MINGGU, 8 FEBRUARI 2015 | Nomor 504 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
DESSY SEKAR A CHAMDI, KETUA FIM
GADGET
Tak Lelah Kampanyekan Gemar Membaca
WABAH SELFIE
»A6-A7
»C21
BALA TENTARA SEMPURNA Badai cedera sudah lewat. Saatnya MU meraih kemenangan demi kemenangan.
B13 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kejagung Siap Take Over Potensi penurunan kinerja KPK disambut uluran bantuan Korps Adhyaksa.
REUTERS | JUAN MEDINA
JAKARTA (HN) Konflik yang kini melanda pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan berimbas pada menurunnya kinerja. Setelah hanya berhunikan empat anggota, usai ditinggal Busyro Muqoddas yang pensiun, kini pimpinan komisi antirasuah satu per satu harus berhadapan dengan hukum. Bambang Widjojanto yang mengawali. Atas dugaan penggiringan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) lima tahun lalu, Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka. Kini, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Untuk Abraham, Kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) ihwal dugaan penyalahgunaan wewenang. Sesuai aturan, pimpinan KPK yang menyandang status tersangka harus diberhentikan sementara. Kondisi ini yang kemudian mengancam komisi antirasuah untuk menuntaskan perkara korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menilai KPK harus tetap dipertahankan. Namun, jika suasananya semakin tak kondusif, Korps Adhyaksa, kata Jaksa Agung, siap mengambil alih perkara yang ditangani KPK. “Jangan sampai kasus yang berjalan bisa terlantar. Karena itu, kita siap ambil alih jika diperlukan,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurut Prasetyo, sesama lembaga penegak hukum, sinergi harus dilakukan, termasuk penanganan perkara. Apalagi, kata dia, tindak pidana korupsi tak hanya bisa diselesaikan dengan mengandalkan satu lembaga. Karena itu koordinasi diperlukan. “Korupsi sudah merajalela dan menggurita, maka tidak bisa dikerjakan satu lembaga saja. Kita harus bersinergi satu sama lain,” tuturnya. Selain KPK, Polri juga perlu diselamatkan. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, mengatakan Presiden Joko Widodo harus mencegah pelemahan KPK. Jokowi, begitu ia disapa, disarankan menerbitkan peraturan peme-
MADRID MILIK ATLETICO Gelandang Atletico Madrid Tiago melakukan duel udara dengan dua bek Real Madrid Fabio Coentrao (kiri) dan Nacho Fernandez pada laga derby di Vicente Calderon, Sabtu (7/2) malam WIB. Atletico membantai rival sekotanya tersebut dengan skor 4-0 lewat gol Tiago, Saul Niguez, Antoine Griezmann, dan Mario Mandzukic. Jakarta
23-32° C
Bandung
21-31° C
Semarang
25-31° C
Yogyakarta
24-31° C
Surabaya
24-34° C
Denpasar
25-32° C
Hujan Lebat
rintah pengganti undang-undang (perppu). Aturan ini guna mengatasi persoalan kekosongan pimpinan KPK. Teknisnya, menurut dia, bisa dibuat pelaksana tugas (plt) terhadap pimpinan KPK. Soal pengalihan perkara KPK ke Kejaksaan, Mudzakir menilai hal tersebut tak diperlukan. “Perppu harus menjadi dasar hukum penyelesaian kekosongan pimpinan. KPK harus tetap menyelesaikan semua perkara yang ditangani. Tidak perlu di take over perkaranya ke Kejaksaan,” katanya kepada HARIAN NASIONAL. Dalam perppu, ia menilai format pimpinan KPK juga perlu diubah. Jika sesuai UU KPK, ditetapkan lima pimpinan yang harus menandatangani penetapan tersangka, bisa dikecilkan dengan hanya satu pimpinan, misalnya. Yang terpenting, kata dia, terletak pada penguatan fungsi penyidik. “Penetapan tersangka bukan karena pimpinan, melainkan penyidik. Jadi itu (aturan) diperbaiki dan Jokowi harus bentuk tim untuk itu,” ujarnya. Anjuran menerbitkan perppu juga dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut dia, perppu dapat menyelematkan KPK, sebagai institusi, dari pelemahan. Anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mendukung rencana penerbitan perppu. Ia menilai, perppu dapat menjawab kekhawatiran KPK mengalami kosong kepemimpinan. “Jujur saja, kita butuh KPK. Dan janan sampai ada kekosongan,” katanya. Jika Presiden menerbitkan perppu, Komisi III DPR, kata Ruhut, siap membentuk panitia seleksi untuk mencari pimpinan KPK. “Komisi III siap bekerja selama 2-3 bulan,” ujarnya. Meski begitu, ia mengingatkan agar tokoh yang akan dimunculkan harus memiliki kredibilitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut nama mantan Ketua KPK Taufikurrahman Ruki layak untuk dimasukkan. O RIDWAN MAULANA | RIZAVAN S THORIQI
» Berita Terkait di A2 Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG