SABTU-MINGGU, 8-9 AGUSTUS 2015 | Nomor 660 Tahun II
Hari ini 40 halaman | Rp 3.000,-
SOSOK S
GELORA KOMPETISI
MOHAMAD NASIR M M Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi d »A8-A9 »
A
KIRANA Kota Sejuta Warna
»B17
» C29 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PEKERJA MERAPIKAN KOTAK SUARA DI GUDANG KPUD TANGERANG SELATAN, BANTEN, JUMAT (7/8) – HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA
MAHAR POLITIK PRAKTIK YANG SULIT DIKENDALIKAN
Perlu ada terobosan hukum yang mengatur secara ketat, misalnya pembatasan dana kampanye.
F
enomena mahar politik atau pemberian uang dari calon kepada partai politik dalam pemilihan umum sulit dikendalikan. Ibarat gurita, politik transaksional itu sudah menjalar ke berbagai lapisan dan terus dipelihara. Mahar politik seakan menjadi simbol yang wajib disediakan oleh mereka yang menyebut diri calon pemimpin atau wakil rakyat. Pada titik ini, mahar poli-
Jakarta
26-33°C
Bandung
tik mempertontonkan kegilaan individu menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Gelagat itu secara perlahan mematikan benih demokrasi di bumi pertiwi ini. Pakar Etika Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah menyebutnya sebagai “gaya” berdemokrasi karena uang (kekuatan kapital). Meski sulit dihilangkan, persepsi kemenangan semata-mata karena kekuatan uang harus dipangkas. “Kalau tidak, partai politik terjebak dan menjebakkan diri
18-30°C
Semarang
25-34°C
Yogyakarta
Ketika Politik dan Uang Menjadi Panglima » A2 22-32°C
Surabaya
23-34°C
Denpasar
menjadi pedagang, terjadilah transaksi jual beli, “ katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Jumat (7/8). Akibat mahar politik itu, menurut dia, bangunan demokrasi hanya dikuasai oleh pengusaha dan penguasa. Ia menjadi mahal. Mereka yang hanya bermodalkan kapabilitas sulit berkompetisi. “Bila tidak punya mahar, walapun ada mekanisme perseorangan, namun tetap dibutuhkan biaya politik dari mulai KTP, pengumpulan, 22-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
sampai menjaga hasil suara,” katanya. Untuk mengatasinya, Chusnul menyarankan perlunya ada terobosan hukum yang mengatur secara ketat, misalnya pembatasan dana kampanye. “Buat program kampanye cerdas di ruang-ruang publik seperti town hal tentang rancangan kebijakan serta revisi persyaratan kantor partai di tingkat kabupaten 100 persen menjadi mahal bagi partai untuk mengurusnya,” ujarnya.O ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG