JUMAT, 8 DESEMBER 2017 | Nomor 1340 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
DESA WISATA PEMIKAT JIWA
DUEL PRESTISIUS
»C11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
MENGECAM KEBIJAKAN TRUMP
ANTARA | MUHAMMAD IQBAL
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menunjukkan syal bergambar bendera Palestina dan Indonesia saat berpidato pada sela “10th Democracy Forum” di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Serpong, Banten, Kamis (7/12). Pemerintah RI mengecam keras keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. >> Berita Terkait di A2
Persoalan hukum yang dihadapi Setya Novanto perlu pula dilihat dari sisi etika. JAKARTA (HN) Proses hukum terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto tidak terbendung lagi setelah PN Tipikor Jakarta mengeluarkan jadwal sidang perdana kasus korupsi pengadaan KTPel yang melibatkan Ketua Umum Golkar itu, pada Rabu (13/12). Selanjutnya yang ditunggu publik, respons Golkar dan DPR untuk memastikan proses pengisian posisi yang ditinggalkan Novanto, segera dilakukan. Oleh karena itu, respons Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sesungguhnya tidak perlu menunggu inisiatif Golkar. “Inisiatif MKD bisa memicu semangat Golkar mengambil keputusan cepat terkait posisi Ketua DPR,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (7/12). Menurut Karus, persoalannya, jabatan rangkap Novanto
di DPR dan Golkar saling berpengaruh. Penggantian posisi Novanto sebagai Ketua DPR mengandaikan proses pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru, selesai dilakukan. Pengandaian itu muncul karena posisi Ketua DPR yang ditinggalkan Novanto sangat bergantung restu Ketua Umum Golkar yang berwenang menentukan kader terbaiknya. DPR tampaknya sengaja menunggu inisiatif Golkar meskipun sesungguhnya proses di parlemen melalui MKD harus juga mulai berjalan. Minimal, proses di MKD tidak hanya terkait jabatan Novanto sebagai Ketua DPR, tetapi juga keanggotaannya harus dicabut menyusul proses hukum yang akan berlangsung. “MKD harus berproses memastikan adanya tanggung jawab moral DPR untuk menjaga harkat dan martabat parlemen,” tutur dia. Di sisi lain, Golkar harus segera bereaksi mengganti Novanto baik di DPR maupun di partai. Respons cepat Golkar akan sangat membantu menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada
PERBAIKI SKEMA PENGANGGARAN BEASISWA » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
Semarang
A4 24-32°C
DPR dan Golkar. Perang ng terhadap korupsi haruss diekspresikan Golkar ar dengan ketegasan memmberhentikan secepatnya ya kader yang merongrong rong partai karena menjadi di terr sangka yang selanjut njutn tnya nya menjadi terdakwa. “Semakin Semakin lama larut dalam proses ses mengganti Novanto hanya akan membuat Golkar dan DPR terus erus dinilai negatif karena lambannya nnya membuat perubahan,” kata a Karus. Karus berpendapat, pat, sosok pengganti Novanto baik aik sebagai g Ketua Umum Golkar maupun Ketua DPR harus pula serius mengekspresikan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Figur yang terpilih sebaiknya tidak berpotensi menjadi tersangka korupsi berikutnya atau orang yang akan sibuk mempertanggungjawabkan dugaan pidana korupsi yang dilakukannya. “Dengan memilih figur yang bersih dan jauh dari lingkaran korupsi, Golkar akan bisa mengubah sedikit ketidakpercayaan publik terhadap partai itu dan juga DPR,” ujar dia. LION AIR GROUP BUKA 4 RUTE BARU »
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
Menurut Karus, Golka Golkar harus menghindari pemiliha pemilihan yan sosok calon ketua umum yang memperjuang selama ini getol memperjuangkan pelemahan KPK sebagai representasi perjuangan antikorupsi. “Orang yang sempat ikut memperjuangkan hak angket tidak selayaknya menduduki jabatan Ketua DPR, begitu juga Ketum Golkar. Komitmen pemberantasan korupsi harus benarbenar diperlihatkan melalui pemilihan figur yang tepat dan berintegritas untuk dua posisi yang ditinggalkan Novanto baik di DPR maupun Golkar,” katanya. Praktisi Hukum Alvons Kurnia Palma berpendapat, persoalan hu-
A5
Denpasar
kum yang dihadapi Novanto perlu dilihat dari sisi etika bila mengacu UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Selain memikirkan wibawa lembaga DPR, Novanto perlu belajar dari apa yang dilakukan seorang pejabat di Jepang yang baru-baru ini langsung mundur saat tersangkut kasus hukum. “Novanto seharusnya legowo dan concern menghadapi kasusnya sehingga tampuk pimpinan DPR bisa menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar mantan Ketua YLBHI itu. Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit menginformasikan, hingga kemarin tercatat 32 dari 34 DPD I mengirim surat resmi ke DPP Golkar untuk menggelar Munaslub yang rencananya diselenggarakan dua pekan mendatang. “Itu artinya lebih dari dua per tiga (DPD) meminta Munaslub sehingga tidak harus menunggu praperadilan, seiring P21 (pelimpahan berkas ke pengadilan setelah dinyatakan lengkap),” katanya. O RIDWAN MAULANA | ARIF RAHMAN | YOSEP ARKIAN
>> Berita Terkait di A3
KHOKHA DIKLAIM LEPAS DARI HOUTHI » 25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG