MK bukan corong implementasi undang-undang, melainkan keadilan. Alhasil, Nasir mengingatkan, ketentuan ambang batas tak boleh memengaruhi independensi hakim. “Apalagi ada asas hukum yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk,” kata Nasir kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (6/3). Ihwal ketentuan ambang batas, Nasir menjelaskan, dibuat untuk meminimalisasi perkara yang diajukan ke MK, mengingat waktu penanganan terbatas. Di sisi lain, Nasir menilai, ambang batas dalam penyidangan sengketa pilkada justru mencederai suara masyarakat. “Satu suara pun jika diperoleh dari cara yang tidak jujur dan zalim wajib digugat. Saya setuju agar UU Pilkada diubah dan pengaturan ambang batas dihapuskan,” ungkap Nasir. Ketentuan ambang batas, Nasir melanjutkan, juga mengingkari filosofi demokrasi. Alhasil, ia mengingatkan, pembentuk undang-undang tak diperkenankan mengintervensi peradilan dengan membuat aturan yang justru bertentangan dengan demokrasi.

Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, pemohon sengketa pilkada masih memiliki celah dari ketentuan ambang batas. Caranya, jelas Arif, dengan menempatkan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Jika disertakan, menurut Arif, MK harus memeriksa dan menerbitkan putusan sela –penghitungan atau pemungutan suara ulang– sebelum masuk pada pokok perkara. “Tidak perlu perubahan UU, tetapi kesadaran Hakim MK menyangkut substansi dan proses yang bersifat TSM. Yang perlu diperbaiki ialah menambah batas waktu dalam hukum acara peradilan di MK, misalnya mengubah Peraturan MK terkait penanganan perkara sengketa pilkada agar lebih substantif,” imbaunya. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan, MK bisa mengesampingkan ketentuan ambang batas dalam menangani sengketa pilkada. Tujuannya, kata Refly, “demi menciptakan keadilan, sehingga (MK) perlu menyelisik kembali rangkaian proses (pilkada) dari awal hingga akhir.” Refly khawatir, keputusan MK menggunakan Pasal 158 justru memberikan peluang peserta pilkada untuk melakukan kecurangan. MK, Refly mengingatkan, merupakan penjaga konstitusi, termasuk mengawal keadilan pesta demokrasi. Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan, ketentuan ambang batas merupakan amanat undang-undang. Alhasil, sambungnya, harus dijalankan. “Ibarat pertandingan sepak bola, semua pemain sudah pa-

KPK TAK TAKUT DIINTERVENSI » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

A3 Semarang

AFP | ARIS MESSINIS

Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Bisa Dikesampingkan

WILAYAH ‘’KEKHALIFAHAN’’ TERANCAM Asap membubung menyusul serangan udara militer Irak yang disokong koalisi pimpinan Amerika Serikat ke posisi militan ‘’Negara Islam (IS)’’ di belahan barat Kota Mosul, Irak, Senin (6/3). Dari wilayah ini, kekuatan anti-IS menguasai jalur pasokan logistik ke basis IS di Kota Raqa, Suriah, setelah pertempuran sengit beberapa hari terakhir yang memaksa lebih dari 50 ribu warga mengungsi serta lebih banyak lagi terjebak di dalam kota. Mosul dan Raqa, yang diikrarkan IS sebagai wilayah ‘’kekhalifahan’’, merupakan dua basis perkotaan tersisa yang masih dikontrol militan itu.

ham aturan mainnya dan tentu saja harus mengikuti aturan tersebut,” kata Fajar. Terkait imbauan agar MK mengesampingkan ketentuan ambang batas, menurut Fajar,

Yogyakarta

menegaskan, MK tidak perlu diberikan imbauan ihwal mengadili perkara. “MK tetap berpegang pada aturan main sesuai UU Pilkada,” ujarnya. O RICAD SAKA

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

MAKLUMAT PASAL

158

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

2 juta 2%

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

250 ribu 2%

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

2-6 juta 1,5 %

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

250-500 ribu 1,5 %

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

6-12 juta 1%

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

500 ribu - 1 juta 1%

JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS

12 juta lebih 0,5 %

1 juta lebih JUMLAH PENDUDUK AMBANG BATAS 0,5 % Sumber: UU Nomor 10 Tahun 2016

MENYELISIK RASA UNTUK MERAIH BAHAGIA » 22-32°C

“itu sama artinya dengan meminta wasit melanggar aturan.” Saat menangani sengketa Pilkada 2015, Fajar mengungkapkan, MK menjalankan ketentuan undang-undang. Alhasil, Fajar

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A4

Denpasar

PAJAK DONGKRAK HARGA MOTOR » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A5

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu