Harian Nasional

Page 1

RABU, 9 AGUSTUS 2017 | Nomor 1241 241 Tahun IV

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

B BERBURU BINTANG BARU

JAKARTA AEROMODELING CLUB

»B9

»C17

A

ALAM PENGASAH SKILL

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

DANA DESA BELUM OPTIMAL

Kemiskinan Saat ini tercatat tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia, yaitu Papua,

Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, ketiga daerah ini yang akan mendapat perhatian. “Di sana merupakan daerah tertinggal, infrastruktur pun lambat, tingkat kesehatan dan pendidikan rendah,” ujarnya. Dia menuturkan, untuk mengurangi penduduk miskin, harus disalurkan bantuan dan pengambilan data oleh BPS. Pendataan penting dalam proses pengambilan kebijakan. BPS, kata Suhariyanto, akan menghimpun data masyarakat miskin untuk akurasi penyaluran dana bantuan sosial. Pengambilan data dilakukan melalui survei sosial dan ekonomi nasional (Susesnas). Survei untuk mempelajari langkahlangkah penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Menurut dia, dalam Susesnas ada beberapa indikator yang akan dijadikan patokan angka kemiskinan. Di antaranya, penerimaan beras sejahtera (rastra), pengeluaran rumah tangga, penerimaan dan jaminan sosial, penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP), penerimaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan perhitungan garis kemiskinan. “Kalau dia menerima rastra, kami akan tanyakan berapa kilogram per bulan. Dari penerimaan yang didapatkan kepala keluarga, kami akan tahu apakah tergolong miskin atau tidak,” ujar dia. Pascasusesnas, kata dia, akan dilakukan validasi data oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga ini akan menyalurkan dana bantuan langsung dengan sistem sesuai nama dan alamat. BPS dan Kemensos dianggap perlu berkoordinasi. Menteri

PAMONG JANGAN ALERGI KRITIK » Jakarta

26-33°C

Bandung

19-30°C

A2 Semarang

KEBIJAKAN DANA DESA ROADMAP DANA DESA

JAKARTA (HN) Pemanfaatan dana desa belum optimal, terutama dalam mendongkrak daya beli masyarakat di perdesaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir anggaran dana desa hanya habis begitu saja tanpa memberikan dampak siginifikan. “Dampaknya belum betulbetul optimal pada level akar rumput. Ini menjadi sangat penting,” tuturnya di Jakarta, Selasa (8/8). Menurut Sri, dana desa harus memberikan dampak positif yang nyata dengan grand design yang tepat dan jelas. Tahun ini, anggaran dana desa dalam APBNP-P 2017 mencapai Rp 60 triliun. Anggaran bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan tidak sebesar dana desa. Seharusnya, kata Menkeu, dana desa bisa benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat. Sri mengatakan, setiap desa harus memiliki kapasitas kelembagaan permanen dalam pengelolaan dana desa yang diterima setiap tahun. Proyek yang dijalankan setiap desa tidak boleh berhenti di tengah jalan. Harus dirancang secara berkelanjutan. “Jangan sama kayak proyek dulu, cuma dikasih uang lalu bangun desa lalu selesai. Tidak ada terusannya,” kata Menkeu. Sri mengakui, eksekusi program bantuan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah sering terlambat. Padahal program ini bersifat penting karena bentuk dukungan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat.

ANTARA| RAHMAD

Tingkat Kemiskinan Terbesar di Papua, Papua Barat, dan NTT

(dalam rupiah)

APBN-P 2015

2016

2017

2018

DANA DESA

DANA DESA

DANA DESA

DANA DESA

20,76

46,98

60,00

TRILIUN

TRILIUN

TRILIUN

RATA-RATA DANA Per DESA

RATA-RATA DANA Per DESA

RATA-RATA DANA Per DESA

RATA-RATA DANA Per DESA

280,3

643,6

800,4

JUTA

JUTA

Yogyakarta

1,4

MILIAR

JUTA

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, koordinasi berfungsi meningkatkan angka ketepatan bantuan sosial. Di samping itu, sinergi antara BPS dan Kemenko PMK dilakukan untuk mengecek program kementerian yang belum maksimal. Pentingnya koordinasi juga diutarakan pengamat Sosial Universitas Nasional Sigit Rochadi. Menurut dia, pemerintah bisa mengatasi persoalan Susesnas

KEBIJAKAN EKONOMI BINGUNGKAN PENGUSAHA » 26-33°C

120

TRILIUN

23-32°C

Surabaya

25-34°C

Denpasar

dan penyaluran dana dengan koordinasi yang baik antarkelembagaan. Pemerintah daerah dan pusat bisa berkolaborasi dalam mengambil data. Kelemahan Susesnas selama ini, menurut dia, karena dilakukan berdasarkan data proyeksi. Data awal yang digunakan adalah data sampel kemudian diolah menjadi proyeksi. Sementara itu, sebagian penduduk miskin dan rentan miskin berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka berprinsip hidup

A5 23-34°C

Warga antre pembuatan kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Lhokseumawe, Aceh, Selasa (8/8). Kantor BPJS setempat tiga hari terakhir diserbu warga untuk pembuatan JKN-KIS dan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Aceh. Kesadaran masyarakat di pedalaman menjadi peserta JKN-KIS semakin meningkat.

mengelola sumber daya alam setempat. “Kalau habis, berpindah atau meramu,” kata Sigit. Menurut dia, proyeksi angka yang dihasilkan BPS berpotensi tidak akurat. Akibatnya, penyaluran dana bantuan sosial tidak efektif. Padahal, mereka yang hidup berpindah-pindah perlu bantuan karena memiliki penghasilan tidak tetap, berada di bawah garis kemiskinan, dan berpendidikan kurang. O DEDY DARMAWAN NASUTION | ELVI ROBIATUL ADAWIYAH

MAHATHIR DISERANG BALIK » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A7 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu