KAMIS, 9 JULI 2015 | Nomor 639 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Izin AirAsia Terancam Dibekukan
PANTAI PASIR PUTIH PARBABA
»A7
»C25
Pesona Pesisir Danau Toba
» B17
MAN UNITED GAET THE NEXT MALDINI
FOTO-FOTO: ANTARA | YUDHI MAHATMA
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PERGANTIAN PANGLIMA TNI: Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) berjabat tangan dengan PERGANTIAN KEPALA BIN: Kepala BIN Sutiyoso (kiri) berjabat tangan dengan Kepala BIN sebelumnya Jenderal TNI Moeldoko (kanan) saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7). Marciano Norman (kanan) usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7).
Politik Dinasti Makin Terbuka MK mengabulkan gugatan uji materi Pasal 7 huruf r UU Pilkada. JAKARTA (HN) Larangan bagi keluarga kepala daerah yang sedang menjabat atau petahana mencalonkan diri dalam pilkada akhirnya kandas. Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi tentang konstitusionalitas aturan soal tak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. “MK mengabaikan dimensi serta semangat mewujudkan pilkada jujur, adil, dan demokratis. Sejumlah hal itu sejatinya ingin didorong melalui pasal terkait yaitu dengan larangan memiliki konflik dengan petahana,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni di Jakarta, Rabu (8/7).
Gugatan Pasal 7 huruf r itu diajukan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan. Dia adalah putra Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Pasal itu menyoal larangan yang lazim disebut politik dinasti. Intinya, pasal itu menguraikan soal tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berikut penjelasan yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping atau suami/istri, orang tua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar terkecuali jeda satu periode. Menurut Titi, dalam membatalkan pasal tentang pengaturan pencalonan kerabat petahana, MK lebih melihat dimensi hak politik si kerabat yang dianggap tercederai hak politiknya akibat mekanisme pengaturan soal pencalonan. Dia
berpendapat, tantangan pasca- Pilkada Serentak 2015. Menurut putusan MK itu berada di Ba- Ida, Surat Edaran 3012/KPU/ waslu mengingat KPU sekadar VI/2015 soal definisi petahana mengatur mekanisme yang bisa yang sebelumnya dikeluarkan dilakukan secara adil, setara, dan KPU, tidak berlaku jika PKPU itu direvisi. KPU juga akan menyamdemokratis. paikan penjelasan ke“Praktik selama ini pada KPU daerah termenunjukkan adanya Hak Warga kait putusan MK itu. peluang kecurangan Dinilai “Mencegah politik dan manipulasi terTerlanggar dinasti pascaputusan kait pencalonan keraMK, dimungkinkan bat petahana. Manimenghapus ketentuan pulasi dan kecurangan syarat calon yang meitu muncul dari polimiliki konflik berkait detisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang oleh ngan petahana. Dalam pandangan petahana, dan penegakan hu- kami ada beberapa hal yang bisa kum yang mandul lantaran pe- dilakukan, yang pertama aspek penegakan hukum,” katanya. ngaruh elite lokal,” tuturnya. Menurut Ida, akar masalah Komisioner KPU Ida Budiati menyatakan, putusan MK itu ma- larangan politik dinasti, pesih perlu dipelajari. Dia mema- tahana memiliki potensi menghami putusan tersebut sebagai gunakan wewenang untuk mengsumber hukum. Untuk itu, KPU untungkan pihak tertentu yaitu segera menyesuaikan PKPU No- kerabat atau memiliki hubungan mor 9 tentang Pencalonan terkait perkawinan atau hubungan da-
>>A3
rah. Jika ditemukan bukti awal cukup, petahana yang notabene pejabat negara bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. “Tak hanya hukum pidana pemilihan, tetapi juga menurut hukum tindak pidana korupsi. Hukumnya yang harus ditegakkan, jika memang benar terjadi abuse of power,” ujarnya. Dia berpendapat, parpol juga berperan mempertimbangkan aspek hubungan perkawinan atau hubungan darah calon dengan petahana. Mendagri Tjahjo Kumolo menghormati putusan MK itu. Menurut dia, larangan politik dinasti pada awalnya demi menyerap aspirasi masyarakat. Namun, dia mengingatkan, tak semua petahana dan keluarganya yang ikut berpolitik, menyimpang dari UU. ”Tak bisa digeneralisasi semua jelek dan bertentangan dengan UUD. Keputusan MK itu mengikat dan final,” katanya. O ARIA TRIYUDHA
IMSAKIYAH RAMADHAN 1436 H | 9 JULI 2015 JAKARTA & SEKITARNYA Imsyak 04.33 Subuh 04.43 Dhuhur 12.01 Ashar 15.22 Magrib 17.54 Isya 19.07
SURABAYA & SEKITARNYA Imsyak 04.11 Subuh 04.21 Dhuhur 11.37 Ashar 14.58 Magrib 17.28 Isya 18.42
MEDAN & SEKITARNYA Imsyak 04.49 Subuh 04.59 Dhuhur 12.33 Ashar 15.59 Magrib 18.43 Isya 19.57
MAKASSAR & SEKITARNYA Imsyak 04.41 Subuh 04.51 Dhuhur 12.10 Ashar 15.32 Magrib 18.05 Isya 19.19
BALIKPAPAN & SEKITARNYA Imsyak 04.45 Subuh 04.55 Dhuhur 12.21 Ashar 15.44 Magrib 18.22 Isya 19.36
MANADO & SEKITARNYA Imsyak 04.08 Subuh 04.18 Dhuhur 11.49 Ashar 15.13 Magrib 17.54 Isya 19.08
JAYAPURA & SEKITARNYA Imsyak 04.12 Subuh 04.22 Dhuhur 11.45 Ashar 15.108 Magrib 17.44 Isya 18.57 Sumber: Kementerian Agama RI
Jakarta
24-34°C
Bandung
18-31°C
Semarang
23-34°C
Yogyakarta
19-32°C
Surabaya
23-33°C
Denpasar
21-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG