SELASA, 9 JANUARI 2018 | Nomor 1360 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
MAN CITY vs BRISTOL CITY
WAJAH “PEREMPUAN PERKASA”
AMBISI SAPU BERSIH
»A11
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Penyelenggara harus memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap peserta pilkada. JAKARTA (HN) Indikasi pelanggaran penyelenggara pemilu dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah sangat berpotensi, terutama pada masa pendaftaran pasangan calon (paslon) peserta yang dibuka kemarin hingga 10 Januari mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dituntut melakukan pengawasan ketat terhadap KPU Daerah (KPUD) guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Sedari tahapan hingga pelaksanaan pilkada, 27 Juni 2018, profesionalitas dan netralitas pe-
nyelenggara terutama KPU diuji. Komitmen tidak berpihak terhadap salah satu paslon tertentu patut dibuktikan, sehingga pengalaman kelam di masa sebelumnya (Pilkada 2017) tidak terulang. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mendorong KPU Pusat memonitor setiap saat proses pencalonan di daerah-daerah. “KPU Pusat mesti mengikuti detail setiap proses pencalonan yang dilakukan (jajaran KPUD) di setiap daerah pilkada,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (8/1). Pengawasan dan supervisi secara berjenjang dari pusat ke daerah patut dilakukan. Menurut Fadli, KPU memiliki koordinator divisi yang melaporkan perkembangan pencalonan daerah masing-masing. Kendati demikian, Fadli tidak menampik, tiap daerah pasti menghadapi beragam masalah teknis di lapangan. Sebab itu, setiap komisioner perlu melapor jika terjadi hal-hal yang berpotensi menghambat pilkada. “Jika komisioner tidak update perkembangan, akan berimbas fatal. Ketika terjadi dead-
lock akan sulit mengambil keputusan,” ujar Fadli. Persoalan syarat peserta seperti kelengkapan berkas (dokumen) kerap menjadi kendala utama pencalonan yang berujung deadlock. Sejumlah syarat yang wajib dipenuhi peserta yakni SK dukungan parpol, pemahaman antara calon dan penyelenggara, hingga surat mundur jika yang bersangkutan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri. Itu wajib diberikan saat pendaftaran. Menyangkut dugaan pelanggaran penyelenggara, kerap terjadi di masa pendaftaran. Bukan mustahil paslon tertentu atau partai politik (parpol) pengusung melakukan lobi-lobi terhadap penyelenggara agar diloloskan sebagai peserta pilkada dengan pertimbangan kedekatan emosional. Itu kerap terjadi di hari akhir pendaftaran, karena berkas (dokumen persyaratan) belum lengkap sebagaimana diwajibkan. Menurut Komisioner KPU RI Ilham Saputra dalam rapat pleno kemarin, persoalan krusial yang dibahas yakni soal surat rekomendasi DPP ke DPD
yang memerlukan bukti. KPU harus menjelaskan, guna menghindari kesalahpahaman yang bisa berujung masalah, termasuk gugatan. KPU juga mendapat laporan, peserta tidak melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “LHKPN nanti akan diperiksa KPK. Hal seperti ini tentu harus diperhatikan benar,” kata Ilham. Pengamat Politik Populi Center Usep Ahyar menilai, persoalan utama pada masa pendaftaran merupakan ujian administrasi yang sangat menentukan ke depan. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dituntut netral dan independen karena taruhannya adalah iklim demokrasi. Penyelenggara juga harus memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap semua calon yang mendaftar. “Proses pendaftaran ini bisa menjadi benih konflik ke depan sehingga harus benar-benar dipantau KPU dan Bawaslu,” ujar Usep. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, lembaganya siap mendampingi KPU meng-
SUMATERA UTARA
171
RIAU
1 2
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN BARAT
SUMATERA SELATAN
MALUKU UTARA
8
17
16
9
DAERAH PILKADA
MALUKU PAPUA
17
3 15
PROVINSI LAMPUNG
5
JAWA BARAT
SULAWESI SELATAN
6
7
12
SULAWESI TENGGARA NUSA TENGGARA BARAT 13
JAWA TENGAH
14
JAWA TIMUR
Bandung
KABUPATEN
KABUPATEN/KOTA
NUSA TENGGARA TIMUR
BALI
(Indeks 3,43) (Indeks 3,41) (Indeks 3,40) (Indeks 3,28) (Indeks 3,07) (Indeks 3,05) (Indeks 2,97) (Indeks 2,78) (Indeks 2,71) (Indeks 2,68)
Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
WARGA KETURUNAN INDONESIA DILACAK » 25-32°C
KOTA
INDEKS KERAWANAN PEMILU (PILKADA 2018)
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Jakarta
39 115
Kab Mimika (Peringkat 1) Kab Pinai (Peringkat 2) Kab Jayawijaya (Peringkat 3) Kab Puncak (Peringkat 4) Kab Konowe (Peringkat 5) Kab Timor Tengah Selatan (Peringkat 6) Kab Memberamo Tengah (Peringkat 7) Kab Deiyai (Peringkat 8) Kab Kerinci (Peringkat 9) Kab Lebak (Peringkat 10)
10
11
4
awasi potensi kecurangan dalam pilkada seperti politik uang. Selain KPUD, kejahatan pemilu oleh paslon peserta patut disoroti. Paslon peserta harus bersaing jujur, tidak saling menjatuhkan lawan politik lewat praktik kecurangan dalam bentuk apa pun yang bertujuan menjegal. “Bawaslu siap melakukan patroli politik uang pada masa tenang jelang Pilkada Serentak 2018. Langkah itu guna memberikan peringatan sekaligus terapi kejut bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan praktik kecurangan,” kata Afif. O ARIF RAHMAN
20-29°C
A4
Semarang
BATIK AIR BUKA RUTE JAKARTA-KUALA LUMPUR » 24-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
A5 Denpasar
IRAN: AS MENYESAL JIKA MUNDUR DARI PERJANJIAN NUKLIR » 25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG