JUMAT, 9 FEBRUARI 2018 | Nomor 1387 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
FIORENTINA vs JUVENTUS
SETETES PETUALANGAN CINTA
BAHAYA NOMOR SATU
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR diharapkan bisa menyembuhkan kualitas kerja parlemen.
Pengunjung menikmati sepeda ontel di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (8/2). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan kawasan Kota Tua sebagai pusat belanja oleh-oleh saat Asian Games 2018.
ANTARA | RIVAN AWAL LINGGA
JAKARTA (HN) K e p u t u s a n Baleg DPR RI dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), salah satunya terkait penambahan tiga kursi pimpinan MPR dan satu DPR menuai sorotan. Jumlah yang kini genap (DPR 6 dan MPR 8) itu berpotensi mengabaikan putusan penting di paripurna yang berproses lewat meja pimpinan. Kasus pemberhentian Fahri Hamzah dari kursi pimpinan parlemen salah satu bentuk nyata. Sampai saat ini (kemarin) polemik itu tidak juga berhasil masuk paripurna karena dihadang oleh pimpinan yang menyepakati agenda. Peneliti Formappi Lucius Karus berpendapat, polemik seperti Fahri Hamzah cenderung berhubungan dengan kekuatan masing-masing figur pimpinan di DPR RI. Menurut Karus, jumlah genap bukan sesuatu yang tepat untuk mendorong efektivitas pengambilan keputusan kendati setiap perdebatan di parlemen hampir pasti jalan keluarnya melalui voting. Dia menilai, DPR tidak peduli dengan persoalan ganjil genap demi kongkalikong politik antarpartai. Terpenting, kata Karus, soal jatah yang merata, tidak peduli urusan kerja seperti apa. “Dari posture jumlah ini, parlemen tampak tidak punya semangat menghadirkan hasil kerja mereka setahun terakhir. Hampir pasti ada kepentingan terselubung di balik keputusan penambahan pimpinan tersebut. Ini bersifat politik transaksional,” katanya kepada HARIAN
PUSAT BELANJA ASIAN GAMES
NASIONAL, Kamis (8/2). Keputusan ini bukan sekadar kehendak Baleg semata, melainkan gambaran kerja sama antara pimpinan di tubuh parlemen. DPR juga dianggap buangbuang waktu membahas revisi UU MD3 karena sejak 2015 baru disepakati tahun ini. Banyak poin lain yang krusial dalam UU MD3, semisal soal hak imunitas anggota dewan yang perlu dipertegas, bukan hanya berkutat pada penambahan kursi. “Revisi ini (UU MD3) merupakan simbol persekongkolan antarfraksi di DPR,” ujar Karus. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas berharap, penambahan kursi pimpinan bisa menyembuhkan kualitas kerja parlemen lebih maksimal. Penambahan unsur pimpinan MPR
KETIMPANGAN SOSIAL JADI PR PEMERINTAH » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
dan DPR berdasarkan perolehan suara partai politik di Pemilu 2014. Tiga kursi pimpinan MPR yang mendapatkan yakni PDI-P, Gerindra, dan PKB. Sedangkan satu kursi pimpinan DPR diberikan kepada PDI-P. “Siapa orangnya, kami kembalikan kepada fraksinya masingmasing. Revisi UU MD3 juga berlaku di 2019 sehingga sistem pemilihan berdasarkan hasil perolehan suara di pemilu tahun depan,” kata Supratman. Menurut dia, hal itu akan merefleksikan keterwakilan pimpinan MPR dan DPR hasil pemilu. Per wakilan parpol yang menempati posisi tersebut berdasarkan perolehan suara di pemilu. Kendati demikian, Baleg memberikan penekanan terhadap parlemen di balik ke-
LION AIR GROUP-BNN TEKAN PEREDARAN NARKOBA » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
sepakatan dengan pemerintah. “Intinya bagaimana menjawab fungsi legislasi. Ini yang kami tekankan,” ujarnya. Dalam pembahasan sempat terjadi perdebatan antarfraksi di DPR. PPP dan NasDem menyatakan tidak sejalan dengan kesepakatan revisi UU MD3. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga demikian. Dia menyoroti mekanisme pemilihan pimpinan. Namun, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada proses yang salah dalam pembahasan revisi UU MD3 karena semua fraksi hadir. “UU ini dibahas oleh dua pihak, pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM serta DPR). Pemerintah ikut menandatangani keputusan penambahan kursi pimpinan ini. Artinya pemerintah
A5 26-35°C
sudah memperhitungkan dan mengalkulasi dampak dari keputusan itu. Jadi, bukan hanya putusan sepihak (DPR),” kata Bambang. Posisi ini (DPR 6 dan MPR 8) hanya berlangsung pada 2019. Periode berikutnya pimpinan DPR dan MPR disepakati kembali ke sistem proporsional. Tingkatannya sesuai dengan partai pemenang Pemilu 2019. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR merupakan dinamika pembahasan dalam revisi UU MD3. “Pemerintah menyetujui agar fraksi-fraksi di parlemen lebih baik dan bersatu memimpin, termasuk meningkatkan kerja legislatif,” ujar Yasonna. O RIDWAN MAULANA | MALCOS MARIANOTATO
KORBAN TERJEBAK 14 JAM DI GEDUNG YUN TSUI » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG